Sambut Momen Pergerakan Positif Ekonomi Global DPR Dorong Pemerintah Benahi Ekosistem Digital
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah serius melakukan pembenahan ekosistem digital di Indonesia. Hal itu dinilai saat ini sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga pelaku usaha bisa bertahan di tengah pandemi, tetapi juga sebagai persiapan menyambut pergerakan positif ekonomi dunia.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno meminta, dalam situasi dan kondisi perekonomian tidak pasti akibat pandemi Covid-19, pemerintah tetap harus berhati-hati.
“Optimis boleh saja. Tetapi, optimisme berhati-hati. Itu perlu diterapkan pemerintah, karena masih terdapat faktor-faktor ketidakpastian yang besar terhadap perekonomian,” ungkap Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai, Indonesia beruntung karena memiliki pasar domestik yang besar dan potensial. Sehingga, kinerja ekonomi bisa terus bergerak meski dihantam pandemi Covid-19. Selain itu, mempunyai sektor pertanian dan kelautan yang besar. Serta, sumber daya alami yang cukup memadai.
“Harga-harga komoditas yang naik di pasar internasional, tentunya ikut mengerek pergerakan ekonomi Indonesia ke depannya. Terlebih kalau Amerika membanjiri pasar dengan penambahan dolar AS yang agresif, imbasnya akan kita rasakan,” ujar Guru besar ilmu ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga itu.
Agar tidak kehilangan momentum itu, lanjut dia, pemerintah harus membenahi ekosistem digital di Indonesia secara serius. Sehingga, akses masyarakat semakin terbuka lebar.
“Ini penting, bukan saja untuk bertahan di saat pandemi seperti sekarang, tapi juga untuk kiprah produktif Indonesia di masa depan,” tegasnya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Dasa Wibawa Nugraha memastikan optimistis pemerintah mencapai target pertumbuhan tahun ini diatas 4, 5 persen tetap dibarengi dengan pertimbangan pengendalian pandemi Covid-19.
Untuk itu, pihaknya melakukan penguatan pengendalian Covid-19 dengan prioritas kebijakan vaksinasi, penguatan pengendalian, dan penerapan protokol kesehatan, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Jadi kami tetap optimistis meski tetap waspada karena pandemi perlu dikendalikan sehingga ekonomi berangsur pulih,” ujar Kunta dalam webinar PEN 2021: Dukungan Berkelanjutan Hadapi Pandemi, Rabu (24/2/2021).
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi struktural baik melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI), reformasi pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Selain itu, dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah menggelontorkan dana PEN mencapai Rp 699,43 triliun. Jumlah ini naik 21 persen dibanding realisesi sementara PEN 2020.
Untuk segmen kesehatan, papar Kunta, anggarannya melonjak paling tinggi, yaitu 178 persen dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 176,3 triliun.
“Ini tidak hanya untuk merawat pasien, tapi juga preventif seperti testing, tracing, vaksinasi dan penanganan lainnya terkait sarana prasarana,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 mampu melewati prediksi sejumlah lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (Wolrd Bank), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Lembaga-lembaga keuangan dunia IMF, World Bank, OECD memprediksikan pertumbuhan ekonomi RI 2021 akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Kita harus buktikan, bisa lebih baik,” kata Jokowi di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 secara virtual, Kamis (25/2).
Untuk bisa melampaui prediksi-prediksi lembaga keuangan dunia tersebut, Jokowi mengatakan, ada persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia. Salah satunya, energi bangsa harus bersatu, harus fokus untuk menangani krisis kesehatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Serta, melaksanakan kebijakan 3T yakni test (pengujian), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan).
Di saat yang sama, Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).
“Saya harapkan partisipasi dari seluruh pihak untuk mendukung vaksinasi ini. Indonesia harus segera aman dari Covid-19, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berada di barisan terdepan dalam menangani krisis yang melanda seluruh dunia ini,” ujar Presiden.
Jokowi melanjutkan, dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN 2021 sebesar Rp 372 triliun dan sisanya dari pendanaan lain.
Anggaran itu untuk membiayai program-program seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, kartu prakerja, program padat karya, bantuan produktif untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), relaksasi restrukturisasi pinjaman perbankan, keringanan pajak dan kemudahan-kemudahan untuk memulihkan ekonomi.
“Kecepatan dalam proses penanganan krisis kesehatan ini juga selaras dengan pemulihan ekonomi nasional,” tegas Jokowi. [NOV]
]]> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah serius melakukan pembenahan ekosistem digital di Indonesia. Hal itu dinilai saat ini sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga pelaku usaha bisa bertahan di tengah pandemi, tetapi juga sebagai persiapan menyambut pergerakan positif ekonomi dunia.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno meminta, dalam situasi dan kondisi perekonomian tidak pasti akibat pandemi Covid-19, pemerintah tetap harus berhati-hati.
“Optimis boleh saja. Tetapi, optimisme berhati-hati. Itu perlu diterapkan pemerintah, karena masih terdapat faktor-faktor ketidakpastian yang besar terhadap perekonomian,” ungkap Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai, Indonesia beruntung karena memiliki pasar domestik yang besar dan potensial. Sehingga, kinerja ekonomi bisa terus bergerak meski dihantam pandemi Covid-19. Selain itu, mempunyai sektor pertanian dan kelautan yang besar. Serta, sumber daya alami yang cukup memadai.
“Harga-harga komoditas yang naik di pasar internasional, tentunya ikut mengerek pergerakan ekonomi Indonesia ke depannya. Terlebih kalau Amerika membanjiri pasar dengan penambahan dolar AS yang agresif, imbasnya akan kita rasakan,” ujar Guru besar ilmu ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga itu.
Agar tidak kehilangan momentum itu, lanjut dia, pemerintah harus membenahi ekosistem digital di Indonesia secara serius. Sehingga, akses masyarakat semakin terbuka lebar.
“Ini penting, bukan saja untuk bertahan di saat pandemi seperti sekarang, tapi juga untuk kiprah produktif Indonesia di masa depan,” tegasnya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Dasa Wibawa Nugraha memastikan optimistis pemerintah mencapai target pertumbuhan tahun ini diatas 4, 5 persen tetap dibarengi dengan pertimbangan pengendalian pandemi Covid-19.
Untuk itu, pihaknya melakukan penguatan pengendalian Covid-19 dengan prioritas kebijakan vaksinasi, penguatan pengendalian, dan penerapan protokol kesehatan, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Jadi kami tetap optimistis meski tetap waspada karena pandemi perlu dikendalikan sehingga ekonomi berangsur pulih,” ujar Kunta dalam webinar PEN 2021: Dukungan Berkelanjutan Hadapi Pandemi, Rabu (24/2/2021).
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi struktural baik melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI), reformasi pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Selain itu, dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah menggelontorkan dana PEN mencapai Rp 699,43 triliun. Jumlah ini naik 21 persen dibanding realisesi sementara PEN 2020.
Untuk segmen kesehatan, papar Kunta, anggarannya melonjak paling tinggi, yaitu 178 persen dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 176,3 triliun.
“Ini tidak hanya untuk merawat pasien, tapi juga preventif seperti testing, tracing, vaksinasi dan penanganan lainnya terkait sarana prasarana,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 mampu melewati prediksi sejumlah lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (Wolrd Bank), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Lembaga-lembaga keuangan dunia IMF, World Bank, OECD memprediksikan pertumbuhan ekonomi RI 2021 akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Kita harus buktikan, bisa lebih baik,” kata Jokowi di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 secara virtual, Kamis (25/2).
Untuk bisa melampaui prediksi-prediksi lembaga keuangan dunia tersebut, Jokowi mengatakan, ada persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia. Salah satunya, energi bangsa harus bersatu, harus fokus untuk menangani krisis kesehatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Serta, melaksanakan kebijakan 3T yakni test (pengujian), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan).
Di saat yang sama, Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).
“Saya harapkan partisipasi dari seluruh pihak untuk mendukung vaksinasi ini. Indonesia harus segera aman dari Covid-19, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berada di barisan terdepan dalam menangani krisis yang melanda seluruh dunia ini,” ujar Presiden.
Jokowi melanjutkan, dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN 2021 sebesar Rp 372 triliun dan sisanya dari pendanaan lain.
Anggaran itu untuk membiayai program-program seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, kartu prakerja, program padat karya, bantuan produktif untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), relaksasi restrukturisasi pinjaman perbankan, keringanan pajak dan kemudahan-kemudahan untuk memulihkan ekonomi.
“Kecepatan dalam proses penanganan krisis kesehatan ini juga selaras dengan pemulihan ekonomi nasional,” tegas Jokowi. [NOV]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .