
Sedang Ditelisik KPK, Aliran Duit Suap Nurdin Abdullah ke Pokja Dinas PUTR Sulsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran dana dalam kasus suap perizinan dan pembangunan infrastruktur yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. Hal ini didalami penyidik dari saksi A Indar, seorang wiraswastawan yang diperiksa penyidik hari ini.
“A Indar (wiraswasta) dikonfirmasi di antaranya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada pihak pokja (kelompok kerja) di Dinas PUTR Pemprov Sulsel,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (24/3).
KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dalam kasus ini. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan. Wiraswastawan Fery Tanriadi mengirimkan surat tertulis untuk dilakukan penjadwalan ulang.
Sedangkan dua saksi masing-masing wiraswasta John Theodore, dan PNS/Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Bulukumba, Sulsel Rudy Ramlan tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi.
“KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana surat panggilan tim penyidik KPK yang akan segera dikirimkan,” tegasnya.
KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar. [OKT]
]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran dana dalam kasus suap perizinan dan pembangunan infrastruktur yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. Hal ini didalami penyidik dari saksi A Indar, seorang wiraswastawan yang diperiksa penyidik hari ini.
“A Indar (wiraswasta) dikonfirmasi di antaranya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada pihak pokja (kelompok kerja) di Dinas PUTR Pemprov Sulsel,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (24/3).
KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dalam kasus ini. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan. Wiraswastawan Fery Tanriadi mengirimkan surat tertulis untuk dilakukan penjadwalan ulang.
Sedangkan dua saksi masing-masing wiraswasta John Theodore, dan PNS/Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Bulukumba, Sulsel Rudy Ramlan tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi.
“KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana surat panggilan tim penyidik KPK yang akan segera dikirimkan,” tegasnya.
KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .