Ristek Digabung Dikbud Bambro: Saya Sudah Coba Pertahankan

Bambang Brodjonegoro sebenarnya tidak tinggal diam saat ada rencana untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pria yang akrab disapa Bambro ini sudah berusaha sekuat tenaga agar kementerian yang dipimpinnya tidak dilebur. Namun, apa daya, usahanya tak membuahkan hasil.

Bambro, yang saat ini masih menjabat Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merasa lara dengan persetujuan DPR atas penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud, pekan lalu. Ia sedih hati lantaran nantinya Kemenristek tidak lagi berdiri sendiri.

“Secara pribadi saya juga merasa tidak enak, merasa sedih. Boleh dibilang saya jadi Menristek terakhir, karena ristek-nya tidak lagi menjadi kementerian yang berdiri sendiri seperti dulu,” ujarnya, dalam diskusi daring bertajuk “Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi”, Minggu (11/4).

Sebenarnya, meskipun nantinya Kemenristek tidak ada lagi, namun BRIN tetap ada. Bahkan, ada wacana untuk diperkuat. 

Namun, Bambro mengaku tidak tahu pasti bagaimana nasib BRIN nanti. Begitu juga dengan nasib Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berbasis riset di bawah Kemenristek seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

“Saya belum tahu nanti detailnya bagaimana. Yang pasti, itulah yang akan berlangsung dan saya tidak tahu nanti BRIN dengan format apa. Serta apa yang akan terjadi dengan LPNK, saya juga susah menebak,” ujarnya.

Usai keputusan DPR menerima penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, Bambro dikabarkan sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Meski begitu, ia masih peduli dengan lembaga yang sudah dipimpinnya selama 1,5 tahun itu. 

Dia pun mengusulkan agar para LPNK yang ada di bawah Kemenristek tetap eksis sebagai sebuah institusi. Hanya, statusnya berubah dari LPNK bersifat birokratis menjadi lembaga penelitian yang tidak birokratis. “Tapi ada versi yang inginkan semua dilebur dalam BRIN, ini yang tentunya kita harus menunggu bagaimana nantinya perkembangannya,” ujarnya.

 

Di DPR, anggota Dewan merasakan kesedihan Bambro. Namun, DPR memastikan, meski digabung dengan Kemendikbud, urusan Ristek akan tetap diperhatikan. Salah satunya, bisa dilakukan dengan menambah posisi wakil menteri. “Perlu ditambah pos wakil menteri untuk khusus mengurus Ristek-BRIN,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, kemarin.

Menurutnya, posisi wamen sangat penting dihadirkan. Sebab, peleburan Kemenristek ke Kemendikbud akan menambah beban baru bagi kementerian yang dinakhodai Nadiem Makarim tersebut. “Pasti akan menjadi beban kerja baru bagi Kemendikbud. Karena itu, menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud,” ujarnya.

Sementara itu, pakar administrasi publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menerangkan, ketika terjadi penggabungan kementerian, pasti ada restrukturisasi organisasi. Jajaran deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan direktorat jenderal di Kemendikbud. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

“Pasti struktur organisasi berubah. Penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) pindah kembali ke Kemendikbud, butuh berapa bulan. Yang sekarang, akan lebih dari itu. Karena strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda,” ucapnya.

Selain itu, Lina juga mengatakan bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Sebab, tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya. “Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan,” tuturnya. [QAR]

]]> Bambang Brodjonegoro sebenarnya tidak tinggal diam saat ada rencana untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pria yang akrab disapa Bambro ini sudah berusaha sekuat tenaga agar kementerian yang dipimpinnya tidak dilebur. Namun, apa daya, usahanya tak membuahkan hasil.

Bambro, yang saat ini masih menjabat Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merasa lara dengan persetujuan DPR atas penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud, pekan lalu. Ia sedih hati lantaran nantinya Kemenristek tidak lagi berdiri sendiri.

“Secara pribadi saya juga merasa tidak enak, merasa sedih. Boleh dibilang saya jadi Menristek terakhir, karena ristek-nya tidak lagi menjadi kementerian yang berdiri sendiri seperti dulu,” ujarnya, dalam diskusi daring bertajuk “Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi”, Minggu (11/4).

Sebenarnya, meskipun nantinya Kemenristek tidak ada lagi, namun BRIN tetap ada. Bahkan, ada wacana untuk diperkuat. 

Namun, Bambro mengaku tidak tahu pasti bagaimana nasib BRIN nanti. Begitu juga dengan nasib Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berbasis riset di bawah Kemenristek seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

“Saya belum tahu nanti detailnya bagaimana. Yang pasti, itulah yang akan berlangsung dan saya tidak tahu nanti BRIN dengan format apa. Serta apa yang akan terjadi dengan LPNK, saya juga susah menebak,” ujarnya.

Usai keputusan DPR menerima penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, Bambro dikabarkan sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Meski begitu, ia masih peduli dengan lembaga yang sudah dipimpinnya selama 1,5 tahun itu. 

Dia pun mengusulkan agar para LPNK yang ada di bawah Kemenristek tetap eksis sebagai sebuah institusi. Hanya, statusnya berubah dari LPNK bersifat birokratis menjadi lembaga penelitian yang tidak birokratis. “Tapi ada versi yang inginkan semua dilebur dalam BRIN, ini yang tentunya kita harus menunggu bagaimana nantinya perkembangannya,” ujarnya.

 

Di DPR, anggota Dewan merasakan kesedihan Bambro. Namun, DPR memastikan, meski digabung dengan Kemendikbud, urusan Ristek akan tetap diperhatikan. Salah satunya, bisa dilakukan dengan menambah posisi wakil menteri. “Perlu ditambah pos wakil menteri untuk khusus mengurus Ristek-BRIN,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, kemarin.

Menurutnya, posisi wamen sangat penting dihadirkan. Sebab, peleburan Kemenristek ke Kemendikbud akan menambah beban baru bagi kementerian yang dinakhodai Nadiem Makarim tersebut. “Pasti akan menjadi beban kerja baru bagi Kemendikbud. Karena itu, menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud,” ujarnya.

Sementara itu, pakar administrasi publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menerangkan, ketika terjadi penggabungan kementerian, pasti ada restrukturisasi organisasi. Jajaran deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan direktorat jenderal di Kemendikbud. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

“Pasti struktur organisasi berubah. Penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) pindah kembali ke Kemendikbud, butuh berapa bulan. Yang sekarang, akan lebih dari itu. Karena strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda,” ucapnya.

Selain itu, Lina juga mengatakan bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Sebab, tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya. “Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan,” tuturnya. [QAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories