RPL, Solusi Peningkatan Kapasitas Penggiat Desa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menghadiri Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Jakarta, Jumat (3/12).

Taufik memaparkan, hampir setahun Kemendes PDTT mendeklarasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sejalan dengan Program Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

Hal juga sejalan dengan program Kemendes, yakni pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Desa di 100 Kabupaten, merevitalisasi BUMDesa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

“Kita mau mendorong kapasitas desa itu naik, yang merupakan perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu strategi untuk menjadikan desa menjadi entitas terdepan dalam pembangunan bangsa,” ujar Taufik.

Hal ini dinilai penting, lantaran Kemendes memiliki banyak sumber dari aspek kewilayahan. Sebanyak 91 persen Indonesia, basisnya di pedesaan. Sementara dari aspek kependudukan, sekitar 43 persen penduduk adalah warga desa.

Hanya saja, variabel yang menentukan adalah kapasitas dari warga desa dan aparatur desa. Ini menjadi concern Kemendes PDTT selama ini. “Salah satunya lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau,” bebernya.

RPL ini disebut Taufik, sudah berjalan lama di sejumlah Perguruan Tinggi. Kemendes PDTT melalui Forum Pertides, bergerak untuk meningkatkan kapasitas para penggiat desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

Diingatkannya, setelah panduan tersusun dan diseminasi digelar dan pihak kampus sudah menerima penggiat desa, hal yang harus dipikirkan adalah alokasi anggaran pelaksanaan program.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari program beasiswa yang memberikan alokasi kepada para peserta RPL dan sumber pendapatan lain agar program ini bisa berjalan.

“Gus Menteri minta program ini paling lambat Februari harus diluncurkan agar masyarakat bisa tahu dan menyesuaikan dengan pengalaman kerja yang akan disetarakan di kampus,” bebernya. Gus Menteri yang dimaksud, adalah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. 

 

Data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 18 persen aparatur desa merupakan sarjana, dari D3 hingga S3. Sementara 63 persen merupakan lulusan SMA.

Kemudian, Pendamping Desa, sebanyak 76 persen adalah lulusan S1 dan sebanyak 23 persen lulusan SMA. “Kita harus mendorong agar ada peningkatan kapasitas penggerak desa,” imbau Taufik.

Program RPL ini juga dimasukkan dalam SDGs Desa yang memuat 18 Goals dengan 222 indikator yang menjadi acuan untuk mewujudkan desa yang bebas dari kelaparan, kemiskinan hingga Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Kesuksesan SDGs Desa ditentukan dengan perangkat desa mumpuni agar program pembangunan dan pemberdayaan di desa memang dirasakan oleh seluruh warga desa atau No One Left Behind.

Ukuran kemampuan menurut Taufik, adalah memiliki ide dan kreatifitas para perangkat desa, leadership dan komunikatif menyampaikan kebijakan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Erlin Chaerlinatun mengatakan, pada tahun 2021, Kemendes PDTT bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenristek menyusun program untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk percepat pertumbuhan ekonomi melalui RPL.

Biro Humas Kemendes PDTT telah memfasilitasi inisiasi rencana RPL di Hotel Bidakara Jakarta pada awal 2020 yang ditindaklanjuti kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Kemenristek dan Kemendagri.

Setelah proses rapat, akhirnya disepakati perlu dilakukan penyusunan panduan RPL yang disusun oleh Tim yang diketuai oleh Universitas Pattimura. “Kegiatan diseminasi ini merupakan kolaborasi antara Biro Humas dan BPSDM,” Beber Erlin.

Selain Taufik dan Elin, acara itu juga dihadiri Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen Pengembangan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) RR Aisyah Gamawati, serta Inspektur Jenderal Ekatmawati. 

Kemudian, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto, Penasehat Menteri Desa Yoyon Suryono, Tim Penyusun Panduan, Ketua Pertides Panut Mulyono dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.  [DIR]

]]> Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menghadiri Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Jakarta, Jumat (3/12).

Taufik memaparkan, hampir setahun Kemendes PDTT mendeklarasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sejalan dengan Program Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

Hal juga sejalan dengan program Kemendes, yakni pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Desa di 100 Kabupaten, merevitalisasi BUMDesa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

“Kita mau mendorong kapasitas desa itu naik, yang merupakan perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu strategi untuk menjadikan desa menjadi entitas terdepan dalam pembangunan bangsa,” ujar Taufik.

Hal ini dinilai penting, lantaran Kemendes memiliki banyak sumber dari aspek kewilayahan. Sebanyak 91 persen Indonesia, basisnya di pedesaan. Sementara dari aspek kependudukan, sekitar 43 persen penduduk adalah warga desa.

Hanya saja, variabel yang menentukan adalah kapasitas dari warga desa dan aparatur desa. Ini menjadi concern Kemendes PDTT selama ini. “Salah satunya lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau,” bebernya.

RPL ini disebut Taufik, sudah berjalan lama di sejumlah Perguruan Tinggi. Kemendes PDTT melalui Forum Pertides, bergerak untuk meningkatkan kapasitas para penggiat desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

Diingatkannya, setelah panduan tersusun dan diseminasi digelar dan pihak kampus sudah menerima penggiat desa, hal yang harus dipikirkan adalah alokasi anggaran pelaksanaan program.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari program beasiswa yang memberikan alokasi kepada para peserta RPL dan sumber pendapatan lain agar program ini bisa berjalan.

“Gus Menteri minta program ini paling lambat Februari harus diluncurkan agar masyarakat bisa tahu dan menyesuaikan dengan pengalaman kerja yang akan disetarakan di kampus,” bebernya. Gus Menteri yang dimaksud, adalah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. 

 

Data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 18 persen aparatur desa merupakan sarjana, dari D3 hingga S3. Sementara 63 persen merupakan lulusan SMA.

Kemudian, Pendamping Desa, sebanyak 76 persen adalah lulusan S1 dan sebanyak 23 persen lulusan SMA. “Kita harus mendorong agar ada peningkatan kapasitas penggerak desa,” imbau Taufik.

Program RPL ini juga dimasukkan dalam SDGs Desa yang memuat 18 Goals dengan 222 indikator yang menjadi acuan untuk mewujudkan desa yang bebas dari kelaparan, kemiskinan hingga Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Kesuksesan SDGs Desa ditentukan dengan perangkat desa mumpuni agar program pembangunan dan pemberdayaan di desa memang dirasakan oleh seluruh warga desa atau No One Left Behind.

Ukuran kemampuan menurut Taufik, adalah memiliki ide dan kreatifitas para perangkat desa, leadership dan komunikatif menyampaikan kebijakan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Erlin Chaerlinatun mengatakan, pada tahun 2021, Kemendes PDTT bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenristek menyusun program untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk percepat pertumbuhan ekonomi melalui RPL.

Biro Humas Kemendes PDTT telah memfasilitasi inisiasi rencana RPL di Hotel Bidakara Jakarta pada awal 2020 yang ditindaklanjuti kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Kemenristek dan Kemendagri.

Setelah proses rapat, akhirnya disepakati perlu dilakukan penyusunan panduan RPL yang disusun oleh Tim yang diketuai oleh Universitas Pattimura. “Kegiatan diseminasi ini merupakan kolaborasi antara Biro Humas dan BPSDM,” Beber Erlin.

Selain Taufik dan Elin, acara itu juga dihadiri Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen Pengembangan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) RR Aisyah Gamawati, serta Inspektur Jenderal Ekatmawati. 

Kemudian, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto, Penasehat Menteri Desa Yoyon Suryono, Tim Penyusun Panduan, Ketua Pertides Panut Mulyono dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.  [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories