Sekjen Kemenkes Dan Imam Besar Masjid Istiqlal Hadiri Pengukuhan DPP MHKI Periode 2021-2024

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes( Kunta Wibawa Nugraha bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar turut menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (DPP MHKI) masa bakti 2021-2024 di Hotel Gren Alia Jakarta, Sabtu (29/5).

Keduanya diundang untuk memberikan kata sambutan dan nasihat kepada Ketua Umum MHKI terpilih, Mahesa Paranandipa Meikel beserta jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid.

Dibarengi dengan acara halal bihalal dan seminar bertajuk “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusi di Bidang Kesehatan”.

Dalam sambutannya, Kunta Wibawa mengatakan, layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan nasional. Karenanya perlu ditingkatkan demi ketercapaian tujuan kesehatan.

“Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya peningkatan mutu layanan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur tujuan nasional,” kata Kunta.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus diperkuat dengan adanya pembentukan berbagai regulasi. Misalnya yang tertuang pada Undang-undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.

“Aturan ini mengatur perlindungan hukum hak-hak pada setiap orang atas kesehatan, memulai akses serta sumber daya di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara, dalam tausiahnya, Prof Nasaruddin mmenyatakan, kolaborasi antar-hukum dan kesehatan merupakan skema positif dan elegan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena hal itu menjadi misi besar bangsa Indonesia. 

“Tanpa hukum tidak bisa tegak kesehatan, tanpa kesehatan tidak bisa tegak hukum, perpaduan dua kosakata tersebut menjadi misi bangsa kita,” jelas Nasaruddin.

Sedangkan Ketua MHKI masa bakti 2021-2024 Mahesa Paranandipa menegaskan, pembentukan hukum dan kesehatan merupakan tujuan utama yang digagas pihaknya. Sebab diakui Mahesa keduanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Tujuan pengembangan hukum kesehatan merupakan cabang baru, hal ini untuk merespon atas kerisauan dinamika hukum terutama pelayanan masyarakat di Indonesia,” papar Mahesa.

 

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang dilanda pandemi Covid-19. Alhasil dia mengajak semua pihak untuk bersatu mengantisipasi dan mencegah sedini mungkin.

Salah satu caranya dengan memperhatikan para tenaga kesehatan, mengedukasi terkait protokol kesehatan hingga pola hidup sehat.

Juga, ditambahkannya tentang penjagaan segala pintu masuk penyakit lintas batas dan perang melawan berbagai penyebaran berita hoaks kesehatan. “Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua,” sebut dia. 

Pihaknya mengaku prihatin terhadap masyarakat yang wafat akibat pandemi. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut dia berharap masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan.

Karena itu, MHKI menggagas konsep tentang Gerakan Sadar Hukum Kesehatan sebagai sebuah instrumen fundamental. “Kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang meninggal selama pandemi, terkhusus bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur,” tutup dia. ■

]]> Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes( Kunta Wibawa Nugraha bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar turut menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (DPP MHKI) masa bakti 2021-2024 di Hotel Gren Alia Jakarta, Sabtu (29/5).

Keduanya diundang untuk memberikan kata sambutan dan nasihat kepada Ketua Umum MHKI terpilih, Mahesa Paranandipa Meikel beserta jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid.

Dibarengi dengan acara halal bihalal dan seminar bertajuk “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusi di Bidang Kesehatan”.

Dalam sambutannya, Kunta Wibawa mengatakan, layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan nasional. Karenanya perlu ditingkatkan demi ketercapaian tujuan kesehatan.

“Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya peningkatan mutu layanan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur tujuan nasional,” kata Kunta.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus diperkuat dengan adanya pembentukan berbagai regulasi. Misalnya yang tertuang pada Undang-undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.

“Aturan ini mengatur perlindungan hukum hak-hak pada setiap orang atas kesehatan, memulai akses serta sumber daya di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara, dalam tausiahnya, Prof Nasaruddin mmenyatakan, kolaborasi antar-hukum dan kesehatan merupakan skema positif dan elegan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena hal itu menjadi misi besar bangsa Indonesia. 

“Tanpa hukum tidak bisa tegak kesehatan, tanpa kesehatan tidak bisa tegak hukum, perpaduan dua kosakata tersebut menjadi misi bangsa kita,” jelas Nasaruddin.

Sedangkan Ketua MHKI masa bakti 2021-2024 Mahesa Paranandipa menegaskan, pembentukan hukum dan kesehatan merupakan tujuan utama yang digagas pihaknya. Sebab diakui Mahesa keduanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Tujuan pengembangan hukum kesehatan merupakan cabang baru, hal ini untuk merespon atas kerisauan dinamika hukum terutama pelayanan masyarakat di Indonesia,” papar Mahesa.

 

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang dilanda pandemi Covid-19. Alhasil dia mengajak semua pihak untuk bersatu mengantisipasi dan mencegah sedini mungkin.

Salah satu caranya dengan memperhatikan para tenaga kesehatan, mengedukasi terkait protokol kesehatan hingga pola hidup sehat.

Juga, ditambahkannya tentang penjagaan segala pintu masuk penyakit lintas batas dan perang melawan berbagai penyebaran berita hoaks kesehatan. “Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua,” sebut dia. 

Pihaknya mengaku prihatin terhadap masyarakat yang wafat akibat pandemi. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut dia berharap masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan.

Karena itu, MHKI menggagas konsep tentang Gerakan Sadar Hukum Kesehatan sebagai sebuah instrumen fundamental. “Kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang meninggal selama pandemi, terkhusus bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur,” tutup dia. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories