Siap Mundur Kalau Salah, Pejabat Lain Perlu Belajar Dari Mendag Lufti
Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang berencana melakukan impor beras 1 juta ton menuai polemik dan sorotan dari masyarakat. Beberapa kali dia mendapat tentangan dari berbagai pihak.
Salah satunya, dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Buwas mengungkapkan, stok beras Indonesia sangat mencukupi. Tak perlu impor. Per 25 Maret 2021, stok beras di Bulog mencapai 923.471 ton. Terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 902.353 ton dan beras komersial 21.119 ton.
Sejak masa panen raya atau awal Maret hingga saat ini, penyerapannya Bulog sudah mencapai 145 ribu ton. Ia memastikan serapan akan terus dilakukan sebab panen raya berlangsung hingga Mei.
Buwas pun memperkirakan, setidaknya hingga April 2021 serapan beras hanya untuk CBP bisa mencapai 390 ribu ton. Dengan begitu, bila diakumulasi dengan stok saat ini, maka total CPB pada akhir April sudah di atas 1 juta ton.
“Jadi kalau tadi stok (CBP) di Bulog itu harus 1-1,5 juta itu amat sangat bisa (dari dalam negeri), tidak perlu impor,” tegasnya, Kamis (25/3).
Kritik juga datang dari PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang berbasis kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan.
Dengan demikian, kata Megawati, Indonesia tidak terus-menerus impor bahan makanan, melainkan harus sudah bisa ekspor.
“Kita jangan hanya berpikir ketahanan pangan, tetapi kita harus berpikir kedaulatan pangan,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku ‘Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam’ secara daring, Rabu (24/3).
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan impor beras tersebut bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo dan sikap Megawati.
“Tindakan impor beras yang dilakukan sepihak oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lahir dari kalkulasi pragmatis. Seorang menteri harus memahami keanekaragaman pangan, dan berpikir bagaimana Indonesia bisa mengekspor pangan, bukan sebaliknya,” kritiknya.
Walau badai protes terhadap wacana impor beras begitu kencang, Mendag Muhammad Lutfi merasa tetap berada di jalan yang benar. Bahkan dia siap turun dari kursi menteri apabila keputusannya terbukti salah.
Hal itu diungkapkan Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (22/3) yang lalu. “Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Tidak ada masalah,” tegasnya.
Terpisah, Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, mengapresiasi sikap jiwa besar M.Lufti yang bersedia mundur dari menteri Perdagangan.
“Ini adalah suatu pembelajaran bagi pejabat negara lainya, kesediaan beliau M. Lutfi melepaskan jabatan jika kebijakannya salah, sebagai konsekuensi beliau siap meninggalkan jabatan menteri,” ujar Ridwan, Jumat (26/3).
Dia menyebut, masyarakat harus bangga, ada menteri di era pimpinan Presiden Jokowi yang bersedia mundur jika melakukan kesalahan. Dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, Mendag M. Lutfi jadi satu-satunya menteri yang menyatakan bersedia mundur.
“Ini soal moral dan etika beliau akan merasa bersalah kepada Presiden dan rakyat Indonesia jika tidak mundur. Saya salut dengan sikap ksatria beliau, pak Lutfi,” pujinya.
Menurutnya, sikap serupa harusnya juga dicontoh pejabat negara lain. “Jangan seperti pejabat negara lainnya di lingkaran Istana, menang bintang doang, tapi bermental preman,” sindir Ridwan tanpa mau mengungkapkan pejabat yang dimaksud. [NOV]
]]> Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang berencana melakukan impor beras 1 juta ton menuai polemik dan sorotan dari masyarakat. Beberapa kali dia mendapat tentangan dari berbagai pihak.
Salah satunya, dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Buwas mengungkapkan, stok beras Indonesia sangat mencukupi. Tak perlu impor. Per 25 Maret 2021, stok beras di Bulog mencapai 923.471 ton. Terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 902.353 ton dan beras komersial 21.119 ton.
Sejak masa panen raya atau awal Maret hingga saat ini, penyerapannya Bulog sudah mencapai 145 ribu ton. Ia memastikan serapan akan terus dilakukan sebab panen raya berlangsung hingga Mei.
Buwas pun memperkirakan, setidaknya hingga April 2021 serapan beras hanya untuk CBP bisa mencapai 390 ribu ton. Dengan begitu, bila diakumulasi dengan stok saat ini, maka total CPB pada akhir April sudah di atas 1 juta ton.
“Jadi kalau tadi stok (CBP) di Bulog itu harus 1-1,5 juta itu amat sangat bisa (dari dalam negeri), tidak perlu impor,” tegasnya, Kamis (25/3).
Kritik juga datang dari PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang berbasis kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan.
Dengan demikian, kata Megawati, Indonesia tidak terus-menerus impor bahan makanan, melainkan harus sudah bisa ekspor.
“Kita jangan hanya berpikir ketahanan pangan, tetapi kita harus berpikir kedaulatan pangan,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku ‘Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam’ secara daring, Rabu (24/3).
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan impor beras tersebut bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo dan sikap Megawati.
“Tindakan impor beras yang dilakukan sepihak oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lahir dari kalkulasi pragmatis. Seorang menteri harus memahami keanekaragaman pangan, dan berpikir bagaimana Indonesia bisa mengekspor pangan, bukan sebaliknya,” kritiknya.
Walau badai protes terhadap wacana impor beras begitu kencang, Mendag Muhammad Lutfi merasa tetap berada di jalan yang benar. Bahkan dia siap turun dari kursi menteri apabila keputusannya terbukti salah.
Hal itu diungkapkan Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (22/3) yang lalu. “Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Tidak ada masalah,” tegasnya.
Terpisah, Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, mengapresiasi sikap jiwa besar M.Lufti yang bersedia mundur dari menteri Perdagangan.
“Ini adalah suatu pembelajaran bagi pejabat negara lainya, kesediaan beliau M. Lutfi melepaskan jabatan jika kebijakannya salah, sebagai konsekuensi beliau siap meninggalkan jabatan menteri,” ujar Ridwan, Jumat (26/3).
Dia menyebut, masyarakat harus bangga, ada menteri di era pimpinan Presiden Jokowi yang bersedia mundur jika melakukan kesalahan. Dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, Mendag M. Lutfi jadi satu-satunya menteri yang menyatakan bersedia mundur.
“Ini soal moral dan etika beliau akan merasa bersalah kepada Presiden dan rakyat Indonesia jika tidak mundur. Saya salut dengan sikap ksatria beliau, pak Lutfi,” pujinya.
Menurutnya, sikap serupa harusnya juga dicontoh pejabat negara lain. “Jangan seperti pejabat negara lainnya di lingkaran Istana, menang bintang doang, tapi bermental preman,” sindir Ridwan tanpa mau mengungkapkan pejabat yang dimaksud. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .