Reshuffle Kabinet Cari Hari Baik, Yes!, Cari Orang Baik, Yes!

Isu reshuffle kembali mendingin setelah minggu kemarin sudah mendidih. Namun, banyak yang yakin, saat ini Presiden Jokowi sedang mencari momen yang tepat untuk mengumumkan perombakan kabinet ini. Selain harus mencari hari baik, Jokowi disarankan juga teliti mencari orang-orang baik yang akan menjadi pembantunya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang punya pemikiran seperti itu. Dia yakin betul, Jokowi sudah mengantongi nama-nama orang baik yang akan duduk di kabinet dalam reshuffle jilid II. Kini, Jokowi tinggal menunggu hari baik. Hari baiknya bisa Rabu Pon, Rabu Wage, atau Rabu Kliwon ya?

Jokowi memang sangat identik dengan Rabu. Banyak kegiatan penting dilakukan di hari Rabu. Untuk urusan reshuffle kabinet, sejak periode pertama memerintah, Jokowi sudah melakukan lima kali reshuffle. Semuanya dilakukan Rabu. Kalau tidak Rabu Pon, Rabu Pahing.

Di periode pertama, Jokowi melakukan empat kali reshuffle. Jilid I dilakukan Rabu Pon, 12 Agustus 2015. Jilid II juga hari Rabu Pon, 27 Juli 2016. Sedangkan Jilid III dilakukan Rabu Pahing, 17 Januari 2018. Jilid IV juga Rabu Pahing, 15 Agustus 2018. Di periode kedua ini, Jokowi sudah melakukan sekali reshuffle. Jilid I, reshuffle diumumkan Selasa, 22 Desember 2020. Namun, pelantikannya dilakukan Rabu Pon, 23 Desember 2020. Banyak yang memprediksi, reshuffle jilid II juga akan digelar pada Rabu.

“Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja. Menunggu hari baik yang menurut hemat beliau, itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet yang akan dibentuknya,” kata Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Jika Jokowi ingin menunggu sampai Rabu Pon, pelaksanaan reshuffle bisa sangat mepet dengan Lebaran. Rabu Pon jatuh pada 12 Mei 2021 atau H-1 Lebaran. Sedangkan, jika Jokowi mau pakai Rabu Wage, reshuffle bisa dilaksanakan pekan ini juga. Besok, 28 April 2021, merupakan Rabu Wage. Namun, bila ingin agak leluasa, Jokowi bisa memilih Rabu Kliwon, yang jatuh pada 19 April 2021.

Basarah tidak menyinggung Rabu mana yang akan dipilih Jokowi. Wakil Ketua MPR ini memilih menegaskan sikap Jokowi yang taat aturan. Ketika ada aturan yang mengharuskan ada Menteri Investasi, Jokowi akan melaksanakannya.

Soal nama calon menteri, Basarah memastikan, PDIP tidak cawe-cawe. PDIP menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi.

“Itu menjadi wewenang subjektif seorang presiden, dengan judul hak prerogatif presiden. Kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat yang mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden,” ucap Basarah.

 

Bagaimana dengan sikap parpol koalisi lain? Ketua DPP Golkar Dave Laksono memastikan, partainya manut saja dengan keputusan Jokowi soal reshuffle ini. “Kita menunggu putusan Pak Presiden saja,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sedangkan dari PKB, Ketua DPP Daniel Johan sudah punya prediksi waktu pelaksanaan reshuffle. “Mungkin juga setelah Idul Fitri agar tidak mengganggu aktivitas yang biasanya meningkat menjelang Idul Fitri,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sedangkan dari PPP, Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Baidhowi menyebut, reshuffle ini tidak menutup kemungkinan bakal meluas, selain sektor Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, tujuan reshuffle adalah untuk merespons kebutuhan publik.

“Kalau yang lalu sudah reshuffle, bukan berarti selanjutnya tidak boleh reshuffle. Namun kembali ke Presiden selaku pemilik hak prerogatif,” sebutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tak yakin dengan pernyataan parpol-parpol koalisi yang mengaku menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle ke Presiden. Menurutnya, meski punya hak prerogatif, reshuffle bukan keputusan tunggal Presiden. Perlu kepekatan mitra koalisi.

Dedi menduga, saat ini Jokowi tengah memastikan mitra koalisi sepakat dengan pilihannya. “Presiden juga terkesan menimbang kepentingan kelompok pemenangan saat Pilpres. Jika proses akomodasi ini selesai, barulah keputusan reshuffle bisa diambil,” prediksinya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyebut Jokowi sama sekali belum menyinggung soal rencana reshuffle. “Saya dipanggil Presiden terakhir tanggal 20 April, Selasa lalu. Presiden tidak ada menyinggung reshuffle,” aku Fadjroel, Sabtu (24/4) lalu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kata Fadjroel, juga belum memberikan kode-kode. Awalnya, Fadjroel menanyakan calon kandidat pengisi dua nomenklatur baru kementerian. “Pak Seskab mengatakan, belum ada nama masuk,” ungkapnya. [UMM]

]]> Isu reshuffle kembali mendingin setelah minggu kemarin sudah mendidih. Namun, banyak yang yakin, saat ini Presiden Jokowi sedang mencari momen yang tepat untuk mengumumkan perombakan kabinet ini. Selain harus mencari hari baik, Jokowi disarankan juga teliti mencari orang-orang baik yang akan menjadi pembantunya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang punya pemikiran seperti itu. Dia yakin betul, Jokowi sudah mengantongi nama-nama orang baik yang akan duduk di kabinet dalam reshuffle jilid II. Kini, Jokowi tinggal menunggu hari baik. Hari baiknya bisa Rabu Pon, Rabu Wage, atau Rabu Kliwon ya?

Jokowi memang sangat identik dengan Rabu. Banyak kegiatan penting dilakukan di hari Rabu. Untuk urusan reshuffle kabinet, sejak periode pertama memerintah, Jokowi sudah melakukan lima kali reshuffle. Semuanya dilakukan Rabu. Kalau tidak Rabu Pon, Rabu Pahing.

Di periode pertama, Jokowi melakukan empat kali reshuffle. Jilid I dilakukan Rabu Pon, 12 Agustus 2015. Jilid II juga hari Rabu Pon, 27 Juli 2016. Sedangkan Jilid III dilakukan Rabu Pahing, 17 Januari 2018. Jilid IV juga Rabu Pahing, 15 Agustus 2018. Di periode kedua ini, Jokowi sudah melakukan sekali reshuffle. Jilid I, reshuffle diumumkan Selasa, 22 Desember 2020. Namun, pelantikannya dilakukan Rabu Pon, 23 Desember 2020. Banyak yang memprediksi, reshuffle jilid II juga akan digelar pada Rabu.

“Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja. Menunggu hari baik yang menurut hemat beliau, itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet yang akan dibentuknya,” kata Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Jika Jokowi ingin menunggu sampai Rabu Pon, pelaksanaan reshuffle bisa sangat mepet dengan Lebaran. Rabu Pon jatuh pada 12 Mei 2021 atau H-1 Lebaran. Sedangkan, jika Jokowi mau pakai Rabu Wage, reshuffle bisa dilaksanakan pekan ini juga. Besok, 28 April 2021, merupakan Rabu Wage. Namun, bila ingin agak leluasa, Jokowi bisa memilih Rabu Kliwon, yang jatuh pada 19 April 2021.

Basarah tidak menyinggung Rabu mana yang akan dipilih Jokowi. Wakil Ketua MPR ini memilih menegaskan sikap Jokowi yang taat aturan. Ketika ada aturan yang mengharuskan ada Menteri Investasi, Jokowi akan melaksanakannya.

Soal nama calon menteri, Basarah memastikan, PDIP tidak cawe-cawe. PDIP menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi.

“Itu menjadi wewenang subjektif seorang presiden, dengan judul hak prerogatif presiden. Kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat yang mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden,” ucap Basarah.

 

Bagaimana dengan sikap parpol koalisi lain? Ketua DPP Golkar Dave Laksono memastikan, partainya manut saja dengan keputusan Jokowi soal reshuffle ini. “Kita menunggu putusan Pak Presiden saja,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sedangkan dari PKB, Ketua DPP Daniel Johan sudah punya prediksi waktu pelaksanaan reshuffle. “Mungkin juga setelah Idul Fitri agar tidak mengganggu aktivitas yang biasanya meningkat menjelang Idul Fitri,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sedangkan dari PPP, Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Baidhowi menyebut, reshuffle ini tidak menutup kemungkinan bakal meluas, selain sektor Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, tujuan reshuffle adalah untuk merespons kebutuhan publik.

“Kalau yang lalu sudah reshuffle, bukan berarti selanjutnya tidak boleh reshuffle. Namun kembali ke Presiden selaku pemilik hak prerogatif,” sebutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tak yakin dengan pernyataan parpol-parpol koalisi yang mengaku menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle ke Presiden. Menurutnya, meski punya hak prerogatif, reshuffle bukan keputusan tunggal Presiden. Perlu kepekatan mitra koalisi.

Dedi menduga, saat ini Jokowi tengah memastikan mitra koalisi sepakat dengan pilihannya. “Presiden juga terkesan menimbang kepentingan kelompok pemenangan saat Pilpres. Jika proses akomodasi ini selesai, barulah keputusan reshuffle bisa diambil,” prediksinya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyebut Jokowi sama sekali belum menyinggung soal rencana reshuffle. “Saya dipanggil Presiden terakhir tanggal 20 April, Selasa lalu. Presiden tidak ada menyinggung reshuffle,” aku Fadjroel, Sabtu (24/4) lalu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kata Fadjroel, juga belum memberikan kode-kode. Awalnya, Fadjroel menanyakan calon kandidat pengisi dua nomenklatur baru kementerian. “Pak Seskab mengatakan, belum ada nama masuk,” ungkapnya. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories