Soroti UU ITE, Minta Kapolri Selektif Jokowi: Hapus Pasal Karet

Di panggung TNI dan Polri, Presiden Jokowi menjawab berbagai kekhawitiran rakyat yang takut ditangkap karena menyampaikan kritik. Di hulu, Jokowi meminta DPR merevisi pasal-pasal karet yang ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan di hilir, Jokowi minta Kapolri selektif menangani laporan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat pimpinan TNI/Polri, Senin (15/2). Jokowi menyoroti banyaknya laporan yang masuk ke meja polisi dengan tudingan pelanggaran UU ITE. Tak sedikit, warga yang akhirnya diproses ke pengadilan karena laporan tersebut.

“Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mendesak Polri untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE. “Tingkatkan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang ITE secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan,” perintah Jokowi.

Jokowi tak ingin, UU ITE merugikan banyak pihak. Bila perlu, Jokowi akan mengusulkan pada DPR, agar UU ITE ini direvisi. “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini,” katanya. “Undang-Undang ITE,” Jokowi kembali memberikan penekanan.

Jokowi menilai, akar masalah bisa terselesaikan jika hulunya diatasi dengan benar.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tambahnya.

Jokowi juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika, penuh dengan sopan santun, tata krama, dan produktif.

Mendapat perintah Presiden seperti ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal lebih selektif dalam penerapan UU ITE. Tujuannya untuk menghindari adanya upaya saling lapor. Terlebih lagi, pelaporan itu dikaitkan dengan pasal karet yang ada di UU tersebut.

 

“Pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE yang mengistilahkan kriminalisasi bisa ditekan dan dikendalikan,” beber Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Mantan Kabareskrim itu menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.

“Penerapan Undang-Undang ITE jadi catatan kami ke depannya,” ungkap Kapolri yang bulan lalu baru dilantik menggantikan Idham Azis itu.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar telah jauh-jauh hari menggaungkan pencabutan pasal karet di UU ITE.

Terutama pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Menurutnya, pasal tersebut dibuat dengan semangat mengatur bisnis dan perdagangan melalui internet (online).

“Ini kan tidak cocok. Bisnis itu tidak mengenal agama atau suku. Jadi, justru pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITEitu cuma mengaburkan substansi Undang-Undang tersebut” tuturnya.

Lantas, kenapa pada prakteknya pasal tersebut digunakan untuk membungkam suara yang berbeda dan mengkritik Pemerintah? Kata dia, penerapan UU ITE ini mengesankan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik.

Artinya, penggunaan ketentuan pasal itu sengaja digunakan untuk mengejar pangkat dan jabatan oleh para penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Seharusnya, kata dia, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITEmasuk dalam UU Pidana (KUHP). [UMM]

]]> Di panggung TNI dan Polri, Presiden Jokowi menjawab berbagai kekhawitiran rakyat yang takut ditangkap karena menyampaikan kritik. Di hulu, Jokowi meminta DPR merevisi pasal-pasal karet yang ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan di hilir, Jokowi minta Kapolri selektif menangani laporan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat pimpinan TNI/Polri, Senin (15/2). Jokowi menyoroti banyaknya laporan yang masuk ke meja polisi dengan tudingan pelanggaran UU ITE. Tak sedikit, warga yang akhirnya diproses ke pengadilan karena laporan tersebut.

“Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mendesak Polri untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE. “Tingkatkan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang ITE secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan,” perintah Jokowi.

Jokowi tak ingin, UU ITE merugikan banyak pihak. Bila perlu, Jokowi akan mengusulkan pada DPR, agar UU ITE ini direvisi. “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini,” katanya. “Undang-Undang ITE,” Jokowi kembali memberikan penekanan.

Jokowi menilai, akar masalah bisa terselesaikan jika hulunya diatasi dengan benar.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tambahnya.

Jokowi juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika, penuh dengan sopan santun, tata krama, dan produktif.

Mendapat perintah Presiden seperti ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal lebih selektif dalam penerapan UU ITE. Tujuannya untuk menghindari adanya upaya saling lapor. Terlebih lagi, pelaporan itu dikaitkan dengan pasal karet yang ada di UU tersebut.

 

“Pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE yang mengistilahkan kriminalisasi bisa ditekan dan dikendalikan,” beber Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Mantan Kabareskrim itu menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.

“Penerapan Undang-Undang ITE jadi catatan kami ke depannya,” ungkap Kapolri yang bulan lalu baru dilantik menggantikan Idham Azis itu.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar telah jauh-jauh hari menggaungkan pencabutan pasal karet di UU ITE.

Terutama pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Menurutnya, pasal tersebut dibuat dengan semangat mengatur bisnis dan perdagangan melalui internet (online).

“Ini kan tidak cocok. Bisnis itu tidak mengenal agama atau suku. Jadi, justru pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITEitu cuma mengaburkan substansi Undang-Undang tersebut” tuturnya.

Lantas, kenapa pada prakteknya pasal tersebut digunakan untuk membungkam suara yang berbeda dan mengkritik Pemerintah? Kata dia, penerapan UU ITE ini mengesankan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik.

Artinya, penggunaan ketentuan pasal itu sengaja digunakan untuk mengejar pangkat dan jabatan oleh para penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Seharusnya, kata dia, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITEmasuk dalam UU Pidana (KUHP). [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories