Sowan Ke Markas KPK Gubernur Kaltara Zainal Arifin Minta Wejangan Firli Bahuri Cs .

Sehari setelah dilantik Presiden Jokowi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menyambangi Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Zainal yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam mengaku datang ke kantor KPK untuk meminta wejangan dari para pimpinan komisi antirasuah tersebut.

“Saya sebagai pemimpin baru di Kaltara, hari ini bertemu dengan ketua KPK dalam rangka silaturahmi. Kemudian ya, mohon wejangan dari beliau supaya di Kaltara ini tidak ada korupsi, bebas korupsi,” tuturnya di lobi gedung, pukul 13.40 WIB. Zainal kemudian masuk. Sekitar pukul 15.00 WIB, dia keluar.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengamini, Zainal datang untuk melakukan audiensi dengan KPK. Zainal yang didampingi jajarannya, antara lain Asisten 1 Pemprov Kaltara DT Iqro Ramadhan dan 2 orang staf khusus, diterima tiga pimpinan komisi antirasuah, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, serta dua wakilnya, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

“Dalam kesempatan tersebut, pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik,” tutur Ipi.

Janji itu meliputi empat hal. Yakni, pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen anti korupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara.

KPK juga mengingatkan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Zainal harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Pesan tersebut disampaikan mengingat kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi untuk memastikan program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” bebernya.

Meresponnya, kata Ipi, Gubernur Kaltara berharap KPK dapat melakukan pendampingan untuk mengawal program pembangunan yang akan dijalankannya di provinsinya.

Zainal juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut yang dinilainya cukup menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara, namun belum dikelola dengan baik.

“KPK menyambut baik rencana tersebut. Harapannya, sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Ipi.

Berdasarkan catatan KPK, area intervensi optimalisasi PAD pada Monitoring Centre of Prevention (MCP) 2020 adalah yang terendah dan masih harus ditingkatkan dengan skor 49 persen. Meski secara umum skor total MCP 2020 Provinsi Kaltara sudah cukup baik dengan angka 84 persen. “Nilai ini di atas rata-rata nasional, yaitu 64 persen,” imbuhnya.

Zainal dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Kaltara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/2). Zainal Paliwang berpasangan dengan Yansen Tipa Padan sebagai Wakil Gubernur Kaltara. [OKT]

]]> .
Sehari setelah dilantik Presiden Jokowi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menyambangi Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Zainal yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam mengaku datang ke kantor KPK untuk meminta wejangan dari para pimpinan komisi antirasuah tersebut.

“Saya sebagai pemimpin baru di Kaltara, hari ini bertemu dengan ketua KPK dalam rangka silaturahmi. Kemudian ya, mohon wejangan dari beliau supaya di Kaltara ini tidak ada korupsi, bebas korupsi,” tuturnya di lobi gedung, pukul 13.40 WIB. Zainal kemudian masuk. Sekitar pukul 15.00 WIB, dia keluar.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengamini, Zainal datang untuk melakukan audiensi dengan KPK. Zainal yang didampingi jajarannya, antara lain Asisten 1 Pemprov Kaltara DT Iqro Ramadhan dan 2 orang staf khusus, diterima tiga pimpinan komisi antirasuah, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, serta dua wakilnya, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

“Dalam kesempatan tersebut, pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik,” tutur Ipi.

Janji itu meliputi empat hal. Yakni, pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen anti korupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara.

KPK juga mengingatkan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Zainal harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Pesan tersebut disampaikan mengingat kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi untuk memastikan program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” bebernya.

Meresponnya, kata Ipi, Gubernur Kaltara berharap KPK dapat melakukan pendampingan untuk mengawal program pembangunan yang akan dijalankannya di provinsinya.

Zainal juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut yang dinilainya cukup menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara, namun belum dikelola dengan baik.

“KPK menyambut baik rencana tersebut. Harapannya, sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Ipi.

Berdasarkan catatan KPK, area intervensi optimalisasi PAD pada Monitoring Centre of Prevention (MCP) 2020 adalah yang terendah dan masih harus ditingkatkan dengan skor 49 persen. Meski secara umum skor total MCP 2020 Provinsi Kaltara sudah cukup baik dengan angka 84 persen. “Nilai ini di atas rata-rata nasional, yaitu 64 persen,” imbuhnya.

Zainal dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Kaltara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/2). Zainal Paliwang berpasangan dengan Yansen Tipa Padan sebagai Wakil Gubernur Kaltara. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories