Soal Myanmar Yang Berdarah-darah SBY Sejalan Dengan Jokowi

Presiden Jokowi telah menyatakan sikapnya soal konflik yang terjadi di Myanmar. Jokowi mengajak pemimpin ASEAN untuk membahas persoalan kudeta militer yang kini membuat Myanmar berdarah-darah itu. Sikap Jokowi ini mendapat dukungan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dukungan SBY itu ditulis di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono Jumat (19/3) malam. Hingga semalam, cuitannya itu disukai 3.424 orang dan di-retweet 615 orang.

“Sebagai mantan Presiden, saya dukung usulan Presiden Jokowi agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting (HLM) untuk isu Myanmar,” tulis SBY.

Menurut SBY, gagasan Jokowi sudah sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. “Inisiatif ini tepat, sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia,” katanya.

Namun, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap, ada langkah lebih mendalam lagi dari Indonesia terkait konflik di Myanmar. Salah satunya, dilaksanakan ASEAN Summit. “Setelah HLM, tentu dilanjutkan dengan ASEAN Summit, agar lebih powerful,” saran SBY.

Sebelumnya, Jokowi sudah menyampaikan sikap resmi terkait konflik yang terjadi di Myanmar. Eks Gubernur DKI ini mengusulkan agar masalah Myanmar dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Jokowi berjanji, akan segera melakukan pembicaraan dengan Ketua ASEAN untuk membahas kemungkinan ini.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myamar,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/3).

Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indoensia, Jokowi menyampaikan dukacita dan simpati mendalam kepada korban dan keluarga korban kekerasan di Myanmar. Ia mendesak agar penggunaan kekerasan di Negeri Seribu Pagoda itu, segera dihentikan. “Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Jokowi juga mendesak dilakukannya dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan perdamaian di Myanmar. “Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar,” katanya.

Anggota Komisi I DPR, Aryani Christina menilai, dukungan SBY terhadap Jokowi soal kudeta di Myanmar merupakan hal yang wajar. Menurutnya, semua pihak pasti mendukung agar terjadi perdamaian di Myanmar.

“Tidak ada yang mau melihat pertumbahan darah dan berjatuhnya korban di Myanmar terus berlangsung,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu juga mengaku prihatin melihat situasi di Myanmar terus memanas. Menurutnya, DPR selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menyangkut keamanan dan keselamatan WNI di sana.

“Per hari Rabu kemarin, masih terdapat 380-an orang WNI kita di Myanmar dari yang sebelumnya mencapai 500 yang mana sebagian sudah memilih untuk kembali ke tanah air,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas dan keprihatinan menyangkut apa yang terjadi di Myanmar, baik yang disampaikan oleh Menlu Retno maupun Panglima TNI dalam ASEAN Chief of Defense Forces Meeting. “Bagi Indonesia, keselamatan dan keamanan rakyat Myanmar menjadi hal yang utama,” cetusnya.

Dukungan SBY kepada Jokowi pun menuai pujian dan kritikan dari netizen. Akun @hendriteja menilai, selama ini SBY memang dikenal sebagai tokoh perdamaian internasional. “Usulnya sangat layak untuk dipertimbangkan. Beliau satu-satunya Presiden yang pernah bertugas sebagai komandan pasukan penjaga perdamaian PBB,” cuitnya.

Namun, akun @amaluddin_s menilai, peacemaker dan peacekeeper harus didukung kewibawaan seorang pemimpin negara, diplomatik yang handal dan negara yang memiliki power. “Di saat Pak SBY memimpin itu kita tidak ragukan lagi. Maaf pak, ini hanya pendapat,” tulisnya.

Namun, ada juga yang justu mengeritik. “Maaf pak SBY, sebagai warga negara saya jelas mempertanyakan usulan ini, karena kekerasan di negara ini saja pemerintah belum bisa mengatasi. Bagaimana kalau nanti pihak Myanmar membalikkan usulan tersebut? Apa kita tidak malu pak?” tulis @_am4r3. “Di negara kita juga tidak sedang baik-baik saja pak… Mohon bapak beri masukkan ke pemerintah, bertindaklah adil, jangan pilah pilih pelaku pelanggaran,” timpal akun @LilisRusmiati12. [QAR]

]]> Presiden Jokowi telah menyatakan sikapnya soal konflik yang terjadi di Myanmar. Jokowi mengajak pemimpin ASEAN untuk membahas persoalan kudeta militer yang kini membuat Myanmar berdarah-darah itu. Sikap Jokowi ini mendapat dukungan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dukungan SBY itu ditulis di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono Jumat (19/3) malam. Hingga semalam, cuitannya itu disukai 3.424 orang dan di-retweet 615 orang.

“Sebagai mantan Presiden, saya dukung usulan Presiden Jokowi agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting (HLM) untuk isu Myanmar,” tulis SBY.

Menurut SBY, gagasan Jokowi sudah sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. “Inisiatif ini tepat, sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia,” katanya.

Namun, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap, ada langkah lebih mendalam lagi dari Indonesia terkait konflik di Myanmar. Salah satunya, dilaksanakan ASEAN Summit. “Setelah HLM, tentu dilanjutkan dengan ASEAN Summit, agar lebih powerful,” saran SBY.

Sebelumnya, Jokowi sudah menyampaikan sikap resmi terkait konflik yang terjadi di Myanmar. Eks Gubernur DKI ini mengusulkan agar masalah Myanmar dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Jokowi berjanji, akan segera melakukan pembicaraan dengan Ketua ASEAN untuk membahas kemungkinan ini.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myamar,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/3).

Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indoensia, Jokowi menyampaikan dukacita dan simpati mendalam kepada korban dan keluarga korban kekerasan di Myanmar. Ia mendesak agar penggunaan kekerasan di Negeri Seribu Pagoda itu, segera dihentikan. “Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Jokowi juga mendesak dilakukannya dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan perdamaian di Myanmar. “Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar,” katanya.

Anggota Komisi I DPR, Aryani Christina menilai, dukungan SBY terhadap Jokowi soal kudeta di Myanmar merupakan hal yang wajar. Menurutnya, semua pihak pasti mendukung agar terjadi perdamaian di Myanmar.

“Tidak ada yang mau melihat pertumbahan darah dan berjatuhnya korban di Myanmar terus berlangsung,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu juga mengaku prihatin melihat situasi di Myanmar terus memanas. Menurutnya, DPR selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menyangkut keamanan dan keselamatan WNI di sana.

“Per hari Rabu kemarin, masih terdapat 380-an orang WNI kita di Myanmar dari yang sebelumnya mencapai 500 yang mana sebagian sudah memilih untuk kembali ke tanah air,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas dan keprihatinan menyangkut apa yang terjadi di Myanmar, baik yang disampaikan oleh Menlu Retno maupun Panglima TNI dalam ASEAN Chief of Defense Forces Meeting. “Bagi Indonesia, keselamatan dan keamanan rakyat Myanmar menjadi hal yang utama,” cetusnya.

Dukungan SBY kepada Jokowi pun menuai pujian dan kritikan dari netizen. Akun @hendriteja menilai, selama ini SBY memang dikenal sebagai tokoh perdamaian internasional. “Usulnya sangat layak untuk dipertimbangkan. Beliau satu-satunya Presiden yang pernah bertugas sebagai komandan pasukan penjaga perdamaian PBB,” cuitnya.

Namun, akun @amaluddin_s menilai, peacemaker dan peacekeeper harus didukung kewibawaan seorang pemimpin negara, diplomatik yang handal dan negara yang memiliki power. “Di saat Pak SBY memimpin itu kita tidak ragukan lagi. Maaf pak, ini hanya pendapat,” tulisnya.

Namun, ada juga yang justu mengeritik. “Maaf pak SBY, sebagai warga negara saya jelas mempertanyakan usulan ini, karena kekerasan di negara ini saja pemerintah belum bisa mengatasi. Bagaimana kalau nanti pihak Myanmar membalikkan usulan tersebut? Apa kita tidak malu pak?” tulis @_am4r3. “Di negara kita juga tidak sedang baik-baik saja pak… Mohon bapak beri masukkan ke pemerintah, bertindaklah adil, jangan pilah pilih pelaku pelanggaran,” timpal akun @LilisRusmiati12. [QAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .