Satgas Tagih Utang BLBI Menko Mahfud: Pemerintah Serius Buru Duit Negara Rp 110 Triliun Lebih .

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Satgas bertugas memburu dan mengambil kembali uang negara yang ditaksir mencapai Rp 110 triliun dari 48 obligor dengan 12 macam jaminan yang berbeda-beda permasalahannya.

“Jadi ada 48 obligor dengan berbagai jenis jaminan. Jaminannya itu ada 12 macam ini problemnya, makanya dibentuklah Satgas oleh Presiden Jokowi,” ungkap Mahfud dalam sebuah talkshow Selasa (13/4) malam.

Mahfud memaparkan, jaminan para obligor tersebut kini menjadi persoalan. Sebab, ada yang menyerahkan barang tapi sertifikatnya tidak ada. Sebaliknya, ada yang menyerahkan sertifikat dan barang, tapi peralihannya belum dilakukan. Juga ada yang hartanya berpindah di luar negeri dan berbentuk uang asing.

“Ada yang berbentuk rekening Indonesia dan sebagainya. Itu ada 12 macam problematik,” papar Mahfud.

Untuk menagih uang negara dengan macam-macam masalah itu, maka pemerintah membentuk Satgas. Pemerintah amat serius memburu duit negara ini. Karenanya, untuk membantu Satgas, pemerintah juga akan membentuk tim intelijen memburu uang negara yang ditaksir mencapai Rp 110 triliun dari para obligor BLBI. Pemerintah juga akan membentuk tim litigasi, tim non litigasi, dan tim lainnya.

Mahfud menambahkan, dengan adanya tim-tim yang tergabung dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tersebut, diharapkan dapat menghitung uang negara yang bisa segera dieksekusi dari para obligor tersebut.

“Kita akan segera menghitung secara pasti jumlah uang negara yang bisa segera diselamatkan,” tambahnya.

Namun Mahfud juga menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum menargetkan berapa banyak jumlah uang negara yang bisa segera dieksekusi.

“Kita belum bisa menduga, menghitung secara pasti, tapi kita akan segera menghitungnya. Mana yang lebih dulu bisa kita eksekusi,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.  

Dalam pasal 3 Keppres tersebut disebutkan, satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI. [FAQ]

]]> .
Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Satgas bertugas memburu dan mengambil kembali uang negara yang ditaksir mencapai Rp 110 triliun dari 48 obligor dengan 12 macam jaminan yang berbeda-beda permasalahannya.

“Jadi ada 48 obligor dengan berbagai jenis jaminan. Jaminannya itu ada 12 macam ini problemnya, makanya dibentuklah Satgas oleh Presiden Jokowi,” ungkap Mahfud dalam sebuah talkshow Selasa (13/4) malam.

Mahfud memaparkan, jaminan para obligor tersebut kini menjadi persoalan. Sebab, ada yang menyerahkan barang tapi sertifikatnya tidak ada. Sebaliknya, ada yang menyerahkan sertifikat dan barang, tapi peralihannya belum dilakukan. Juga ada yang hartanya berpindah di luar negeri dan berbentuk uang asing.

“Ada yang berbentuk rekening Indonesia dan sebagainya. Itu ada 12 macam problematik,” papar Mahfud.

Untuk menagih uang negara dengan macam-macam masalah itu, maka pemerintah membentuk Satgas. Pemerintah amat serius memburu duit negara ini. Karenanya, untuk membantu Satgas, pemerintah juga akan membentuk tim intelijen memburu uang negara yang ditaksir mencapai Rp 110 triliun dari para obligor BLBI. Pemerintah juga akan membentuk tim litigasi, tim non litigasi, dan tim lainnya.

Mahfud menambahkan, dengan adanya tim-tim yang tergabung dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tersebut, diharapkan dapat menghitung uang negara yang bisa segera dieksekusi dari para obligor tersebut.

“Kita akan segera menghitung secara pasti jumlah uang negara yang bisa segera diselamatkan,” tambahnya.

Namun Mahfud juga menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum menargetkan berapa banyak jumlah uang negara yang bisa segera dieksekusi.

“Kita belum bisa menduga, menghitung secara pasti, tapi kita akan segera menghitungnya. Mana yang lebih dulu bisa kita eksekusi,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.  

Dalam pasal 3 Keppres tersebut disebutkan, satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories