Soal Nyinyiran Orang Mati Jadi Tersangka Menko Mahfud: Status Untuk Konstruksi Hukum

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung ejekan sebagian publik terkait penetapan tersangka enam laskar organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam peristiwa KM 50 Desember akhir tahun lalu.

Mahfud menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada enam pengawal pentolan FPI Habib Rizieq Shihab yang tewas itu. “Ada tertawaan publik, banyak yang ngejek, nyinyir, kenapa orang mati dijadikan tersangka oleh polisi,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari konstruksi hukum. Ini bagian dari proses menyelesaikan perkara hukum.

“Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dijadikan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada laskar FPI memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata,” jelas pakar hukum tata negara ini.

“Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Karenanya, enam orang yang terbunuh ini menjadi tersangka. Karena memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini.

Setelah penetapan tersangka keenam laskar FPI yang tewas, kemudian proses penegakan hukum selanjutnya dilakukan. “Baru ketemu tiga orang polisi, yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tiga orang,” jelasnya lagi.

Setelahnya, sambung Mahfud, enam laskar FPI yang tewas tersebut dinyatakan gugur. Ini telah sesuai dengan undang-undang yang ada.

“Perkaranya gugur dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tetapi tidak usah SP3, itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lalu siapa yang membunuh 6 orang ini? Mari kita buka di pengadilan. Nah, kita minta ke TP3 atau siapa pun yang punya bukti-bukti lain kemukakan di proses persidangan itu,” imbau Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima audiensi dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dipimpin oleh Amien Rais dan Abdullah Hehamahua. Amien Rais Cs meminta agar kasus tewasnya enam laskar FPI tersebut dibawa ke Pengadilan HAM. Amien Cs memiliki keyakinan kuat bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran HAM biasa. Tetapi masuk kategori pelanggaran HAM berat. [FAQ]

]]> Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung ejekan sebagian publik terkait penetapan tersangka enam laskar organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam peristiwa KM 50 Desember akhir tahun lalu.

Mahfud menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada enam pengawal pentolan FPI Habib Rizieq Shihab yang tewas itu. “Ada tertawaan publik, banyak yang ngejek, nyinyir, kenapa orang mati dijadikan tersangka oleh polisi,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari konstruksi hukum. Ini bagian dari proses menyelesaikan perkara hukum.

“Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dijadikan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada laskar FPI memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata,” jelas pakar hukum tata negara ini.

“Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Karenanya, enam orang yang terbunuh ini menjadi tersangka. Karena memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini.

Setelah penetapan tersangka keenam laskar FPI yang tewas, kemudian proses penegakan hukum selanjutnya dilakukan. “Baru ketemu tiga orang polisi, yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tiga orang,” jelasnya lagi.

Setelahnya, sambung Mahfud, enam laskar FPI yang tewas tersebut dinyatakan gugur. Ini telah sesuai dengan undang-undang yang ada.

“Perkaranya gugur dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tetapi tidak usah SP3, itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lalu siapa yang membunuh 6 orang ini? Mari kita buka di pengadilan. Nah, kita minta ke TP3 atau siapa pun yang punya bukti-bukti lain kemukakan di proses persidangan itu,” imbau Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima audiensi dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dipimpin oleh Amien Rais dan Abdullah Hehamahua. Amien Rais Cs meminta agar kasus tewasnya enam laskar FPI tersebut dibawa ke Pengadilan HAM. Amien Cs memiliki keyakinan kuat bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran HAM biasa. Tetapi masuk kategori pelanggaran HAM berat. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories