Setelah Kemping, Para Menteri Usul HUT Ri 17-8-2024 Di IKN Pak Jokowi Bilang Sabar

Kemping di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) menumbuhkan optimisme yang tinggi bagi para menteri. Bahkan, sebagian dari mereka langsung usul ke Presiden Jokowi agar upacara HUT RI 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Mendengar usulan ini, Jokowi bilang, sabar.

Adanya usulan para menteri itu disampaikan langsung Jokowi melalui video di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. Kata Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di IKN Nusantara.

“Ya, ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini,” ucap Kepala Negara.

Jokowi tidak langsung mengiyakan usulan itu. Jokowi masih menampung sambil melihat perkembangan, apakah pada 2024 nanti peringatan HUT RI bisa dilangsungkan di IKN Nusantara.

“Ya, kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang Istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas lain-lainnya sudah jadi, ya bisa saja. Tapi, nantilah kita putuskan setelah kelihatan progresnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi menerangkan, berdasarkan kajian, pembangunan IKN Nusantara akan memakan waktu 15-20 tahun sampai benar-benar selesai. Untuk mewujudkan itu semua, ia menegaskan, perlunya dukungan seluruh komponen bangsa.

Perlu kolaborasi kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, BUMN, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini, termasuk partisipasi masyarakat.

“Agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara ini,” tambah dia.

Selama ini, perayaan HUT RI biasanya digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum pandemi, setiap perayaan digelar dengan meriah. Undangan yang hadir pun datang dari berbagai kalangan. Mulai dari para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, para mantan presiden/wapres, para ketua umum parpol, sampai para duta besar negara sahabat.

Namun, di dua tahun terakhir, perayaan HUT RI dilaksanakan secara sederhana dengan peserta terbatas demi menghindari penyebaran Corona.

Untuk tahapan pembangunan IKN, dirancang mulai dari 2022 hingga 2045. Dalam laman ikn.go.id dijelaskan, pada 2022-2024 akan dilakukan pemindahan tahap awal ke kawasan IKN. Di tahun ini akan dibangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal. Selain itu, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberi dukungan penuh pembangunan IKN ini. Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan, pembangunan IKN Nusantara harus terus berlanjut siapa pun pemimpin negara yang akan menggantikan Jokowi.

“Pembangunan IKN tidak boleh mangkrak di tengah jalan, karena perubahan kebijakan pemimpin negara yang baru. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” terang Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai mengikuti kemping di IKN bersama Jokowi, kemarin.

Bamsoet menerangkan, UU IKN telah mengatur seluruh tahapan proses pembangunan dan pemindahan. Mulai dari pengalihan hak atas tanah, penataan tata ruang, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan, otorita IKN, hingga pengelolaan anggaran.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari, jika hanya mengandalkan Undang-Undang, yang menjadi objek legislative review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti di tengah jalan. Namun, MPR tidak akan tinggal diam. MPR tengah menyelesaikan kajian Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding Undang-Undang.

“Sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang,” tandasnya. [MEN]

]]> Kemping di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) menumbuhkan optimisme yang tinggi bagi para menteri. Bahkan, sebagian dari mereka langsung usul ke Presiden Jokowi agar upacara HUT RI 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Mendengar usulan ini, Jokowi bilang, sabar.

Adanya usulan para menteri itu disampaikan langsung Jokowi melalui video di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. Kata Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di IKN Nusantara.

“Ya, ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini,” ucap Kepala Negara.

Jokowi tidak langsung mengiyakan usulan itu. Jokowi masih menampung sambil melihat perkembangan, apakah pada 2024 nanti peringatan HUT RI bisa dilangsungkan di IKN Nusantara.

“Ya, kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang Istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas lain-lainnya sudah jadi, ya bisa saja. Tapi, nantilah kita putuskan setelah kelihatan progresnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi menerangkan, berdasarkan kajian, pembangunan IKN Nusantara akan memakan waktu 15-20 tahun sampai benar-benar selesai. Untuk mewujudkan itu semua, ia menegaskan, perlunya dukungan seluruh komponen bangsa.

Perlu kolaborasi kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, BUMN, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini, termasuk partisipasi masyarakat.

“Agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara ini,” tambah dia.

Selama ini, perayaan HUT RI biasanya digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum pandemi, setiap perayaan digelar dengan meriah. Undangan yang hadir pun datang dari berbagai kalangan. Mulai dari para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, para mantan presiden/wapres, para ketua umum parpol, sampai para duta besar negara sahabat.

Namun, di dua tahun terakhir, perayaan HUT RI dilaksanakan secara sederhana dengan peserta terbatas demi menghindari penyebaran Corona.

Untuk tahapan pembangunan IKN, dirancang mulai dari 2022 hingga 2045. Dalam laman ikn.go.id dijelaskan, pada 2022-2024 akan dilakukan pemindahan tahap awal ke kawasan IKN. Di tahun ini akan dibangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal. Selain itu, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberi dukungan penuh pembangunan IKN ini. Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan, pembangunan IKN Nusantara harus terus berlanjut siapa pun pemimpin negara yang akan menggantikan Jokowi.

“Pembangunan IKN tidak boleh mangkrak di tengah jalan, karena perubahan kebijakan pemimpin negara yang baru. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” terang Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai mengikuti kemping di IKN bersama Jokowi, kemarin.

Bamsoet menerangkan, UU IKN telah mengatur seluruh tahapan proses pembangunan dan pemindahan. Mulai dari pengalihan hak atas tanah, penataan tata ruang, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan, otorita IKN, hingga pengelolaan anggaran.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari, jika hanya mengandalkan Undang-Undang, yang menjadi objek legislative review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti di tengah jalan. Namun, MPR tidak akan tinggal diam. MPR tengah menyelesaikan kajian Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding Undang-Undang.

“Sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang,” tandasnya. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .