Stop Ekspor Batubara Kali Ini, Kita Bisa Bikin Repot China

Biasanya, Indonesia “manjain” China dengan menyuplai berbagai barang mentah dan mengimpor barang jadi dari mereka. Tapi, kini kita bisa bikin repot negeri Panda tersebut. Keputusan Pemerintah menghentikan sementara ekspor batubara bikin China kelimpungan.

Selama ini, China sangat bergantung pada batubara dari Indonesia untuk kebutuhan pembangkit listrik mereka. Data menunjukkan, dari Januari sampai November 2021, batubara yang diekspor ke China mencapai 177 juta ton. Larangan ekspor batubara Indonesia bakal mengancam pasokan energi China.

Memang, bukan hanya Indonesia yang memasok batubara ke China. Australia juga. Namun, saat ini hubungan China-Australia sedang panas. Sehingga China benar-benar mengandalkan Indonesia.

Pejabat setempat di China berusaha untuk tenang. Mereka mengklaim, penghentian ekspor batubara Indonesia bukan sebuah malapetaka. “Meski ada larangan ekspor dari Indonesia di Januari, dampaknya secara keseluruhan terhadap pembangkit listrik nasional (China) masih terkendali,” ucap Juru Bicara Fengkuang Coal Logistics, seperti dikutip dari Bloomberg, kemarin.

China tercatat sebagai pengguna dan importir batubara terbesar di dunia. Sementara, Indonesia adalah eksportir terbesar. Setelah China stop impor batubara dari Australia, impor batubara China dari Indonesia naik 60 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, larangan ekspor batubara itu untuk mengamankan pasokan energi nasional. Agar PLN tidak kekurangan sumber energi baku. Tidak peduli harga batubara tengah tinggi dan menghasil cuan bagi negara.

“Para menteri yang terkait suplai batubara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan,” jelas Erick.

Menurut Kementerian ESDM, target produksi batubara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton. Sedangkan target produksi batubara 2021 sebanyak 625 juta ton.

 

Kebutuhan batubara dalam negeri diprediksi meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun lalu yang mencapai 137,5 juta ton.

“Kami tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik,” urai Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi penjelasan. Dia bilang, larangan ekspor batubara bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik di dalam negeri. Jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi dengan alasan ekspor.

“Pilihan yang sulit apakah listrik di Indonesia mati tapi tetap kita ekspor. Kalau listriknya mati dan kita tetap ekspor batubara, ya Indonesia sendiri yang akhirnya pemulihan ekonominya terancam,” terangnya.

Dia menyadari, dua pilihan tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah. Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan, keputusan diambil dengan hati-hati. Menurutnya, setiap keputusan akan disertai pengorbanan. Namun, kebijakan dipilih dengan melihat dampaknya yang seminimal mungkin bagi perekonomian dan masyarakat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan ini sudah tepat. Tidak peduli nasib pengusaha atau negara lain. Karena yang terpenting adalah keandalan PLN menyalurkan listrik untuk kebutuhan dalam negeri.

Fahmy juga mengacungi jempol karena Presiden Jokowi lebih memprioritaskan rakyat ketimbang pengusaha dan penerimaan negara. “Ini surprise buat saya. Karena Pemerintah berani melarangan ekspor dan dampaknya juga ke penghasilan negara. Tapi, rupanya Jokowi memang lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada pengusaha,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira juga mengapresiasi Pemerintah dan PLN yang berupaya untuk menjaga kestabilan pasokan dalam negeri. Menurutnya, kekayaan batubara yang dimiliki Indonesia memang seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Aspebindo berharap, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bersama PLN mampu menjaga pasokan batubara dalam negeri dengan menyesuaikan harga acuan batubara (HBA) DMO dengan harga internasional. Dari fenomena kelangkaan ini, Anggawira menyebut perlunya wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batubara nasional dalam merumuskan kebijakan.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menilai kebijakan ini sangat berguna untuk kepentingan listrik dalam negeri. Jika saat ini ekspor batubara tetap dilakukan, dampaknya dapat mempengaruhi kurangnya pasokan yang berdampak pada lebih dari 80 juta pelanggan PLN. [MEN]

]]> Biasanya, Indonesia “manjain” China dengan menyuplai berbagai barang mentah dan mengimpor barang jadi dari mereka. Tapi, kini kita bisa bikin repot negeri Panda tersebut. Keputusan Pemerintah menghentikan sementara ekspor batubara bikin China kelimpungan.

Selama ini, China sangat bergantung pada batubara dari Indonesia untuk kebutuhan pembangkit listrik mereka. Data menunjukkan, dari Januari sampai November 2021, batubara yang diekspor ke China mencapai 177 juta ton. Larangan ekspor batubara Indonesia bakal mengancam pasokan energi China.

Memang, bukan hanya Indonesia yang memasok batubara ke China. Australia juga. Namun, saat ini hubungan China-Australia sedang panas. Sehingga China benar-benar mengandalkan Indonesia.

Pejabat setempat di China berusaha untuk tenang. Mereka mengklaim, penghentian ekspor batubara Indonesia bukan sebuah malapetaka. “Meski ada larangan ekspor dari Indonesia di Januari, dampaknya secara keseluruhan terhadap pembangkit listrik nasional (China) masih terkendali,” ucap Juru Bicara Fengkuang Coal Logistics, seperti dikutip dari Bloomberg, kemarin.

China tercatat sebagai pengguna dan importir batubara terbesar di dunia. Sementara, Indonesia adalah eksportir terbesar. Setelah China stop impor batubara dari Australia, impor batubara China dari Indonesia naik 60 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, larangan ekspor batubara itu untuk mengamankan pasokan energi nasional. Agar PLN tidak kekurangan sumber energi baku. Tidak peduli harga batubara tengah tinggi dan menghasil cuan bagi negara.

“Para menteri yang terkait suplai batubara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan,” jelas Erick.

Menurut Kementerian ESDM, target produksi batubara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton. Sedangkan target produksi batubara 2021 sebanyak 625 juta ton.

 

Kebutuhan batubara dalam negeri diprediksi meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun lalu yang mencapai 137,5 juta ton.

“Kami tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik,” urai Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi penjelasan. Dia bilang, larangan ekspor batubara bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik di dalam negeri. Jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi dengan alasan ekspor.

“Pilihan yang sulit apakah listrik di Indonesia mati tapi tetap kita ekspor. Kalau listriknya mati dan kita tetap ekspor batubara, ya Indonesia sendiri yang akhirnya pemulihan ekonominya terancam,” terangnya.

Dia menyadari, dua pilihan tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah. Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan, keputusan diambil dengan hati-hati. Menurutnya, setiap keputusan akan disertai pengorbanan. Namun, kebijakan dipilih dengan melihat dampaknya yang seminimal mungkin bagi perekonomian dan masyarakat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan ini sudah tepat. Tidak peduli nasib pengusaha atau negara lain. Karena yang terpenting adalah keandalan PLN menyalurkan listrik untuk kebutuhan dalam negeri.

Fahmy juga mengacungi jempol karena Presiden Jokowi lebih memprioritaskan rakyat ketimbang pengusaha dan penerimaan negara. “Ini surprise buat saya. Karena Pemerintah berani melarangan ekspor dan dampaknya juga ke penghasilan negara. Tapi, rupanya Jokowi memang lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada pengusaha,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira juga mengapresiasi Pemerintah dan PLN yang berupaya untuk menjaga kestabilan pasokan dalam negeri. Menurutnya, kekayaan batubara yang dimiliki Indonesia memang seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Aspebindo berharap, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bersama PLN mampu menjaga pasokan batubara dalam negeri dengan menyesuaikan harga acuan batubara (HBA) DMO dengan harga internasional. Dari fenomena kelangkaan ini, Anggawira menyebut perlunya wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batubara nasional dalam merumuskan kebijakan.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menilai kebijakan ini sangat berguna untuk kepentingan listrik dalam negeri. Jika saat ini ekspor batubara tetap dilakukan, dampaknya dapat mempengaruhi kurangnya pasokan yang berdampak pada lebih dari 80 juta pelanggan PLN. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories