Soal Sanksi Buat Warga Yang Ogah Divaksin KSP: Negara Melindungi Kepentingan Masyarakat Yang Lebih Besar

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pasal 13A ayat (4) Perpres itu mengatur sanksi bagi masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, namun tidak mau ikut vaksinasi Covid-19. Sanksi tersebut antara lain berupa penghentian pemberian bantuan sosial alias bansos.

Terkait hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan mengatakan, Perpres tersebut ditujukan untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Terutama di tengah situasi pandemi seperti ini.

Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan vaksin sebagai salah satu media pelindung diri. Sementara negara, berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Jika ada warga negara yang harusnya mendapatkan vaksin, tapi tidak dipergunakan, kemudian mengakibatkan terjadinya transmisi penularan virus lebih besar dan tidak terkendali, maka negara wajib melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar,” katanya kepada RM.id, Minggu (14/2).

Alasan itulah yang mendorong pemerintah mengambil inisiatif kepentingan yang lebih besar. Demi menjaga kemaslahatan dan kesehatan orang banyak.

“Pemberian sanksi bagi yang tidak mau menjalankan haknya untuk dapat vaksinasi, merupakan bentuk penyelamatan kepentingan yang lebih besar, dalam melindungi warga negara yang lain,” papar mantan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika itu.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia (WNI) itu tercantum dalam pasal 27-34 UUD 1945. Antara lain, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. [UMM]

]]> Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pasal 13A ayat (4) Perpres itu mengatur sanksi bagi masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, namun tidak mau ikut vaksinasi Covid-19. Sanksi tersebut antara lain berupa penghentian pemberian bantuan sosial alias bansos.

Terkait hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan mengatakan, Perpres tersebut ditujukan untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Terutama di tengah situasi pandemi seperti ini.

Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan vaksin sebagai salah satu media pelindung diri. Sementara negara, berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Jika ada warga negara yang harusnya mendapatkan vaksin, tapi tidak dipergunakan, kemudian mengakibatkan terjadinya transmisi penularan virus lebih besar dan tidak terkendali, maka negara wajib melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar,” katanya kepada RM.id, Minggu (14/2).

Alasan itulah yang mendorong pemerintah mengambil inisiatif kepentingan yang lebih besar. Demi menjaga kemaslahatan dan kesehatan orang banyak.

“Pemberian sanksi bagi yang tidak mau menjalankan haknya untuk dapat vaksinasi, merupakan bentuk penyelamatan kepentingan yang lebih besar, dalam melindungi warga negara yang lain,” papar mantan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika itu.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia (WNI) itu tercantum dalam pasal 27-34 UUD 1945. Antara lain, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories