Sidang Perkara Suap Ekspor Benur Ogah Jadi Kambing Hitam, Pendiri PT ACK Ajukan JC

Kini, bertambah lagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) kasus suap ekspor benur. Siswadhi Pranoto Loe, Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) dan pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK) bakal buka-bukaan perkara yang menjeratnya.

Ia tak ingin dijadikan kambing hitam, lantaran rekening PT ACK dipakai menampung duit suap dari eksportir benur. Padahal, perusahaan itu di bawah kendali Edhy Prabowo cs.

“Dalam persidangan ini kami ingin mengajukan surat pernyataan klien kami sebagai Justice Collaborator, Yang Mulia,” kata Petrus Bala Patyona, Penasihat Hukum Siswadipada sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dia mengutarakan, sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT), kliennya sudah bersikap kooperatif terhadap penyidik KPK. Mulai menjelaskan kronologi perkara hingga menyerahkan barang bukti berupa dokumen dan catatan keuangan perusahaan.

Berkat sikap kerja sama Siswadi, penyidik bisa membongkar perkara ini. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menguraikan perbuatan terdakwa dengan jelas.

“Sehingga bisa terungkap ini semua,” kata Petrus.

Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mempersilakan Siswadi dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan JC. Majelis akan mempertimbangkan permohonan ini setelah mencermati fakta-fakta persidangan. “Di akhir sidang akan kami tentukan sikap,” katanya.

Pada sidang kemarin, JPU KPK membacakan surat terdakwa empat terdakwa dalam tiga berkas perkara terpisah. Berkas perkara pertama, dakwaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menerima suap sebesar 77.000 dolar Amerika dan Rp 24.625.587.250 dari eksportir benur.

 

Rasuah itu agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur.

Jaksa menerangkan, uang dalam bentuk dolar diterima Edhy melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan Safri, staf khusus sekaligus Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Sedangkan uang dalam bentuk rupiah, diterima melalui Amiril; staf khususnya, Andreu Misanta Pribadi; staf istrinya, Ainul Faqih; dan Siswadhi.

Berkas perkara kedua dakwaan Andreau dan Safri. Keduanya dianggap turut memperoleh keuntungan dari ekspor benur. Andreau Rp 10.731.932.722, sedangkan Safri mendapat 26.000 dolar AS.

Berkas perkara ketiga merupakan dakwaan terhadap Siswadhi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Mereka didakwa turut membantu Edhy Prabowo menerima suap dari proses ekspor benur.

Jaksa menjelaskan, perkara ini bermula ketika Edhy Prabowo ingin memberikan izin pengelolaan dan budi daya lobster dan ekspor benih bening lobster.

Dia lantas mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. [BYU]

]]> Kini, bertambah lagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) kasus suap ekspor benur. Siswadhi Pranoto Loe, Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) dan pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK) bakal buka-bukaan perkara yang menjeratnya.

Ia tak ingin dijadikan kambing hitam, lantaran rekening PT ACK dipakai menampung duit suap dari eksportir benur. Padahal, perusahaan itu di bawah kendali Edhy Prabowo cs.

“Dalam persidangan ini kami ingin mengajukan surat pernyataan klien kami sebagai Justice Collaborator, Yang Mulia,” kata Petrus Bala Patyona, Penasihat Hukum Siswadipada sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dia mengutarakan, sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT), kliennya sudah bersikap kooperatif terhadap penyidik KPK. Mulai menjelaskan kronologi perkara hingga menyerahkan barang bukti berupa dokumen dan catatan keuangan perusahaan.

Berkat sikap kerja sama Siswadi, penyidik bisa membongkar perkara ini. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menguraikan perbuatan terdakwa dengan jelas.

“Sehingga bisa terungkap ini semua,” kata Petrus.

Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mempersilakan Siswadi dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan JC. Majelis akan mempertimbangkan permohonan ini setelah mencermati fakta-fakta persidangan. “Di akhir sidang akan kami tentukan sikap,” katanya.

Pada sidang kemarin, JPU KPK membacakan surat terdakwa empat terdakwa dalam tiga berkas perkara terpisah. Berkas perkara pertama, dakwaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menerima suap sebesar 77.000 dolar Amerika dan Rp 24.625.587.250 dari eksportir benur.

 

Rasuah itu agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur.

Jaksa menerangkan, uang dalam bentuk dolar diterima Edhy melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan Safri, staf khusus sekaligus Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Sedangkan uang dalam bentuk rupiah, diterima melalui Amiril; staf khususnya, Andreu Misanta Pribadi; staf istrinya, Ainul Faqih; dan Siswadhi.

Berkas perkara kedua dakwaan Andreau dan Safri. Keduanya dianggap turut memperoleh keuntungan dari ekspor benur. Andreau Rp 10.731.932.722, sedangkan Safri mendapat 26.000 dolar AS.

Berkas perkara ketiga merupakan dakwaan terhadap Siswadhi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Mereka didakwa turut membantu Edhy Prabowo menerima suap dari proses ekspor benur.

Jaksa menjelaskan, perkara ini bermula ketika Edhy Prabowo ingin memberikan izin pengelolaan dan budi daya lobster dan ekspor benih bening lobster.

Dia lantas mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories