Soal Penceramah Radikal Yang Disinggung Presiden BNPT Beberin 4 Tanda-tandanya

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeberkan ciri-ciri penceramah radikal yang disinggung Presiden Jokowi. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid mengatakan, ada 4 tanda-tanda penceramah disebut radikal.

Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri, Selasa (1/3) lalu, Jokowi menyinggung soal penceramah radikal. Dia mengingatkan TNI-Polri harus selalu waspada, serta hati-hati. Termasuk kepada keluarga istri TNI-Polri. Jangan asal undang penceramah. Selidiki dahulu. Jangan-jangan penceramah yang diundang itu menyebarkan paham kekerasan, alias radikal.

Menurut Nurwakhid, peringatan yang disampaikan Jokowi itu harus ditanggapi serius. Utamanya oleh kementerian, lembaga pemerintahan dan masyarakat umum.

“Radikalisme merupakan proses tahapan, dan yang menjiwai terorisme. Dengan memanipulasi dan mempolitisasi agama,” kata Nurwakhid, kemarin.

Nurwakhid menambahkan, pencerahan radikal dapat terdeteksi melalui indikator yang tergambar dari isi materi. Setidaknya, Nurwakhid membeberkan ada empat cirinya. Pertama, isi ceramah memuat ajaran anti-Pancasila dan pro terhadap ideologi khilafah, alias pendirian negara Islam.

Kedua, ceramah berisi paham takfiri atau mengafirkan pihak lain yang berbeda paham, apalagi beda agama. Ketiga, isi ceramah menekankan sikap antipemimpin atau pemerintahan yang sah. Penceramah mengajak membenci dan membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks.

Dan keempat, penceramah bersikap eksklusif atau tertutup terhadap lingkungannya. Juga intoleran terhadap perbedaan hingga anti budaya atau kearifan lokal.

Namun, dengan tegas, Nurwakhid meminta jangan mencirikan penceramah dengan hanya berpatok pada penampilannya. Teliti isi ceramah dan cara pandangnya. “Biasanya selalu membenturkan agama dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan dan keragaman,” paparnya, memberi penekanan.

Kelompok radikal ini, tambah Nurwakhid, memang bertujuan menghancurkan Indonesia melalui berbagai strategi dan doktrin yang ditanamkan ke publik. Dari mulai menghilangkan dan menyesatkan sejarah bangsa, menghancurkan budaya lokal, hingga mengadu domba anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA.

“Untuk memutus penyebaran infiltrasi radikalisme, salah satunya jangan asal undang penceramah ke ruang-ruang edukasi keagamaan masyarakat,” kata dia.

 

Bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, M Najih Arromadloni menyebut, imbauan presiden itu, tak mengada-ada. Sebab, diakuinya, paham radikal memang terbukti telah menyusup di lingkungan kampus, institusi pemerintah, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara, rumah ibadah, ormas, bahkan ke lembaga pendidikan.

“Lembaga negara memang menjadi salah satu sasaran utama menggunakan pola pergerakan yang dikenal dengan istilah Tholabun-Nusroh,” ujar Gus Najih, kemarin.

Istilah Tholabun-Nusroh kerap digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir dengan cara mengelabui pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan. “Kelompok mereka ini berusaha mengelabui tentara, polisi, anggota intelijen dan lini strategis pemerintahan yang lain,” kata Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.

Apalagi, semangat keberagamaan masyarakat Indonesia semakin tinggi. Majelis dan pengajian merebak dari lingkungan perumahan hingga ke instansi dan perkantoran. Dia mengingatkan, memilih penceramah jangan hanya berdasarkan kepopuleran atau mudah diundang.

“Perlu penanaman kesadaran dan pengetahuan khususnya anggota serta keluarga ASN, TNI, dan Polri. Supaya dapat memilih para pemuka agama yang moderat yang membawa konsep agama sebagai rahmat,” pungkasnya.

Sebelumnya, TNI-Polri mengaku satu komando mematuhi arahan presiden. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mewanti-wanti, jangan sampai pemahaman yang keliru nyasar ke keluarga besar TNI AD. “Saya mengingatkan kepada seluruh Pangdam, Danrem, jangan sampai salah salah memilih atau mengundang penceramah yang terpapar radikalisme,” pesan Dudung.

Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo berterima kasih atas instruksi presiden itu. “Arahan Presiden menjadi pedoman. Ini untuk kebaikan bersama dalam memitigasi sebaran paham radikal,” kata Dedi.

Dikatakannya, apabila terbukti ada yang melanggar, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) akan menindak tegas anggota tersebut. Karenanya, akan ada instruksi lebih lanjut kepada anggota Polri serta istri agar tidak serampangan mengundang penceramah ke acara-acara lembaga maupun keluarga. [FAQ]

]]> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeberkan ciri-ciri penceramah radikal yang disinggung Presiden Jokowi. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid mengatakan, ada 4 tanda-tanda penceramah disebut radikal.

Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri, Selasa (1/3) lalu, Jokowi menyinggung soal penceramah radikal. Dia mengingatkan TNI-Polri harus selalu waspada, serta hati-hati. Termasuk kepada keluarga istri TNI-Polri. Jangan asal undang penceramah. Selidiki dahulu. Jangan-jangan penceramah yang diundang itu menyebarkan paham kekerasan, alias radikal.

Menurut Nurwakhid, peringatan yang disampaikan Jokowi itu harus ditanggapi serius. Utamanya oleh kementerian, lembaga pemerintahan dan masyarakat umum.

“Radikalisme merupakan proses tahapan, dan yang menjiwai terorisme. Dengan memanipulasi dan mempolitisasi agama,” kata Nurwakhid, kemarin.

Nurwakhid menambahkan, pencerahan radikal dapat terdeteksi melalui indikator yang tergambar dari isi materi. Setidaknya, Nurwakhid membeberkan ada empat cirinya. Pertama, isi ceramah memuat ajaran anti-Pancasila dan pro terhadap ideologi khilafah, alias pendirian negara Islam.

Kedua, ceramah berisi paham takfiri atau mengafirkan pihak lain yang berbeda paham, apalagi beda agama. Ketiga, isi ceramah menekankan sikap antipemimpin atau pemerintahan yang sah. Penceramah mengajak membenci dan membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks.

Dan keempat, penceramah bersikap eksklusif atau tertutup terhadap lingkungannya. Juga intoleran terhadap perbedaan hingga anti budaya atau kearifan lokal.

Namun, dengan tegas, Nurwakhid meminta jangan mencirikan penceramah dengan hanya berpatok pada penampilannya. Teliti isi ceramah dan cara pandangnya. “Biasanya selalu membenturkan agama dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan dan keragaman,” paparnya, memberi penekanan.

Kelompok radikal ini, tambah Nurwakhid, memang bertujuan menghancurkan Indonesia melalui berbagai strategi dan doktrin yang ditanamkan ke publik. Dari mulai menghilangkan dan menyesatkan sejarah bangsa, menghancurkan budaya lokal, hingga mengadu domba anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA.

“Untuk memutus penyebaran infiltrasi radikalisme, salah satunya jangan asal undang penceramah ke ruang-ruang edukasi keagamaan masyarakat,” kata dia.

 

Bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, M Najih Arromadloni menyebut, imbauan presiden itu, tak mengada-ada. Sebab, diakuinya, paham radikal memang terbukti telah menyusup di lingkungan kampus, institusi pemerintah, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara, rumah ibadah, ormas, bahkan ke lembaga pendidikan.

“Lembaga negara memang menjadi salah satu sasaran utama menggunakan pola pergerakan yang dikenal dengan istilah Tholabun-Nusroh,” ujar Gus Najih, kemarin.

Istilah Tholabun-Nusroh kerap digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir dengan cara mengelabui pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan. “Kelompok mereka ini berusaha mengelabui tentara, polisi, anggota intelijen dan lini strategis pemerintahan yang lain,” kata Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.

Apalagi, semangat keberagamaan masyarakat Indonesia semakin tinggi. Majelis dan pengajian merebak dari lingkungan perumahan hingga ke instansi dan perkantoran. Dia mengingatkan, memilih penceramah jangan hanya berdasarkan kepopuleran atau mudah diundang.

“Perlu penanaman kesadaran dan pengetahuan khususnya anggota serta keluarga ASN, TNI, dan Polri. Supaya dapat memilih para pemuka agama yang moderat yang membawa konsep agama sebagai rahmat,” pungkasnya.

Sebelumnya, TNI-Polri mengaku satu komando mematuhi arahan presiden. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mewanti-wanti, jangan sampai pemahaman yang keliru nyasar ke keluarga besar TNI AD. “Saya mengingatkan kepada seluruh Pangdam, Danrem, jangan sampai salah salah memilih atau mengundang penceramah yang terpapar radikalisme,” pesan Dudung.

Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo berterima kasih atas instruksi presiden itu. “Arahan Presiden menjadi pedoman. Ini untuk kebaikan bersama dalam memitigasi sebaran paham radikal,” kata Dedi.

Dikatakannya, apabila terbukti ada yang melanggar, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) akan menindak tegas anggota tersebut. Karenanya, akan ada instruksi lebih lanjut kepada anggota Polri serta istri agar tidak serampangan mengundang penceramah ke acara-acara lembaga maupun keluarga. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories