Sri Mulyani Pidato Di DPR Diawali Dengan Doa, Diakhiri Dengan Duit .

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi “bintang tamu” di DPR, kemarin. Dia datang mewakili Pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-23 DPR. Di Rapat Paripurna DPR itu, Sri Mulyani berpidato dengan gaya yang agak beda dari sebelum-sebelumnya. Dia mengawalinya dengan doa yang lumayan panjang. Tapi, di ujung-ujungnya, tetap yang dibicarakan soal duit.

Salah satu agenda Rapat Paripurna ini adalah penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020. Acara dimulai sekitar pukul 10.45 WIB, setelah dibuka Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Setelah itu, Sri Mulyani langsung mendapat giliran naik panggung. Setelah dipersilakan Dasco, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, bergegas ke mimbar, di samping meja Pimpinan Sidang. Sri Mulyani tidak seperti biasanya, yang energik. Kemarin, ia agak kurang bergairah. Wajahnya terlihat agak sendu.

Di awal pidatonya, Sri Mulyani mengajak semua anggota Dewan untuk berdoa bersama agar badai Corona segera berlalu. “Marilah kita semua terus memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar pandemi ini bisa segera berakhir, dan bisa kita atasi dengan baik,” serunya.

Wanita yang beberapa kali mendapat penghargaan Menteri Keuangan terbaik ini menambahkan, lonjakan kasus Corona yang terjadi telah menimbulkan banyak efek negatif. “Kami telah menyaksikan gelombang kenaikan kasus yang luar biasa sehingga mengancam kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, serta menciptakan tekanan sosial dan dampak negatif bagi masyarakat,” imbuhnya.

Setelah itu, baru dia bicara soal anggaran. Paparannya detail. Sri Mulyani merinci, realisasi anggaran belanja tahun lalu mencapai Rp 2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari yang ditetapkan APBN 2020. Rinciannya: belanja Pemerintah Pusat Rp 1.832,9 triliun (92,8 persen dari pagu) dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 762,5 triliun (99,8 persen).

Sri Mulyani mengklaim, belanja negara dapat dirasakan masyarakat di berbagai bidang. Di infrastruktur, telah terbangun irigasi sepanjang 280,84 kilometer (km), jalan baru 280,18 km, jembatan 7.669,6 meter, rel kereta api 452,3 km, pemasangan jaringan gas sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota, dan 45 bendungan.

Di bidang pendidikan, penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 16,18 juta siswa, Bidik Misi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 845,36 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama bagi 8,72 juta siswa. Subsidi kuota internet hingga 35,6 juta penerima melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6,7 juta penerima melalui Kemenag.

Dalam bidang kesehatan, disalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) kepada 96,7 juta jiwa, antuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) kepada 53 juta jiwa, insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat kepada 684 ribu orang, dan pembayaran penanganan 183,9 ribu pasien Corona.

Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM. Lalu, bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta karyawan, 2 juta guru honorer Kemendikbud, 619 ribu guru honorer Kemenag, Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima, serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga penerima.

Ketua DPR, Puan Maharani menerima paparan Sri Mulyani ini. Puan lalu mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya agar target konsolidasi fiskal pada 2023 terealisasi di tengah ketidakpastian akibat pandemi.

Salah satu konsolidasi fiskal yang harus dilakukan adalah mengembalikan defisit anggaran ke angka maksimal 3 persen terhadap PDB. Upaya konsolidasi fiskal mencakup langkah yang diperlukan untuk menambah penerimaan negara serta penataan ulang belanja dan pembiayaan.

DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai menggodok Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. “Ini disusun di tengah situasi ketidakpastian yang disebabkan pandemi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022,” ujar Ketua DPP PDIP ini.

Bersama Pemerintah, DPR menyepakati perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2022 di kisaran 5,2-5,8 persen dan postur RAPBN 2022. Di antaranya, pendapatan negara berada pada kisaran 10,18-10,44 persen terhadap PDB, belanja negara pada rentang 14,69-15,30 persen terhadap PDB, dan defisit pada 2022 diharapkan berada di kisaran 4,51-4,85 persen terhadap PDB.

Puan memandang, target pertumbuhan ekonomi dan RAPBN 2022 membutuhkan prakondisi yang harus dijalankan Pemerintah melalui penanganan pandemi di bidang kesehatan yang semakin efektif. Jangkauan perlindungan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran. Selain itu, juga dibutuhkan beragam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dapat mempertahankan perekonomian nasional, serta tetap memperhatikan risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. 

“Dari laporan realisasi semester 1, kinerja APBN 2021 lebih baik dari APBN 2020. Pada semester I-2021, aktivitas masyarakat mulai bergerak, ekonomi juga mulai bertumbuh walaupun tantangannya adalah Implementasi prokes di lapangan dan percepatan vaksin,” kata putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini. [MEN]

]]> .
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi “bintang tamu” di DPR, kemarin. Dia datang mewakili Pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-23 DPR. Di Rapat Paripurna DPR itu, Sri Mulyani berpidato dengan gaya yang agak beda dari sebelum-sebelumnya. Dia mengawalinya dengan doa yang lumayan panjang. Tapi, di ujung-ujungnya, tetap yang dibicarakan soal duit.
Salah satu agenda Rapat Paripurna ini adalah penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020. Acara dimulai sekitar pukul 10.45 WIB, setelah dibuka Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Setelah itu, Sri Mulyani langsung mendapat giliran naik panggung. Setelah dipersilakan Dasco, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, bergegas ke mimbar, di samping meja Pimpinan Sidang. Sri Mulyani tidak seperti biasanya, yang energik. Kemarin, ia agak kurang bergairah. Wajahnya terlihat agak sendu.
Di awal pidatonya, Sri Mulyani mengajak semua anggota Dewan untuk berdoa bersama agar badai Corona segera berlalu. “Marilah kita semua terus memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar pandemi ini bisa segera berakhir, dan bisa kita atasi dengan baik,” serunya.
Wanita yang beberapa kali mendapat penghargaan Menteri Keuangan terbaik ini menambahkan, lonjakan kasus Corona yang terjadi telah menimbulkan banyak efek negatif. “Kami telah menyaksikan gelombang kenaikan kasus yang luar biasa sehingga mengancam kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, serta menciptakan tekanan sosial dan dampak negatif bagi masyarakat,” imbuhnya.
Setelah itu, baru dia bicara soal anggaran. Paparannya detail. Sri Mulyani merinci, realisasi anggaran belanja tahun lalu mencapai Rp 2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari yang ditetapkan APBN 2020. Rinciannya: belanja Pemerintah Pusat Rp 1.832,9 triliun (92,8 persen dari pagu) dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 762,5 triliun (99,8 persen).
Sri Mulyani mengklaim, belanja negara dapat dirasakan masyarakat di berbagai bidang. Di infrastruktur, telah terbangun irigasi sepanjang 280,84 kilometer (km), jalan baru 280,18 km, jembatan 7.669,6 meter, rel kereta api 452,3 km, pemasangan jaringan gas sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota, dan 45 bendungan.
Di bidang pendidikan, penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 16,18 juta siswa, Bidik Misi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 845,36 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama bagi 8,72 juta siswa. Subsidi kuota internet hingga 35,6 juta penerima melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6,7 juta penerima melalui Kemenag.

Dalam bidang kesehatan, disalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) kepada 96,7 juta jiwa, antuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) kepada 53 juta jiwa, insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat kepada 684 ribu orang, dan pembayaran penanganan 183,9 ribu pasien Corona.
Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM. Lalu, bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta karyawan, 2 juta guru honorer Kemendikbud, 619 ribu guru honorer Kemenag, Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima, serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga penerima.
Ketua DPR, Puan Maharani menerima paparan Sri Mulyani ini. Puan lalu mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya agar target konsolidasi fiskal pada 2023 terealisasi di tengah ketidakpastian akibat pandemi.
Salah satu konsolidasi fiskal yang harus dilakukan adalah mengembalikan defisit anggaran ke angka maksimal 3 persen terhadap PDB. Upaya konsolidasi fiskal mencakup langkah yang diperlukan untuk menambah penerimaan negara serta penataan ulang belanja dan pembiayaan.
DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai menggodok Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. “Ini disusun di tengah situasi ketidakpastian yang disebabkan pandemi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022,” ujar Ketua DPP PDIP ini.
Bersama Pemerintah, DPR menyepakati perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2022 di kisaran 5,2-5,8 persen dan postur RAPBN 2022. Di antaranya, pendapatan negara berada pada kisaran 10,18-10,44 persen terhadap PDB, belanja negara pada rentang 14,69-15,30 persen terhadap PDB, dan defisit pada 2022 diharapkan berada di kisaran 4,51-4,85 persen terhadap PDB.
Puan memandang, target pertumbuhan ekonomi dan RAPBN 2022 membutuhkan prakondisi yang harus dijalankan Pemerintah melalui penanganan pandemi di bidang kesehatan yang semakin efektif. Jangkauan perlindungan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran. Selain itu, juga dibutuhkan beragam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dapat mempertahankan perekonomian nasional, serta tetap memperhatikan risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. 
“Dari laporan realisasi semester 1, kinerja APBN 2021 lebih baik dari APBN 2020. Pada semester I-2021, aktivitas masyarakat mulai bergerak, ekonomi juga mulai bertumbuh walaupun tantangannya adalah Implementasi prokes di lapangan dan percepatan vaksin,” kata putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini. [MEN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .