Skor Tata Kelola Turun, Kepatuhan Setor LHKPN Rendah Pemprov Sulsel Diminta KPK Serius Cegah Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta jajaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Terapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan secara serius,” tegas Lili dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi dengan tema “Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulsel”, di Lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/3).

Lili mengajak seluruh jajaran di Pemprov Sulsel untuk bersama-sama memberantas korupsi. Sebab, korupsi rentan terjadi di Pemda, dengan berbagai modus.

Tidak cuma di pengadaan barang dan jasa, tapi juga ada modus-modus korupsi lain. Di antaranya, intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu pun mengingatkan, tantangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah di era pandemi Covid-19 ini sangat berat. “Karena itu diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Pemprov Sulsel,” imbaunya.

Berdasarkan data KPK per Desember 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel, yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 70,64 persen.

Turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 90 persen. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel di peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulsel. 

Yang juga disoroti, adalah rendahnya tingkat kepatuhan pejabat Pemprov Sulsel dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Data per 11 Maret 2021 menunjukkan, pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Sumsel hanya sebesar 32 persen. Padahal, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi bagi para pejabat publik.

Sementara Indeks Merit Provinsi Sulsel meraih predikat baik, meskipun KPK masih menerima aduan adanya dugaan penyimpangan pada pengangkatan 193 pejabat, pemberhentian pejabat, serta buruknya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulsel.

Menunjukkan komitmennya, Pemprov Sulsel meneken Komitmen Rencana Aksi Antikorupsi. Ada lima komitmen yang disepakati. Pertama, mengimplementasikan MCP secara konsisten dan substansial.

Kedua, membangun sistem pengaduan masyarakat terintegrasi melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS). Ketiga, mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Keempat, melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akuntabel dan bebas korupsi. Dan kelima, melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pendampingan KPK dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi ini.

Dia meminta seluruh jajarannya mendukung penuh program pemberantasan korupsi demi kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan akan berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan pada komitmen-komitmen rencana aksi antikorupsi,” tuturnya dalam acara yang sama.

Pemprov Sulsel, kata Andi, menekankan perbaikan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan keuangan, dan sistem SDM (Sumber Daya Manusia) yang meliputi merit sistem dan kualitas ASN. Upaya lainnya, melakukan pembenahan dan penertiban aset daerah. [OKT]

]]> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta jajaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Terapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan secara serius,” tegas Lili dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi dengan tema “Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulsel”, di Lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/3).

Lili mengajak seluruh jajaran di Pemprov Sulsel untuk bersama-sama memberantas korupsi. Sebab, korupsi rentan terjadi di Pemda, dengan berbagai modus.

Tidak cuma di pengadaan barang dan jasa, tapi juga ada modus-modus korupsi lain. Di antaranya, intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu pun mengingatkan, tantangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah di era pandemi Covid-19 ini sangat berat. “Karena itu diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Pemprov Sulsel,” imbaunya.

Berdasarkan data KPK per Desember 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel, yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 70,64 persen.

Turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 90 persen. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel di peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulsel. 

Yang juga disoroti, adalah rendahnya tingkat kepatuhan pejabat Pemprov Sulsel dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Data per 11 Maret 2021 menunjukkan, pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Sumsel hanya sebesar 32 persen. Padahal, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi bagi para pejabat publik.

Sementara Indeks Merit Provinsi Sulsel meraih predikat baik, meskipun KPK masih menerima aduan adanya dugaan penyimpangan pada pengangkatan 193 pejabat, pemberhentian pejabat, serta buruknya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulsel.

Menunjukkan komitmennya, Pemprov Sulsel meneken Komitmen Rencana Aksi Antikorupsi. Ada lima komitmen yang disepakati. Pertama, mengimplementasikan MCP secara konsisten dan substansial.

Kedua, membangun sistem pengaduan masyarakat terintegrasi melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS). Ketiga, mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Keempat, melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akuntabel dan bebas korupsi. Dan kelima, melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pendampingan KPK dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi ini.

Dia meminta seluruh jajarannya mendukung penuh program pemberantasan korupsi demi kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan akan berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan pada komitmen-komitmen rencana aksi antikorupsi,” tuturnya dalam acara yang sama.

Pemprov Sulsel, kata Andi, menekankan perbaikan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan keuangan, dan sistem SDM (Sumber Daya Manusia) yang meliputi merit sistem dan kualitas ASN. Upaya lainnya, melakukan pembenahan dan penertiban aset daerah. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories