Soal Konstitusi Bisa Dilanggar Mahfud Dilawan Kawan .

Menko Polhukam, Mahfud MD kembali buat pernyataan kontroversial. Kata dia, untuk selamatkan rakyat, konstitusi bisa dilanggar. Pernyataan ini langsung menuai polemik. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu disentil eks Ketua MK lainnya. Bahkan, Said Didu yang selama ini dikenal sebagai kawan baik Mahfud, ikut menyampaikan perlawanan.

Pernyataan Mahfud soal konstitusi bisa dilanggar disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Makodam V Brawijaya, Surabaya, Rabu (17/3). Dalam acara itu, hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta jajaran petinggi TNI.

Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan, keselamatan rakyat kini menjadi hukum tertinggi di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, ia menyebut tidak masalah jika konstitusi dilanggar demi menyelamatkan rakyat, meskipun dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatnya itu, kata Mahfud, didasarkan pada dalil yang berlaku umum. Kalau di dalam ilmu konstitusi itu salus populi suprema lex, artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi,” ujar Mahfud.

Mahfud menyebut, pemerintah sudah menyesuaikan sejumlah kebijakan. Salah satunya menyelaraskan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi.

Penyelarasan dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban akibat Covid-19. Di samping itu, pemerintah terus berupaya membenahi kondisi ekonomi terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan. “Menurut hukum yang berlaku, anggaran kita harus sekian, untuk ini sekian, nah sekarang ndak. Kita ingin menyelamatkan rakyat, nah itu salus populi suprema lex,” jelasnya.

Ucapan Mahfud ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak. Misalnya, eks Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu langsung memention akun Twitter Mahfud. Didu mengingatkan, konstitusi dibuat sebagai dasar penguasa untuk melindungi rakyat dan negara.

“Jika penguasa melanggar konstitusi maka diberhentikan/dihukum oleh rakyat,” cuit Didu.

Didu nanya ke Mahfud, atas dasar apa, konstitusi boleh dilanggar. “Mohon arahan, atas dasar apa penguasa boleh melanggar konstitusi dengan alasan demi rakyat?” lanjutnya.

Selang beberapa jam, cuitan Didu dibalas Mahfud. Kata dia, orang yang tidak serius mempelajari hukum konstitusi pasti akan kaget dengan statement tersebut. “Yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi selalu kaget ada statement ‘Untuk keselamatan rakyat konstitusi bisa dilanggar’. Tapi, itu ada teori dan buku babonnya, serta selalu terjadi di dunia,” kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, kemarin.

 

Mahfud menyarankan Didu belajar lagi. “Pelajarilah ide dan fakta konstitusi,” katanya.

Dalam cuitannya itu, Mahfud mengklaim telah mengutarakan ke berbagai mahasiswa. “Bertahun-tahun saya ngajar itu di banyak kampus. Sepulang kunker, saya bedah,” katanya.

Cuitan Mahfud kembali dibalas Said. Ada tiga pertanyaan yang kembali ditulisnya. “Keselamatan-keselamatan seperti apa? Rakyat-rakyat yang mana? Dilanggar-bentuk pelanggarannya? Sekali lagi, saya bukan ahli, jadi bertanya banyak,” tulisnya. Namun cuitan itu, belum dibalas lagi Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie juga ikut komentar. Melalui akun Twitter miliknya @JimlyAs, eks Ketua MK itu meminta Mahfud membaca pasal 12 UUD 1945. Menurutnya, pasal itu merupakan pintu masuk untuk berlakukan hukum tata negara darurat.

“Di luar ini, negara hukum dilarang keras langgar UUD. Maka, tidak usah ragu terapkan keadaan darurat. Kalau UU/Perppu keadaan bahaya 1959 jo UU Perppu 1960 dinilai ketingggalan, ubahlah dengan Perpu baru,” tulisnya.

Sementara itu, warganet lainnya ikut ribut dengan pernyataan Mahfud tersebut. “Kalau pemerintah boleh melanggar konstitusi demi rakyat, berarti rakyat juga boleh melanggar konstitusi demi keselamatan dirinya prof?” tulis @Arieeer1. “Jika rakyat laper, perlu duit tuk sekolah, boleh nggak langgar konstitusi?” tanya akun @TimeQ15. “Kalau untuk menyelamatkan negara, apakah rakyat boleh juga melanggar konstitusi?” timpal akun @rikcy_hho.

Akun @rafiqi_28 mengatakan, melanggar konstitusi itu diperbolehkan bila pemerintah menyatakan negara dalam kondisi darurat, baik peran maupun bencana. “Ini cuma urusan jabatan dan periuk nasi mau langgar konstitusi,” sindirnya. “Yang bicara ini Menkopolhukam? Mantan ketua MK, atas nama pribadi, profesor hukum, atau pengamat hukum ya? Sepertinya kurang pantas diucapkan seorang Menkopolhukam, “timpal akun @drunk_auditor.

“Yang jadi pertanyaan adalah udah melanggar konsitusi terus rakyat mana yang mau diselamatkan…, lha rakyat mau panen raya padi malah mau impor beras…, khan jadi bingung,” kata akun @nursaid76842661.

Akun @amaluddin_ juga menyindir Mahfud. “Justru untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatlah konstitusi dibuat. Jika ada yang mengatakan konstitusi menghambat penyelamatan rakyat, hemat saya itu orang mungkin sebaiknya dibawa ke psikiater diperiksa kejiawaannya,” tulisnya. [QAR]

]]> .
Menko Polhukam, Mahfud MD kembali buat pernyataan kontroversial. Kata dia, untuk selamatkan rakyat, konstitusi bisa dilanggar. Pernyataan ini langsung menuai polemik. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu disentil eks Ketua MK lainnya. Bahkan, Said Didu yang selama ini dikenal sebagai kawan baik Mahfud, ikut menyampaikan perlawanan.

Pernyataan Mahfud soal konstitusi bisa dilanggar disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Makodam V Brawijaya, Surabaya, Rabu (17/3). Dalam acara itu, hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta jajaran petinggi TNI.

Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan, keselamatan rakyat kini menjadi hukum tertinggi di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, ia menyebut tidak masalah jika konstitusi dilanggar demi menyelamatkan rakyat, meskipun dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatnya itu, kata Mahfud, didasarkan pada dalil yang berlaku umum. Kalau di dalam ilmu konstitusi itu salus populi suprema lex, artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi,” ujar Mahfud.

Mahfud menyebut, pemerintah sudah menyesuaikan sejumlah kebijakan. Salah satunya menyelaraskan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi.

Penyelarasan dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban akibat Covid-19. Di samping itu, pemerintah terus berupaya membenahi kondisi ekonomi terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan. “Menurut hukum yang berlaku, anggaran kita harus sekian, untuk ini sekian, nah sekarang ndak. Kita ingin menyelamatkan rakyat, nah itu salus populi suprema lex,” jelasnya.

Ucapan Mahfud ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak. Misalnya, eks Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu langsung memention akun Twitter Mahfud. Didu mengingatkan, konstitusi dibuat sebagai dasar penguasa untuk melindungi rakyat dan negara.

“Jika penguasa melanggar konstitusi maka diberhentikan/dihukum oleh rakyat,” cuit Didu.

Didu nanya ke Mahfud, atas dasar apa, konstitusi boleh dilanggar. “Mohon arahan, atas dasar apa penguasa boleh melanggar konstitusi dengan alasan demi rakyat?” lanjutnya.

Selang beberapa jam, cuitan Didu dibalas Mahfud. Kata dia, orang yang tidak serius mempelajari hukum konstitusi pasti akan kaget dengan statement tersebut. “Yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi selalu kaget ada statement ‘Untuk keselamatan rakyat konstitusi bisa dilanggar’. Tapi, itu ada teori dan buku babonnya, serta selalu terjadi di dunia,” kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, kemarin.

 

Mahfud menyarankan Didu belajar lagi. “Pelajarilah ide dan fakta konstitusi,” katanya.

Dalam cuitannya itu, Mahfud mengklaim telah mengutarakan ke berbagai mahasiswa. “Bertahun-tahun saya ngajar itu di banyak kampus. Sepulang kunker, saya bedah,” katanya.

Cuitan Mahfud kembali dibalas Said. Ada tiga pertanyaan yang kembali ditulisnya. “Keselamatan-keselamatan seperti apa? Rakyat-rakyat yang mana? Dilanggar-bentuk pelanggarannya? Sekali lagi, saya bukan ahli, jadi bertanya banyak,” tulisnya. Namun cuitan itu, belum dibalas lagi Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie juga ikut komentar. Melalui akun Twitter miliknya @JimlyAs, eks Ketua MK itu meminta Mahfud membaca pasal 12 UUD 1945. Menurutnya, pasal itu merupakan pintu masuk untuk berlakukan hukum tata negara darurat.

“Di luar ini, negara hukum dilarang keras langgar UUD. Maka, tidak usah ragu terapkan keadaan darurat. Kalau UU/Perppu keadaan bahaya 1959 jo UU Perppu 1960 dinilai ketingggalan, ubahlah dengan Perpu baru,” tulisnya.

Sementara itu, warganet lainnya ikut ribut dengan pernyataan Mahfud tersebut. “Kalau pemerintah boleh melanggar konstitusi demi rakyat, berarti rakyat juga boleh melanggar konstitusi demi keselamatan dirinya prof?” tulis @Arieeer1. “Jika rakyat laper, perlu duit tuk sekolah, boleh nggak langgar konstitusi?” tanya akun @TimeQ15. “Kalau untuk menyelamatkan negara, apakah rakyat boleh juga melanggar konstitusi?” timpal akun @rikcy_hho.

Akun @rafiqi_28 mengatakan, melanggar konstitusi itu diperbolehkan bila pemerintah menyatakan negara dalam kondisi darurat, baik peran maupun bencana. “Ini cuma urusan jabatan dan periuk nasi mau langgar konstitusi,” sindirnya. “Yang bicara ini Menkopolhukam? Mantan ketua MK, atas nama pribadi, profesor hukum, atau pengamat hukum ya? Sepertinya kurang pantas diucapkan seorang Menkopolhukam, “timpal akun @drunk_auditor.

“Yang jadi pertanyaan adalah udah melanggar konsitusi terus rakyat mana yang mau diselamatkan…, lha rakyat mau panen raya padi malah mau impor beras…, khan jadi bingung,” kata akun @nursaid76842661.

Akun @amaluddin_ juga menyindir Mahfud. “Justru untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatlah konstitusi dibuat. Jika ada yang mengatakan konstitusi menghambat penyelamatan rakyat, hemat saya itu orang mungkin sebaiknya dibawa ke psikiater diperiksa kejiawaannya,” tulisnya. [QAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories