Resmi Ditolak Pemerintah Kesandung Mandat Ketua DPD-DPC, Demokrat Kubu Moeldoko Gigit Jari

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, kubu Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen Marbun belum melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya mandat dari para Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan Ketua DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” tegas Yasonna saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Dalam konferensi pers virtual yang juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar, Yasonna menjelaskan kronologi permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko, hingga akhirnya ditolak.

“Kami menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu KLB pada 16 Maret 2021. Saat itu, kubu KLB memohon pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan. Setelah diperiksa sesuai Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, Kemkumham melalui surat Ditjen AHU menyampaikan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan,” ungkap Yasonna.

“Namun, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dilengkapi, salah satunya mandat Ketua DPD dan DPC. Atas dasar itu, Kementerian Hukum dan HAM atas nama pemerintah menolak permohonan Demokrat kubu KLB,” pungkasnya. [HES]

 

]]> Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, kubu Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen Marbun belum melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya mandat dari para Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan Ketua DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” tegas Yasonna saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Dalam konferensi pers virtual yang juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar, Yasonna menjelaskan kronologi permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko, hingga akhirnya ditolak.

“Kami menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu KLB pada 16 Maret 2021. Saat itu, kubu KLB memohon pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan. Setelah diperiksa sesuai Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, Kemkumham melalui surat Ditjen AHU menyampaikan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan,” ungkap Yasonna.

“Namun, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dilengkapi, salah satunya mandat Ketua DPD dan DPC. Atas dasar itu, Kementerian Hukum dan HAM atas nama pemerintah menolak permohonan Demokrat kubu KLB,” pungkasnya. [HES]

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories