Sebelum Diperpanjang, Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat .

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini.

Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan kebijakan tersebut. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar,” ujar Puan, dalam siaran pers, Sabtu (17/7).

Menurut mantan Menko PMK ini melanjutkan, saat ini sangat krusial membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik. Dengan begitu, PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,” tuturnya.

Selain menyampaikan hasil evaluasi, Puan juga menyarankan pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Dengan begitu, masyarakat bisa punya gambaran dalam merencanakan aktivitasnya. 

“Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk menentukan langkah ke depan, penambahan kamar rumah sakit dan isoman (isolasi mandiri), serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” ucap Puan.

Dia kemudian menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

Anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.

Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegasnya.

Terakhir, politisi PDIP itu berpesan agar semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanpa harus saling tunggu, apalagi melempar tanggung jawab. [OKT]

]]> .
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini.

Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan kebijakan tersebut. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar,” ujar Puan, dalam siaran pers, Sabtu (17/7).

Menurut mantan Menko PMK ini melanjutkan, saat ini sangat krusial membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik. Dengan begitu, PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,” tuturnya.

Selain menyampaikan hasil evaluasi, Puan juga menyarankan pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Dengan begitu, masyarakat bisa punya gambaran dalam merencanakan aktivitasnya. 

“Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk menentukan langkah ke depan, penambahan kamar rumah sakit dan isoman (isolasi mandiri), serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” ucap Puan.

Dia kemudian menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

Anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.

“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegasnya.

Terakhir, politisi PDIP itu berpesan agar semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanpa harus saling tunggu, apalagi melempar tanggung jawab. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories