Setelah Sertifikat Vaksin Presiden Bocor Pak Menkes, Kok Cuma Data Pejabat Yang Ditutup .

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bergerak cepat menyikapi bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi. BGS, sapaan Budi Gunadi Sadikin, langsung menutup data pribadi para pejabat di aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan data tersebut. Mengomentari hal ini, ada yang berceloteh, jangan cuma pejabat yang datanya ditutup, rakyat juga dong.
 
Sertifikat vaksin Jokowi yang beredar di sosial media, kemarin, memang ngeri-ngeri sedap. Di dalamnya berisi sejumlah data pribadi tanpa disensor. Sebagaimana data sertifikat vaksin pada umumnya, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), QR Code, ID, tanggal lahir, dan batch ID. Bahkan ada juga beredar nomor telepon seluler ajudan Presiden.
 
Sebelum heboh bocornya kartu vaksin Jokowi ini, aplikasi PeduliLindungi memang mudah dibuka untuk melihat data. Asal tahu NIK, tanggal lahir, dan tanggal vaksin, sertifikat seseorang bisa diunduh.
 
BGS, selaku wali data dari aplikasi PeduliLindungi, menyadari bahwa sistemnya masih dalam tahap penyempurnaan. Sehingga data pribadi di sertifikat vaksin masih bisa bocor. 
 
Mantan Wakil Menteri BUMN ini menerangkan, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa ada yang mengakses NIK Jokowi di aplikasi PeduliLindungi sejak Kamis malam. “Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup,” ucapnya, di Mapolda Metro Jaya, kemarin.
 
Budi menjelaskan, NIK yang sudah tersebar luas ternyata bukan hanya milik Jokowi. Beberapa pejabat lain juga. Makanya, pihaknya menutup data itu agar tidak bisa diakses pihak lain. 
 
“Nah, sekarang kami akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif. Yang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kami tutup,” sambungnya.
 
Bagaimana tanggapan Jokowi mengenai bocornya kartu vaksin ini? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Jokowi tidak kecewa dengan peristiwa ini. Sebab, Jokowi paham bahwa NIK-nya sudah beredar luas. NIK Jokowi gampang diakses karena tercantum di data KPU.
 
“Nggak, tidak mungkin kecewa. Ini karena beliau adalah pejabat publik, sehingga data NIK beliau juga tercantum di KPU,” ucapnya, tadi malam. 

 

Namun begitu, Istana berharap peristiwa ini dievaluasi. Agar ke depan tidak terjadi kebocoran data lagi. “Bagi pemerintah, ini satu hal yang harus dievaluasi,” ucapnya.
 
Bocornya kartu vaksin Jokowi ini mendapat sorotan pakar komunikasi digital Anthony Leong. Dia mengaku prihatin dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebab, kebocorannya sudah sering terjadi. Bahkan diperjualbelikan.
 
“Dari mulai Tokopedia, Bukalapak, kementerian-kementerian yang ketahuan bocor, data bank, itu sangat banyak sekali. Akhir-akhir ini sangat miris, data eHAC (electronic Health Alert Card) pun bocor,” kata Anthony, kepada Rakyat Merdeka tadi malam.
 
Ia khawatir, data pribadi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber yang kini motifnya terus bertransformasi. Seperti premanisme digital, spamming, hingga dimanfaatkan oleh fintech-fintech ilegal.
 
Atas hal itu, dia berharap, yang datanya ditutup bukan hanya Presiden dan para pejabat lainnya. Tapi, data semua rakyat juga harus ditutup dan dilindungi.
 
“Jangan hanya data pejabat yang dilindungi. Data rakyat Indonesia itu jauh lebih penting, karena mereka adalah aset dari Indonesia,” pintanya. [SAR]

]]> .
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bergerak cepat menyikapi bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi. BGS, sapaan Budi Gunadi Sadikin, langsung menutup data pribadi para pejabat di aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan data tersebut. Mengomentari hal ini, ada yang berceloteh, jangan cuma pejabat yang datanya ditutup, rakyat juga dong.
 
Sertifikat vaksin Jokowi yang beredar di sosial media, kemarin, memang ngeri-ngeri sedap. Di dalamnya berisi sejumlah data pribadi tanpa disensor. Sebagaimana data sertifikat vaksin pada umumnya, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), QR Code, ID, tanggal lahir, dan batch ID. Bahkan ada juga beredar nomor telepon seluler ajudan Presiden.
 
Sebelum heboh bocornya kartu vaksin Jokowi ini, aplikasi PeduliLindungi memang mudah dibuka untuk melihat data. Asal tahu NIK, tanggal lahir, dan tanggal vaksin, sertifikat seseorang bisa diunduh.
 
BGS, selaku wali data dari aplikasi PeduliLindungi, menyadari bahwa sistemnya masih dalam tahap penyempurnaan. Sehingga data pribadi di sertifikat vaksin masih bisa bocor. 
 
Mantan Wakil Menteri BUMN ini menerangkan, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa ada yang mengakses NIK Jokowi di aplikasi PeduliLindungi sejak Kamis malam. “Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup,” ucapnya, di Mapolda Metro Jaya, kemarin.
 
Budi menjelaskan, NIK yang sudah tersebar luas ternyata bukan hanya milik Jokowi. Beberapa pejabat lain juga. Makanya, pihaknya menutup data itu agar tidak bisa diakses pihak lain. 
 
“Nah, sekarang kami akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif. Yang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kami tutup,” sambungnya.
 
Bagaimana tanggapan Jokowi mengenai bocornya kartu vaksin ini? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Jokowi tidak kecewa dengan peristiwa ini. Sebab, Jokowi paham bahwa NIK-nya sudah beredar luas. NIK Jokowi gampang diakses karena tercantum di data KPU.
 
“Nggak, tidak mungkin kecewa. Ini karena beliau adalah pejabat publik, sehingga data NIK beliau juga tercantum di KPU,” ucapnya, tadi malam. 

 

Namun begitu, Istana berharap peristiwa ini dievaluasi. Agar ke depan tidak terjadi kebocoran data lagi. “Bagi pemerintah, ini satu hal yang harus dievaluasi,” ucapnya.
 
Bocornya kartu vaksin Jokowi ini mendapat sorotan pakar komunikasi digital Anthony Leong. Dia mengaku prihatin dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebab, kebocorannya sudah sering terjadi. Bahkan diperjualbelikan.
 
“Dari mulai Tokopedia, Bukalapak, kementerian-kementerian yang ketahuan bocor, data bank, itu sangat banyak sekali. Akhir-akhir ini sangat miris, data eHAC (electronic Health Alert Card) pun bocor,” kata Anthony, kepada Rakyat Merdeka tadi malam.
 
Ia khawatir, data pribadi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber yang kini motifnya terus bertransformasi. Seperti premanisme digital, spamming, hingga dimanfaatkan oleh fintech-fintech ilegal.
 
Atas hal itu, dia berharap, yang datanya ditutup bukan hanya Presiden dan para pejabat lainnya. Tapi, data semua rakyat juga harus ditutup dan dilindungi.
 
“Jangan hanya data pejabat yang dilindungi. Data rakyat Indonesia itu jauh lebih penting, karena mereka adalah aset dari Indonesia,” pintanya. [SAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories