Soal Reshuffle, Muhammadiyah Ogah Cawe-cawe

Muhammadiyah menegaskan ogah cawe-cawe dan tidak meminta-minta jabatan di tengah isu reshuffle kabinet. Namun bila Presiden Jokowi meminta kadernya, Muhammadiyah akan menyiapkan fiturnya.

“Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas seperti ditulis Sabtu (17/4).

Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang. 

Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.

“Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut,” ucapnya.

Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. [WE]

 

]]> Muhammadiyah menegaskan ogah cawe-cawe dan tidak meminta-minta jabatan di tengah isu reshuffle kabinet. Namun bila Presiden Jokowi meminta kadernya, Muhammadiyah akan menyiapkan fiturnya.

“Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas seperti ditulis Sabtu (17/4).

Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang. 

Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.

“Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut,” ucapnya.

Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. [WE]

 
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories