Sidang Pembacaan Dakwaan Program Bansos Covid Jadi Bancakan Pejabat Kemensos .

Program pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 menjadi bancakan para pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini diungkap Jaksa KPK, pada sidang pembacaan dakwaan perkara Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Dibeberkan, pada Juli 2020 dilakukan pertemuan di ruang kerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Pertemuan dihadiri Adi Wahyono, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kukuh Ari Wibowo, anggota Tim Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

Dalam pertemuan itu dibahas bagi-bagi kuota pengadaan Bansos Covid tahap 7 sebanyak 1.900.000 paket. Sebanyak 300.000 paket dikelola Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk kepentingan “Bina Lingkungan”.

“Yaitu dibagi-bagi kepada pihak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan para pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Sosial,” Jaksa Muhamad Nur Azis, menjelaskan maksud Bina Lingkungan.

Sisanya, digarap kementerian dan lembaga lain. Tapi, tidak disebutkan kementerian dan lembaga mana yang mengerjakan. Namun sebagian pengadaan paket itu dikerjakan Ardian.

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan Juliari Peter Batubara mengarahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso mengumpulkan uang “fee” Rp 10 ribu dari setiap paket. Juga “fee” operasional dari rekanan pengadaan paket Bansos. “Perintah Juliari Peter Batubara tersebut dilaporkan oleh Adi Wahyono kepada Pepen Nazaruddin dan Hartono,” sebut jaksa.

Pepen adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos). Sedangkan Hartono, Sekretaris Jenderal Kemensos.

Pengadaan Bansos dibagi dalam 12 tahap. Tahapan dimulai pada April hingga November 2020. Dengan jumlah setiap tahap sebanyak 1.900.000 paket sembako. Sehingga seluruh tahap berjumlah 22.800.000 paket sembako.

 

Juliari sempat melakukan evaluasi terhadap penerimaan fee pada Mei 2020. Berdasarkan laporan Adi dan Matheus, ternyata tidak seluruh penyedia Bantuan Sosial sembako wilayah Jabodetabek menyetorkan uang.

Sehingga untuk tahap selanjutnya, diatur pembagian alokasi kuota. Perusahaan calon pelaksana pengadaan Bansos sembako juga harus mendapat persetujuan Juliari.

Kukuh Ary Wibowo dan Adi mencatat jumlah kuota serta nama perusahaan vendor pengadaan bansos sembako. Catatan diberikan kepada Matheus. Kemudian, perusahaan-perusahaan itu melakukan koordinasi dengan Matheus terkait teknis pelaksanaan pengadaan Bansos.

Akhir Mei 2020, Juliari memanggil Adi dan Matheus ke ruang kerjanya, guna meminta laporan pengumpulan fee Bansos. “Selanjutnya, menanyakan perusahaan-perusahaan yang belum menyetorkan uang komitmen fee,” ujar jaksa.

Pada sidang ini, Ardian didakwa menyuap Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,95 miliar agar perusahaannya ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Selain untuk Juliari, uang tersebut juga untuk Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jaksa KPK juga mendakwa Harry Van Sidabukke menyuap Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar, supaya mendapatkan jatah pengadaan 1.519.256 paket Bansos sembako. Harry menggunakan bendera PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.

Uang suap juga diberikan kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Kedua terdakwa kompak tidak mengajukan ke­beratan (eksepsi) atas dakwaan ini. Sehingga sidang berikutnya langsung masuk pembuktian perkara. Jaksa diminta menghadirkan saksi-saksi. [BYU]

]]> .
Program pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 menjadi bancakan para pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini diungkap Jaksa KPK, pada sidang pembacaan dakwaan perkara Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Dibeberkan, pada Juli 2020 dilakukan pertemuan di ruang kerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Pertemuan dihadiri Adi Wahyono, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kukuh Ari Wibowo, anggota Tim Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

Dalam pertemuan itu dibahas bagi-bagi kuota pengadaan Bansos Covid tahap 7 sebanyak 1.900.000 paket. Sebanyak 300.000 paket dikelola Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk kepentingan “Bina Lingkungan”.

“Yaitu dibagi-bagi kepada pihak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan para pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Sosial,” Jaksa Muhamad Nur Azis, menjelaskan maksud Bina Lingkungan.

Sisanya, digarap kementerian dan lembaga lain. Tapi, tidak disebutkan kementerian dan lembaga mana yang mengerjakan. Namun sebagian pengadaan paket itu dikerjakan Ardian.

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan Juliari Peter Batubara mengarahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso mengumpulkan uang “fee” Rp 10 ribu dari setiap paket. Juga “fee” operasional dari rekanan pengadaan paket Bansos. “Perintah Juliari Peter Batubara tersebut dilaporkan oleh Adi Wahyono kepada Pepen Nazaruddin dan Hartono,” sebut jaksa.

Pepen adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos). Sedangkan Hartono, Sekretaris Jenderal Kemensos.

Pengadaan Bansos dibagi dalam 12 tahap. Tahapan dimulai pada April hingga November 2020. Dengan jumlah setiap tahap sebanyak 1.900.000 paket sembako. Sehingga seluruh tahap berjumlah 22.800.000 paket sembako.

 

Juliari sempat melakukan evaluasi terhadap penerimaan fee pada Mei 2020. Berdasarkan laporan Adi dan Matheus, ternyata tidak seluruh penyedia Bantuan Sosial sembako wilayah Jabodetabek menyetorkan uang.

Sehingga untuk tahap selanjutnya, diatur pembagian alokasi kuota. Perusahaan calon pelaksana pengadaan Bansos sembako juga harus mendapat persetujuan Juliari.

Kukuh Ary Wibowo dan Adi mencatat jumlah kuota serta nama perusahaan vendor pengadaan bansos sembako. Catatan diberikan kepada Matheus. Kemudian, perusahaan-perusahaan itu melakukan koordinasi dengan Matheus terkait teknis pelaksanaan pengadaan Bansos.

Akhir Mei 2020, Juliari memanggil Adi dan Matheus ke ruang kerjanya, guna meminta laporan pengumpulan fee Bansos. “Selanjutnya, menanyakan perusahaan-perusahaan yang belum menyetorkan uang komitmen fee,” ujar jaksa.

Pada sidang ini, Ardian didakwa menyuap Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,95 miliar agar perusahaannya ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Selain untuk Juliari, uang tersebut juga untuk Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jaksa KPK juga mendakwa Harry Van Sidabukke menyuap Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar, supaya mendapatkan jatah pengadaan 1.519.256 paket Bansos sembako. Harry menggunakan bendera PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.

Uang suap juga diberikan kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Kedua terdakwa kompak tidak mengajukan ke­beratan (eksepsi) atas dakwaan ini. Sehingga sidang berikutnya langsung masuk pembuktian perkara. Jaksa diminta menghadirkan saksi-saksi. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories