Stimulus Fiskal Usaha Pemulihan Ekonomi Nasional
Kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan agar dapat meminimalisir implikasi Covid-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dilansir dari laman resmi kemenkeu. Dia mengatakan, stimulus fiskal yang dijalankan pihaknya telah membuat kocek negara membaik.
“Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena Covid. Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1 persen yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat Covis-19 ini,” ujar Sri Mulyani, dikutip Rabu (24/3).
Sejak awal 2021, kata Sri, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Dimulai pada kuartal ketiga tahun lalu dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat.
Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, OECD baru saja merevisi proyeksi mereka untuk Indonesia, pada tahun 2021 antara 4-4,9 persen, hal tersebut seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8 persen.
Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5 persen -5,3 persen, kontribusi signifikan berasal dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan ekspor.
Sri berharap percepatan pemulihan akan semakin cepat, terutama pada kuartal kedua tahun ini dan akan terus berlanjut hingga kuartal terakhir tahun 2021.
Jika itu terjadi tentunya maka Indonesia harus menyesuaikan kebijakan, artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal dan moneter tentu akan disesuaikan tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi. “Tetapi kami sangat berharap dan optimis,” tutup Menkeu.
Bantuan Tunai Tahun 2021 yang merupakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap.
Pemberiannya langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Lalu ada program Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Secara terpisah, Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi mengatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama empat bulan, mulai Januari sampai April. Pemberian BST itu disebut Faizal dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.
Tahun ini, katanya, realisasi penyaluran bantuan itu sudah berjalan 3 tahap. Dia pun berharap program yang dijalankan pemerintah dapat menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat. “Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” tutur Faizal .
Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 28,709 triliun untuk PKH, Rp 42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp 12 triliun untuk BST . [BYU]
]]> Kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan agar dapat meminimalisir implikasi Covid-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dilansir dari laman resmi kemenkeu. Dia mengatakan, stimulus fiskal yang dijalankan pihaknya telah membuat kocek negara membaik.
“Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena Covid. Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1 persen yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat Covis-19 ini,” ujar Sri Mulyani, dikutip Rabu (24/3).
Sejak awal 2021, kata Sri, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Dimulai pada kuartal ketiga tahun lalu dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat.
Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, OECD baru saja merevisi proyeksi mereka untuk Indonesia, pada tahun 2021 antara 4-4,9 persen, hal tersebut seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8 persen.
Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5 persen -5,3 persen, kontribusi signifikan berasal dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan ekspor.
Sri berharap percepatan pemulihan akan semakin cepat, terutama pada kuartal kedua tahun ini dan akan terus berlanjut hingga kuartal terakhir tahun 2021.
Jika itu terjadi tentunya maka Indonesia harus menyesuaikan kebijakan, artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal dan moneter tentu akan disesuaikan tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi. “Tetapi kami sangat berharap dan optimis,” tutup Menkeu.
Bantuan Tunai Tahun 2021 yang merupakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap.
Pemberiannya langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Lalu ada program Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Secara terpisah, Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi mengatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama empat bulan, mulai Januari sampai April. Pemberian BST itu disebut Faizal dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.
Tahun ini, katanya, realisasi penyaluran bantuan itu sudah berjalan 3 tahap. Dia pun berharap program yang dijalankan pemerintah dapat menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat. “Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” tutur Faizal .
Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 28,709 triliun untuk PKH, Rp 42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp 12 triliun untuk BST . [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .