Soal Larangan Mudik Jangan Cuma Jakarta, Daerah Penyangga Juga Harus Ketat!

Mobilitas di Jakarta banyak disumbang oleh warga dari daerah penyangga. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi untuk menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sejauh ini kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menekan angka kasus Covid-19 di Ibu Kota sudah tepat.

Dari mulai kebijakan larangan mudik, larangan sahur on the road, takbir keliling, jam malam di Rukun Tetangga (RT) zona merah, hingga program vaksinasi yang massif.

“Saya kira Jakarta paling serius mematuhi kebijakan pemerintah pusat menangani pandemi. Harus semakin diperketat pengawasannya dan jangan hanya DKI. Wilayah penyangga dan daerah tujuan mudik, juga harus sama ketatnya,” tegas Taufik saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Melalui Satgas Penanganan Covid-19 melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran Covid-19.

Pada periode 6-17 Mei, pemerintah total melarang mudik Lebaran. Sementara, ada pengetatan perjalanan orang berlangsung dalam dua gelombang. Yakni 22 April sampai 5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Ramadan 2021.

Khusus larangan mudik, daerah aglomerasi, lanjut Taufik, seperti Tangerang Raya, Bogor, Depok dan Bekasi serta daerah tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, juga harus melakukan pengetatan. Seluruh kebijakan tersebut harus dibarengi pengawasan semua pihak.

“Yang paling penting pengawasan. Seluruh daerah yang punya connecting, daerah penyangga dan daerah tujuan harus menga­wasi ketat. Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sampai mudik. Awasi terminal, tempat pemberangkatan, terminal bayangan juga dan jalan tikus,” imbaunya.

Menurutnya, ketika libur panjang, selalu ada peningkatan kasus. Karenanya, selain mengawasi larangan mudik, Pemprov DKI juga harus mengawasi segala kegiatan selama Ramadan dan setelah Lebaran.

Salah satunya, tempat wisata di dalam kota. Sebab, tempat wisata ini tidak ditutup total. Dibuka meski dengan protokol kesehatan ketat.

“Karena nggak ditutup, pengawasan di tempat rekreasi, seperti Ancol, Ragunan, Taman Mini, harus ketat juga. Awasi kapasitasnya, social distancing. Intinya, protokol kesehatan harus ketat,” tegasnya.

 

Termasuk kegiatan larangan takbir keliling dan silaturahmi saat Lebaran nanti.

“Saya kira, kita harus sepakat patuhi aturan. Kita nggak mau terus menerus begini. Caranya, kita cegah sama-sama. Kurangi halal bi halal langsung. Lewat telepon atau video call saja. Jangan takbir keliling. Jangan sahur on the road. Kurangi kerumunan,” tandasnya.

Terminal Bayangan

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengantisipasi terminal bayangan di saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

“Saya sudah minta Kasudin Perhubungan agar dimonitor kemungkinan terminal bayangan,” kata Pelaksana Tugas WaliKota Jakarta Selatan Isnawa Adji.

Meski begitu, Isnawa yakin akan sulit muncul terminal bayangan karena pemerintah sudah melarang seluruh moda transportasi beroperasi, termasuk angkutan darat pada periode 6-17 Mei 2021. Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah juga menyekat serta menghalau para pemudik.

Dia berharap, pengusaha transportasi memaklumi keputusan pemerintah melarang mudik.

“Kami tidak menginginkan lonjakan tinggi setelah Lebaran. Karena pekerjaan jadi sia-sia, kasus sudah demikian landai,” tandasnya.

Operasi Yustisi

Kesatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor sudah mulai mengetatkan pengawasan arus kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, jelang larangan mudik 6 Mei 2021.

 

Kepala Satlantas Polres Bogor Iptu Dicky Pranata menyebut, pihaknya sudah mulai melakukan Operasi Yustisi terkait protokol kesehatan.

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat hasil rapid test antigen maupun sertifikasi vaksinasi Covid-19 bagi yang akan melintasi Jalur Puncak.

Tidak hanya Jalur Puncak, pengetatan juga dilakukan di perbatasan terluar Kabupaten Bogor. Seperti di perbatasan wilayah Sukabumi, Depok, Bekasi, Jakarta dan Tangerang.

Sejauh ini, tambah Dicky, arus lalu lintas di Jalur Puncak terpantau lengang, meski akhir pekan kemarin. Tidak ada kenaikan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, atau sebaliknya.

Sementara, sebanyak 320 kendaraan diputarbalikkan oleh personel gabungan di Gerbang Tol Cileunyi dan Seroja, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/4).

Kanit Turjawali Polresta Bandung AKP Kiki Hartaki mengatakan, penyekatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Petugas memeriksa kelengkapan pengemudi kendaraan dengan pelat nomor dari luar Bandung.

Penyekatan ini merupakan bagian pelaksanaan pengetatan je­lang larangan mudik. Kendaraan yang diputar balik diketahui akan berpergian tanpa membawa surat keterangan negatif Covid-19.

Selain itu, mereka ogah mengikuti rapid test antigen yang disediakan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Menurut Kiki, 320 mobil itu kebanyakan dari Jabodetabek yang ingin mengarah ke timur seperti Tasikmalaya, Ciamis, termasuk Kabupaten Bandung.

“Mereka akan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung, termasuk ada yang menengok anak kuliah di pesantren. Tidak membawa hasil rapid test dan tidak mau mengikuti rapid test di lokasi, sehingga kami putarbalikkan,” ungkap Kiki. [FAQ]

]]> Mobilitas di Jakarta banyak disumbang oleh warga dari daerah penyangga. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi untuk menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sejauh ini kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menekan angka kasus Covid-19 di Ibu Kota sudah tepat.

Dari mulai kebijakan larangan mudik, larangan sahur on the road, takbir keliling, jam malam di Rukun Tetangga (RT) zona merah, hingga program vaksinasi yang massif.

“Saya kira Jakarta paling serius mematuhi kebijakan pemerintah pusat menangani pandemi. Harus semakin diperketat pengawasannya dan jangan hanya DKI. Wilayah penyangga dan daerah tujuan mudik, juga harus sama ketatnya,” tegas Taufik saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Melalui Satgas Penanganan Covid-19 melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran Covid-19.

Pada periode 6-17 Mei, pemerintah total melarang mudik Lebaran. Sementara, ada pengetatan perjalanan orang berlangsung dalam dua gelombang. Yakni 22 April sampai 5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Ramadan 2021.

Khusus larangan mudik, daerah aglomerasi, lanjut Taufik, seperti Tangerang Raya, Bogor, Depok dan Bekasi serta daerah tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, juga harus melakukan pengetatan. Seluruh kebijakan tersebut harus dibarengi pengawasan semua pihak.

“Yang paling penting pengawasan. Seluruh daerah yang punya connecting, daerah penyangga dan daerah tujuan harus menga­wasi ketat. Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sampai mudik. Awasi terminal, tempat pemberangkatan, terminal bayangan juga dan jalan tikus,” imbaunya.

Menurutnya, ketika libur panjang, selalu ada peningkatan kasus. Karenanya, selain mengawasi larangan mudik, Pemprov DKI juga harus mengawasi segala kegiatan selama Ramadan dan setelah Lebaran.

Salah satunya, tempat wisata di dalam kota. Sebab, tempat wisata ini tidak ditutup total. Dibuka meski dengan protokol kesehatan ketat.

“Karena nggak ditutup, pengawasan di tempat rekreasi, seperti Ancol, Ragunan, Taman Mini, harus ketat juga. Awasi kapasitasnya, social distancing. Intinya, protokol kesehatan harus ketat,” tegasnya.

 

Termasuk kegiatan larangan takbir keliling dan silaturahmi saat Lebaran nanti.

“Saya kira, kita harus sepakat patuhi aturan. Kita nggak mau terus menerus begini. Caranya, kita cegah sama-sama. Kurangi halal bi halal langsung. Lewat telepon atau video call saja. Jangan takbir keliling. Jangan sahur on the road. Kurangi kerumunan,” tandasnya.

Terminal Bayangan

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengantisipasi terminal bayangan di saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

“Saya sudah minta Kasudin Perhubungan agar dimonitor kemungkinan terminal bayangan,” kata Pelaksana Tugas WaliKota Jakarta Selatan Isnawa Adji.

Meski begitu, Isnawa yakin akan sulit muncul terminal bayangan karena pemerintah sudah melarang seluruh moda transportasi beroperasi, termasuk angkutan darat pada periode 6-17 Mei 2021. Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah juga menyekat serta menghalau para pemudik.

Dia berharap, pengusaha transportasi memaklumi keputusan pemerintah melarang mudik.

“Kami tidak menginginkan lonjakan tinggi setelah Lebaran. Karena pekerjaan jadi sia-sia, kasus sudah demikian landai,” tandasnya.

Operasi Yustisi

Kesatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor sudah mulai mengetatkan pengawasan arus kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, jelang larangan mudik 6 Mei 2021.

 

Kepala Satlantas Polres Bogor Iptu Dicky Pranata menyebut, pihaknya sudah mulai melakukan Operasi Yustisi terkait protokol kesehatan.

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat hasil rapid test antigen maupun sertifikasi vaksinasi Covid-19 bagi yang akan melintasi Jalur Puncak.

Tidak hanya Jalur Puncak, pengetatan juga dilakukan di perbatasan terluar Kabupaten Bogor. Seperti di perbatasan wilayah Sukabumi, Depok, Bekasi, Jakarta dan Tangerang.

Sejauh ini, tambah Dicky, arus lalu lintas di Jalur Puncak terpantau lengang, meski akhir pekan kemarin. Tidak ada kenaikan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, atau sebaliknya.

Sementara, sebanyak 320 kendaraan diputarbalikkan oleh personel gabungan di Gerbang Tol Cileunyi dan Seroja, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/4).

Kanit Turjawali Polresta Bandung AKP Kiki Hartaki mengatakan, penyekatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Petugas memeriksa kelengkapan pengemudi kendaraan dengan pelat nomor dari luar Bandung.

Penyekatan ini merupakan bagian pelaksanaan pengetatan je­lang larangan mudik. Kendaraan yang diputar balik diketahui akan berpergian tanpa membawa surat keterangan negatif Covid-19.

Selain itu, mereka ogah mengikuti rapid test antigen yang disediakan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Menurut Kiki, 320 mobil itu kebanyakan dari Jabodetabek yang ingin mengarah ke timur seperti Tasikmalaya, Ciamis, termasuk Kabupaten Bandung.

“Mereka akan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung, termasuk ada yang menengok anak kuliah di pesantren. Tidak membawa hasil rapid test dan tidak mau mengikuti rapid test di lokasi, sehingga kami putarbalikkan,” ungkap Kiki. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories