Sidang Perkara Edhy Prabowo Cs Eksportir Benur Dicurigai Juga Suap Gubernur Hingga Bupati

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dicurigai pernah menyuap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi.

Dalam sidang lanjutan perkaramantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Suharjito mengaku pernah memberikan uang kepada Rohidin Mersyah dan Gusril Pausi. Namun, dia berdalih uang itu sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) terkait kegiatan Pilkada.

“Itu tak ada kompetensi perizinan Yang Mulia, karena saya sendiri sudah di situ 6 tahun,” ujar Suharjito menjawab pertanyaan hakim.

Ketua Majelis Hakim Albertus Usada tak percaya dengan keterangan Suharjito. “Apakah itu semacam terkait dengan memperlancar untuk memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya,” cecar Albertus.

Suharjito mengelak. Lagi-lagi dia mencoba menandaskan uang yang dikeluarkan perusahaannya merupakan CSR.

Dia membantah pemberian uang itu terkait dengan izin tambak udang vaname perusahaannya di Kaur, Bengkulu.

“Waktu itu memang kita punya CSR. Kita punya waktu itu, kita bantu ada kegiatan Pilkada,” jawab Suharjito yang telah divonis bersalah lantaran menyuap Edhy Prabowo.

Albertus tetap menyangsikan dalih Suharjito. Dia lantas mencecar Suharjito mengacu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik KPK.

Di BAP, Suharjito menerangkan uang yang diberikan berkaitan dengan izin yang diterbitkan Bupati Kaur dan Gubernur Bengkulu yang ditembuskan melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Heppy.

“Di sini disebut ada relevansinya Bupati Kaur, Gubernur Bengkulu dan Edwar?” Albertus mengonfirmasi BAP Suharjito.

 

“Tidak ada, tidak tahu. tidak ada kompetensi perizinan sama sekali,” bantah Suharjito.

Tak puas, Albertus kembali mencecar Suharjito. Pasalnya, hal tersebut terkait dengan bukti untuk diverifikasi di lapangan. Apalagi Suharjito sebelumnya mengaku memiliki usaha budidaya udang di Kaur.

“Tapi ini terkait dengan bukti untuk diverifikasi di lapangan kan di sana toh? Berapa hektare kemarin keterangan saudara,” tanya Albertus.

Suharjito tak mengungkap detail terkait besaran lahan untuk budidaya itu. Namun, ia tak menampik lahan itu digunakan untuk budidaya udang. “Iya masih, budidaya vaname udang,” jawab Suharjito.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan eksportir benur harus memiliki tambak budidaya. Benur yang diekspor merupakan hasil penangkaran, bukan mengambil dari alam.

Menyikapi kecurigaan hakim ini, KPK akan mendalami soal pemberian uang dari PT DPPP.

“Tentunya setiap fakta yang terungkap dalam sidang akan kami klarifikasi kepada saksi terkait,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Saksi yang dimaksud adalah Rohidin Mersyah, Gusril Pausi dan Edwar Heppy.

KPK mengantongi bukti dugaan rasuah terkait perizinan tambak udang PT DPPP di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu.

 

Bukti itu termaktub dalam surat tuntutan perkara Suharjito. Jaksa KPK membeberkan ratusan barang bukti perkara ini. Dua di antaranya terkait tambakudang. Yakni, satu lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020

Satu lembar print out dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019 535. Satu bundel print out data karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Dalam surat tuntutan, disebutkan bahwa barang bukti itu, termasuk soal tambak udang dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo cs.

Dalam proses penyidikan Edhy, penyidik KPK telah memeriksa banyak saksi. Mulai dari penyelenggara negara, kementerian, hingga pihak swasta.

Di antara mereka yang pernah diperiksa, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah; Bupati Kaur, Bengkulu Gusril Pausi; Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; dan dari pihak PT Dua Putera Perkasa Pratama, termasuk Suharjito.

Kepala Dinas Perikanan, Edwar Heppy juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito.

Saat memeriksa Isnan Fajri, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan Suharjito sebagai salah satu eksportir benur.

Penyidik juga mendalami keterangan Isnan Fajri terkait adanya dugaan aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut. [BYU]

]]> Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dicurigai pernah menyuap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi.

Dalam sidang lanjutan perkaramantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Suharjito mengaku pernah memberikan uang kepada Rohidin Mersyah dan Gusril Pausi. Namun, dia berdalih uang itu sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) terkait kegiatan Pilkada.

“Itu tak ada kompetensi perizinan Yang Mulia, karena saya sendiri sudah di situ 6 tahun,” ujar Suharjito menjawab pertanyaan hakim.

Ketua Majelis Hakim Albertus Usada tak percaya dengan keterangan Suharjito. “Apakah itu semacam terkait dengan memperlancar untuk memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya,” cecar Albertus.

Suharjito mengelak. Lagi-lagi dia mencoba menandaskan uang yang dikeluarkan perusahaannya merupakan CSR.

Dia membantah pemberian uang itu terkait dengan izin tambak udang vaname perusahaannya di Kaur, Bengkulu.

“Waktu itu memang kita punya CSR. Kita punya waktu itu, kita bantu ada kegiatan Pilkada,” jawab Suharjito yang telah divonis bersalah lantaran menyuap Edhy Prabowo.

Albertus tetap menyangsikan dalih Suharjito. Dia lantas mencecar Suharjito mengacu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik KPK.

Di BAP, Suharjito menerangkan uang yang diberikan berkaitan dengan izin yang diterbitkan Bupati Kaur dan Gubernur Bengkulu yang ditembuskan melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Heppy.

“Di sini disebut ada relevansinya Bupati Kaur, Gubernur Bengkulu dan Edwar?” Albertus mengonfirmasi BAP Suharjito.

 

“Tidak ada, tidak tahu. tidak ada kompetensi perizinan sama sekali,” bantah Suharjito.

Tak puas, Albertus kembali mencecar Suharjito. Pasalnya, hal tersebut terkait dengan bukti untuk diverifikasi di lapangan. Apalagi Suharjito sebelumnya mengaku memiliki usaha budidaya udang di Kaur.

“Tapi ini terkait dengan bukti untuk diverifikasi di lapangan kan di sana toh? Berapa hektare kemarin keterangan saudara,” tanya Albertus.

Suharjito tak mengungkap detail terkait besaran lahan untuk budidaya itu. Namun, ia tak menampik lahan itu digunakan untuk budidaya udang. “Iya masih, budidaya vaname udang,” jawab Suharjito.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan eksportir benur harus memiliki tambak budidaya. Benur yang diekspor merupakan hasil penangkaran, bukan mengambil dari alam.

Menyikapi kecurigaan hakim ini, KPK akan mendalami soal pemberian uang dari PT DPPP.

“Tentunya setiap fakta yang terungkap dalam sidang akan kami klarifikasi kepada saksi terkait,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Saksi yang dimaksud adalah Rohidin Mersyah, Gusril Pausi dan Edwar Heppy.

KPK mengantongi bukti dugaan rasuah terkait perizinan tambak udang PT DPPP di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu.

 

Bukti itu termaktub dalam surat tuntutan perkara Suharjito. Jaksa KPK membeberkan ratusan barang bukti perkara ini. Dua di antaranya terkait tambakudang. Yakni, satu lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020

Satu lembar print out dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019 535. Satu bundel print out data karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Dalam surat tuntutan, disebutkan bahwa barang bukti itu, termasuk soal tambak udang dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo cs.

Dalam proses penyidikan Edhy, penyidik KPK telah memeriksa banyak saksi. Mulai dari penyelenggara negara, kementerian, hingga pihak swasta.

Di antara mereka yang pernah diperiksa, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah; Bupati Kaur, Bengkulu Gusril Pausi; Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; dan dari pihak PT Dua Putera Perkasa Pratama, termasuk Suharjito.

Kepala Dinas Perikanan, Edwar Heppy juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito.

Saat memeriksa Isnan Fajri, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan Suharjito sebagai salah satu eksportir benur.

Penyidik juga mendalami keterangan Isnan Fajri terkait adanya dugaan aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut. [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories