Soal Lamanya Waktu Karantina, Prof. Tjandra Minta 3 Hal Ini Jadi Pertimbangan

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama urun rembuk soal karantina sebagai filter di pintu masuk negara, untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Terutama, varian Omicron yang cepat menular.

Per 3 Januari 2022, saat ini sudah terdeteksi 138 kasus Omicron Indonesia. Sebanyak tiga di antaranya merupakan transmisi lokal.

Sejumlah 133 lainnya adalah WNI dan WNA yang baru datang dari luar negeri, dan 2 orang lainnya adalah petugas di Wisma Atlet yang tertular dari pasiennya.

“Jadi, pelaksanaan karantina selama ini setidaknya sudah menghambat 133 pasien Omicron dari luar negeri, untuk masuk ke masyarakat. Dengan kata lain, kalau tidak ada karantina seperti sekarang, maka 133 pasien itu bisa saja sudah ke tempat tinggalnya masing-masing, dan berinteraksi dengan sekitarnya. Serta menularkan Covid-19 varian Omicron,” jelas Prof. Tjandra.

Terkait hal ini, ada 2 pandangan yang saat ini tengah mengemuka. Para pekerja migran dan juga mahasiswa Indonesia cukup banyak yang bekerja di negara-negara yang belum ada varian Omicronnya. Atau mungkin kasusnya sedikit sekali.

“Mereka berharap, apakah tidak sebaiknya ada klasifikasi lama masa karantina dan tidak usah 10 sampai 14 hari kalau mereka tidak datang dari negara terjangkit. Apalagi kalau teman-teman WNI itu hanya dapat cuti 2 atau 3 minggu misalnya, maka karantina 10 hari dirasa amat berat ” jelas Prof. Tjandra yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI. 

Selain itu, ada juga yang membandingkan dengan kebijakan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), yang sejak 27 Desember 2021 mempersingkat waktu isolasi dan karantina Covid-19 menjadi lima hari. Dengan beberapa catatan tertentu terkait riwayat vaksinasinya.  

“Keputusan mana yang akan dipilih memang tidak mudah. Namun, setidaknya ada tiga pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pemikiran. Pertama, situasi epidemiologi termasuk bagaimana situasi penularan di masyarakat. Kedua, cakupan vaksinasi. Ketiga, perilaku protokol kesehatan masyarakat luas,” pungkas Prof. Tjandra. [HES]

]]> Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama urun rembuk soal karantina sebagai filter di pintu masuk negara, untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Terutama, varian Omicron yang cepat menular.

Per 3 Januari 2022, saat ini sudah terdeteksi 138 kasus Omicron Indonesia. Sebanyak tiga di antaranya merupakan transmisi lokal.

Sejumlah 133 lainnya adalah WNI dan WNA yang baru datang dari luar negeri, dan 2 orang lainnya adalah petugas di Wisma Atlet yang tertular dari pasiennya.

“Jadi, pelaksanaan karantina selama ini setidaknya sudah menghambat 133 pasien Omicron dari luar negeri, untuk masuk ke masyarakat. Dengan kata lain, kalau tidak ada karantina seperti sekarang, maka 133 pasien itu bisa saja sudah ke tempat tinggalnya masing-masing, dan berinteraksi dengan sekitarnya. Serta menularkan Covid-19 varian Omicron,” jelas Prof. Tjandra.

Terkait hal ini, ada 2 pandangan yang saat ini tengah mengemuka. Para pekerja migran dan juga mahasiswa Indonesia cukup banyak yang bekerja di negara-negara yang belum ada varian Omicronnya. Atau mungkin kasusnya sedikit sekali.

“Mereka berharap, apakah tidak sebaiknya ada klasifikasi lama masa karantina dan tidak usah 10 sampai 14 hari kalau mereka tidak datang dari negara terjangkit. Apalagi kalau teman-teman WNI itu hanya dapat cuti 2 atau 3 minggu misalnya, maka karantina 10 hari dirasa amat berat ” jelas Prof. Tjandra yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI. 

Selain itu, ada juga yang membandingkan dengan kebijakan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), yang sejak 27 Desember 2021 mempersingkat waktu isolasi dan karantina Covid-19 menjadi lima hari. Dengan beberapa catatan tertentu terkait riwayat vaksinasinya.  

“Keputusan mana yang akan dipilih memang tidak mudah. Namun, setidaknya ada tiga pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pemikiran. Pertama, situasi epidemiologi termasuk bagaimana situasi penularan di masyarakat. Kedua, cakupan vaksinasi. Ketiga, perilaku protokol kesehatan masyarakat luas,” pungkas Prof. Tjandra. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories