Reshuffle Kabinet, Syarief Hasan: Tugas Jokowi Sangat Berat

Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Syarief Hasan menghormati rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Pasalnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif dari presiden.

“Itu hak prerogatif presiden. Kita tidak boleh ikut campur,”kata Syarief kepada Rakyat Merdeka, Minggu (18/4).

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini tidak mau berspekulasi menyikapi tepat atau tidaknya perombakan kabinet di tengah masa pandemi Covid-19.

Politisi senior partai berlambang mercy ini menyerahkan, sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi sebagai kepala negara.

“Memang sangat sulit dibilang tepat atau tidak reshuffle kabinet itu dilakukan. Karena tugas pemerintah sekarang sangat berat,”kata Syarief.

Ia menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak persoalan, mulai pandemi yang belum usai, ekonomi masih kontraksi, pengangguran dan kemiskinan tinggi, daya beli masyarakat rendah, gejolak Papua dan sebagainya.

“Mungkin reshuffle kabinet dilakukan supaya para menterinya bisa bekerja lebih bagus lagi, karena tugas pemerintah sekarang sangat berat,” ujarnya

Ditanya apakah sudah ada tawaran untuk masuk kabinet, Syarief menegaskan, bahwa Partai Demokrat lebih pilih fokus bekerja bersama masyarakat dan konsolidasi kader dibandingkan membicarakan reshuffle.

“Kami tidak pernah membicarakan reshuffle, karena itu hak presiden, dan Partai Demokrat tetap konsisten di luar pemerintahan,” tegasnya.

Meski menjadi oposisi, Ia menyatakan, Partai Demokrat tetap mengawal pemerintahan Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin sampai berhasil menjalankan tugasnya.

“Kalau semua partai masuk ke pemerintah, siapa yang mengontrolnya?. Kita ingin Jokowi berhasil menjalankan tugasnya sebagai presiden. Makanya, kita pilih di luar pemerintahan,” tandasnya. [MFA]

]]> Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Syarief Hasan menghormati rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Pasalnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif dari presiden.

“Itu hak prerogatif presiden. Kita tidak boleh ikut campur,”kata Syarief kepada Rakyat Merdeka, Minggu (18/4).

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini tidak mau berspekulasi menyikapi tepat atau tidaknya perombakan kabinet di tengah masa pandemi Covid-19.

Politisi senior partai berlambang mercy ini menyerahkan, sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi sebagai kepala negara.

“Memang sangat sulit dibilang tepat atau tidak reshuffle kabinet itu dilakukan. Karena tugas pemerintah sekarang sangat berat,”kata Syarief.

Ia menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak persoalan, mulai pandemi yang belum usai, ekonomi masih kontraksi, pengangguran dan kemiskinan tinggi, daya beli masyarakat rendah, gejolak Papua dan sebagainya.

“Mungkin reshuffle kabinet dilakukan supaya para menterinya bisa bekerja lebih bagus lagi, karena tugas pemerintah sekarang sangat berat,” ujarnya

Ditanya apakah sudah ada tawaran untuk masuk kabinet, Syarief menegaskan, bahwa Partai Demokrat lebih pilih fokus bekerja bersama masyarakat dan konsolidasi kader dibandingkan membicarakan reshuffle.

“Kami tidak pernah membicarakan reshuffle, karena itu hak presiden, dan Partai Demokrat tetap konsisten di luar pemerintahan,” tegasnya.

Meski menjadi oposisi, Ia menyatakan, Partai Demokrat tetap mengawal pemerintahan Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin sampai berhasil menjalankan tugasnya.

“Kalau semua partai masuk ke pemerintah, siapa yang mengontrolnya?. Kita ingin Jokowi berhasil menjalankan tugasnya sebagai presiden. Makanya, kita pilih di luar pemerintahan,” tandasnya. [MFA]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories