Santri Boleh Mudik Jubir Wapres Meralat, PBNU Kasih Bantahan
Permintaan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin agar santri dibolehkan mudik mendapat reaksi keras dari warganet. Mereka menilai, usulan Ma’ruf tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat.
Permintaan Ma’ruf ini disampaikan Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi. “Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenakan aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” kata Masduki Jumat (23/4).
Menurut Masduki, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah memberi contoh yang baik terkait hal ini. Katanya, Pemprov Jawa Timur sudah mengizinkan para santri mudik saat Lebaran. Namun, Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah belum memberlakukan kebijakan yang sama. Karena itu, Wapres berharap pemerintah daerah segera memberi keringanan bagi para santri.
Namun, Masduki kembali bicara. Dia meluruskan dan meralat pernyataan Wapres tersebut. Menurutnya, mudik bagi para santri berlaku hanya selama masa pengetatan perjalanan, sesuai Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 terkait larangan mudik.
“Jadi, sekali lagi ditegaskan, bahwa kepulangan para santri dari pesantren bukan di kurun waktu Larangan Mudik pada 6-17 Mei; namun dalam rentang waktu pengetatan mudik, yaitu sekitar 4-5 Mei,” kata Masduki.
Lalu Masduki menjelaskan terkait permintaan dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran bukan dari Ma’ruf Amin, melainkan usulan PBNU. “Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres, tapi itu usulan PBNU,” ujar Masduki.
Menurutnya, PBNU mendapat banyak keluhan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren, sehingga Ma’ruf memberikan respons terhadap keluhan ulama pimpinan pesantren. “PBNU kemudian menyampaikan hal tersebut pada Wapres, lewat jubir Wapres,” kata Masduki.
Menanggapi hal itu, Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi menegaskan, PBNU tak pernah meminta dispensasi untuk santri dapat pulang ke rumah saat Lebaran kepada Ma’ruf. PBNU justru mengimbau warga nahdliyin mematuhi aturan pemerintah soal larangan mudik.
Arifin mengakui, ide dispensasi mudik bagi santri berasal dari beberapa orang saja. Namun, menurut dia, PBNU secara kelembagaan tak pernah meminta kepada pemerintah terkait hal itu.
Bagaimana tanggapan netizen? Warganet malah menilai bahwa usulan itu tidak adil bagi masyarakat. “Keadilan sosial bagi… Ah sudahlah,” sindir Stnsooyaaa_. “Berarti kalo di-acc, entar mudiknya pake baju koko trus pake sarung aja biar dikira santri,” kata ApriiYS.
“Ngampunten abah, jangan menambah kebijaksanaan tambah blunder, seperti halnya para menteri,” timpal Ortsash. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kata PamanGobeer “Terus kelompok lain gimana tuh pak,” balas Miniepom.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat telah menerapkan larangan mudik Idul Fitri dalam jangka waktu 6-17 Mei 2021. Keputusan tersebut diambil merujuk pada pengalaman lonjakan kasus Covid-19 di setiap libur panjang. [QAR]
]]> Permintaan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin agar santri dibolehkan mudik mendapat reaksi keras dari warganet. Mereka menilai, usulan Ma’ruf tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat.
Permintaan Ma’ruf ini disampaikan Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi. “Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenakan aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” kata Masduki Jumat (23/4).
Menurut Masduki, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah memberi contoh yang baik terkait hal ini. Katanya, Pemprov Jawa Timur sudah mengizinkan para santri mudik saat Lebaran. Namun, Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah belum memberlakukan kebijakan yang sama. Karena itu, Wapres berharap pemerintah daerah segera memberi keringanan bagi para santri.
Namun, Masduki kembali bicara. Dia meluruskan dan meralat pernyataan Wapres tersebut. Menurutnya, mudik bagi para santri berlaku hanya selama masa pengetatan perjalanan, sesuai Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 terkait larangan mudik.
“Jadi, sekali lagi ditegaskan, bahwa kepulangan para santri dari pesantren bukan di kurun waktu Larangan Mudik pada 6-17 Mei; namun dalam rentang waktu pengetatan mudik, yaitu sekitar 4-5 Mei,” kata Masduki.
Lalu Masduki menjelaskan terkait permintaan dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran bukan dari Ma’ruf Amin, melainkan usulan PBNU. “Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres, tapi itu usulan PBNU,” ujar Masduki.
Menurutnya, PBNU mendapat banyak keluhan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren, sehingga Ma’ruf memberikan respons terhadap keluhan ulama pimpinan pesantren. “PBNU kemudian menyampaikan hal tersebut pada Wapres, lewat jubir Wapres,” kata Masduki.
Menanggapi hal itu, Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi menegaskan, PBNU tak pernah meminta dispensasi untuk santri dapat pulang ke rumah saat Lebaran kepada Ma’ruf. PBNU justru mengimbau warga nahdliyin mematuhi aturan pemerintah soal larangan mudik.
Arifin mengakui, ide dispensasi mudik bagi santri berasal dari beberapa orang saja. Namun, menurut dia, PBNU secara kelembagaan tak pernah meminta kepada pemerintah terkait hal itu.
Bagaimana tanggapan netizen? Warganet malah menilai bahwa usulan itu tidak adil bagi masyarakat. “Keadilan sosial bagi… Ah sudahlah,” sindir Stnsooyaaa_. “Berarti kalo di-acc, entar mudiknya pake baju koko trus pake sarung aja biar dikira santri,” kata ApriiYS.
“Ngampunten abah, jangan menambah kebijaksanaan tambah blunder, seperti halnya para menteri,” timpal Ortsash. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kata PamanGobeer “Terus kelompok lain gimana tuh pak,” balas Miniepom.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat telah menerapkan larangan mudik Idul Fitri dalam jangka waktu 6-17 Mei 2021. Keputusan tersebut diambil merujuk pada pengalaman lonjakan kasus Covid-19 di setiap libur panjang. [QAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .