Setuju Peleburan Kemenristek Ke Kemendikbud Hasto: BRIN Bakal Makin Kuat, Jangan Mau Kalah Sama Singapura Dan Korsel

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi keputusan DPR yang menyetujui usulan Presiden Jokowi soal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasto menilai, keputusan itu mencerminkan kedua belah pihak sangat memahami pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang akan langsung berada di bawah Presiden.

Peleburan tersebut akan menguatkan posisi BRIN. Meski Perpres No.74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.

“BRIN akan semakin kuat. Di bawah Presiden, BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya,” kata Hasto menjawab wartawan di sela acara Gowes PDIP bareng Wartawan, Sabtu (10/4).

Hasto menambahkan, dalam kerangka ideologis PDIP, BRIN akan menjadi penopang kemandirian Indonesia.

Ia lantas bercerita, pada saat PDIP mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak bicara soal bagi-bagi jabatan politik.

Mega justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi. Menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan manusia, flora, fauna, serta perkembangan teknologi itu sendiri.

 

“Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional. Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara  Agar kita jalan berdikari, perlu BRIN. BRIN sangat penting dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Hasto.

“Atas dasar itu, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung. Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” tegasnya.

Saat ditanya bagaimana nasib kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto menegaskan, semua pihak sebaiknya lebih berbicara tentang bangsa dan negara. Bukan soal bagi-bagi jabatan.

“Untuk bangsa dan negara, jangan bicara jabatan kosong atau nambah. Baiknya, kita bicarakan mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan, yang memastikan jalan bagi masa depan,” tandas Hasto. [BSH]

]]> Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi keputusan DPR yang menyetujui usulan Presiden Jokowi soal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasto menilai, keputusan itu mencerminkan kedua belah pihak sangat memahami pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang akan langsung berada di bawah Presiden.

Peleburan tersebut akan menguatkan posisi BRIN. Meski Perpres No.74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.

“BRIN akan semakin kuat. Di bawah Presiden, BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya,” kata Hasto menjawab wartawan di sela acara Gowes PDIP bareng Wartawan, Sabtu (10/4).

Hasto menambahkan, dalam kerangka ideologis PDIP, BRIN akan menjadi penopang kemandirian Indonesia.

Ia lantas bercerita, pada saat PDIP mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak bicara soal bagi-bagi jabatan politik.

Mega justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi. Menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan manusia, flora, fauna, serta perkembangan teknologi itu sendiri.

 

“Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional. Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara  Agar kita jalan berdikari, perlu BRIN. BRIN sangat penting dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Hasto.

“Atas dasar itu, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung. Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” tegasnya.

Saat ditanya bagaimana nasib kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto menegaskan, semua pihak sebaiknya lebih berbicara tentang bangsa dan negara. Bukan soal bagi-bagi jabatan.

“Untuk bangsa dan negara, jangan bicara jabatan kosong atau nambah. Baiknya, kita bicarakan mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan, yang memastikan jalan bagi masa depan,” tandas Hasto. [BSH]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories