Setelah KBRI Yangon Didemo, Menlu Tahan Rencana Kunjungi Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sementara menunda rencana kunjungan ke Myanmar. Hal ini mengingat situasi saat ini di negara tersebut, serta berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (24/2/2021) pagi dari Jakarta, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah menyatakan, Menlu membuka opsi melakukan kunjungan ke Napyidaw, Myanmar, guna mencari solusi di tingkat kawasan, dalam konteks ini, yakni ASEAN.

Rencana ini disusun, jelasnya, dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar. Namun dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar.

Namun dia menekankan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi serta berkomunikasi dengan semua pihak lain yang terlibat.

Selain itu, Indonesia juga akan terus melakukan konsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, mengenai setiap perkembangan di Myanmar.

Sebelumnya diberitakan, sejak konflik politik kembali mencuat di Myanmar, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan mengimbau penyelesaian krisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Antara lain, komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia, lanjut mantan Duta Besar RI untuk Kanada ini, mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. Juga agar mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan. “Sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar,” tegas Faizasyah.

Indonesia juga menggarisbawahi, perselisihan terkait hasil pemilihan umum, kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Faizasyah menjelaskan, Menlu Retno melakukan diplomasi ulang alik (shuttle diplomacy) dengan para Menlu ASEAN, guna berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar ini.

“Sekarang adalah kesempatan untuk Menlu (Retno Marsudi) menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari para Menlu ASEAN lainnya, sebelum satu pertemuan khusus para menlu ASEAN dapat dilaksanakan,” katanya.

Konsultasi itu juga dilakukan untuk mengumpulkan posisi-posisi yang paling dapat dilaksanakan sebagai bagian dari solusi permasalahan politik Myanmar, yang didorong oleh ASEAN.

 

Sebelumnya, Gedung Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Selasa (23/2), digeruduk massa anti kudeta Myanmar.

Massa mengepung gedung KBRI Yangon, usai mendengar kabar, bahwa Indonesia bersama sejumlah negara anggota ASEAN mendukung pemilihan umum yang diajukan pemerintahan junta militer yang baru saja melakukan kudeta.

Melalui Twitter, seorang jurnalis Al Jazeera yang merupakan eks koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, mengunggah sejumlah gambar yang memperlihatkan Kedubes RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai slogan berbahasa Myanmar.

“Protes telah berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer (yang) ilegal,” cuit Hnin Zaw dalam unggahannya.

Namun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemudian membantah tudingan tersebut. Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak pernah ikut campur terkait rencana Pemilu baru di Myanmar yang direncanakan militer Myanmar.

Sebaliknya, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations/ASEAN). [RSM]

]]> Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sementara menunda rencana kunjungan ke Myanmar. Hal ini mengingat situasi saat ini di negara tersebut, serta berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (24/2/2021) pagi dari Jakarta, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah menyatakan, Menlu membuka opsi melakukan kunjungan ke Napyidaw, Myanmar, guna mencari solusi di tingkat kawasan, dalam konteks ini, yakni ASEAN.

Rencana ini disusun, jelasnya, dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar. Namun dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar.

Namun dia menekankan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi serta berkomunikasi dengan semua pihak lain yang terlibat.

Selain itu, Indonesia juga akan terus melakukan konsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, mengenai setiap perkembangan di Myanmar.

Sebelumnya diberitakan, sejak konflik politik kembali mencuat di Myanmar, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan mengimbau penyelesaian krisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Antara lain, komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia, lanjut mantan Duta Besar RI untuk Kanada ini, mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. Juga agar mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan. “Sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar,” tegas Faizasyah.

Indonesia juga menggarisbawahi, perselisihan terkait hasil pemilihan umum, kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Faizasyah menjelaskan, Menlu Retno melakukan diplomasi ulang alik (shuttle diplomacy) dengan para Menlu ASEAN, guna berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar ini.

“Sekarang adalah kesempatan untuk Menlu (Retno Marsudi) menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari para Menlu ASEAN lainnya, sebelum satu pertemuan khusus para menlu ASEAN dapat dilaksanakan,” katanya.

Konsultasi itu juga dilakukan untuk mengumpulkan posisi-posisi yang paling dapat dilaksanakan sebagai bagian dari solusi permasalahan politik Myanmar, yang didorong oleh ASEAN.

 

Sebelumnya, Gedung Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Selasa (23/2), digeruduk massa anti kudeta Myanmar.

Massa mengepung gedung KBRI Yangon, usai mendengar kabar, bahwa Indonesia bersama sejumlah negara anggota ASEAN mendukung pemilihan umum yang diajukan pemerintahan junta militer yang baru saja melakukan kudeta.

Melalui Twitter, seorang jurnalis Al Jazeera yang merupakan eks koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, mengunggah sejumlah gambar yang memperlihatkan Kedubes RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai slogan berbahasa Myanmar.

“Protes telah berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer (yang) ilegal,” cuit Hnin Zaw dalam unggahannya.

Namun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemudian membantah tudingan tersebut. Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak pernah ikut campur terkait rencana Pemilu baru di Myanmar yang direncanakan militer Myanmar.

Sebaliknya, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations/ASEAN). [RSM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories