Rumah Subsidi Tetap Harus Perhatikan Kualitas Hunian

Pemerintah menginginkan setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

“Karena itu, pemerintah bersama pengembang harus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin dalam sambutannya sebagai keynoted speaker, mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” di Jakarta, Rabu (17/3).

Arief menambahkan berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini. Untuk menggencarkan program membangun rumah berkualitas, pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sementara Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono  menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk. Menurutnya cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan. “Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas.,” ujar Dewi Chomistriana.

 

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Mochamad Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan Bank BTN dalam pemenuhan kualitas hunian. Antara lain dukungan kerja sama.

“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata Yut Penta.

Sementara itu Bussines Development Head PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk karena akan sangat membantu SMF.

Pasalnya, SMF tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan. “Dengan begitu SMF bisa memastikan bangunan layak huni, sesuai spek, tepat sasaran, berkualitas, aman, dan sehat,” ujar Harya Narendra.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) misalnya menyoroti banyaknya item yang harus diisi dalam aplikasi SiPetruk.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari ujicoba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari 2021 lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk.

“REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” ujar Moerod.

Sementara Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.  “Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah. “Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” ujar Endang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk ini didukung dengan teknologi sangat baik, sebuah prestasi luar biasa.

Di akhir pembicaraan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai bahwa aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. “Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ujar Syawali. [NOV]

]]> Pemerintah menginginkan setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

“Karena itu, pemerintah bersama pengembang harus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin dalam sambutannya sebagai keynoted speaker, mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” di Jakarta, Rabu (17/3).

Arief menambahkan berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini. Untuk menggencarkan program membangun rumah berkualitas, pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sementara Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono  menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk. Menurutnya cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan. “Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas.,” ujar Dewi Chomistriana.

 

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Mochamad Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan Bank BTN dalam pemenuhan kualitas hunian. Antara lain dukungan kerja sama.

“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata Yut Penta.

Sementara itu Bussines Development Head PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk karena akan sangat membantu SMF.

Pasalnya, SMF tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan. “Dengan begitu SMF bisa memastikan bangunan layak huni, sesuai spek, tepat sasaran, berkualitas, aman, dan sehat,” ujar Harya Narendra.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) misalnya menyoroti banyaknya item yang harus diisi dalam aplikasi SiPetruk.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari ujicoba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari 2021 lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk.

“REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” ujar Moerod.

Sementara Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.  “Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah. “Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” ujar Endang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk ini didukung dengan teknologi sangat baik, sebuah prestasi luar biasa.

Di akhir pembicaraan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai bahwa aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. “Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ujar Syawali. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories