Rekomendasi DPR Untuk Pilkada 2024 Penyelenggara Pemilu Jangan Kucing-kucingan .

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta solid dan bersinergi saat menghadapi Pilkada 2024. Penyelenggara Pemilu jangan main kucing-kucingan dan mencari kesalahan. Demikian salah satu rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dari DPR yang disampaikan Ketua Panja Evaluasi Pilkada 2020 Junimart Girsang, kemarin.

Menurut Junimart, bercermin dari pelaksanaan Pilkada 2020, maka Panja Evaluasi Pilkada memberi sejumlah rekomendasibagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pilkada 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, rekomendasi pertama adalah penyelenggara harus lebih bersinergi dalam menggelar Pilkada 2024.

Penyelenggara Pemilu harus bisa menjalin komunikasi sebelum memproses sebuah kasus. “Harus bersinergi antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Jangan main kucing-kucingan. Misalnya, Bawaslu mencari kesalahan, DKPP tiap kali terima laporan langsung main proses. Kan nggak boleh gitu,” jelasnya.

Rekomendasi kedua, sambung Junimart, Komisi II DPR meminta KPU menggunakan data kependudukan akurat dan detail sebagai data rujukan daftar pemilih. Pasalnya, persoalan di daftar pemilih bisa berujung pada tindakan saling gugat.

“Jangan sampai kejadian seperti sebelumnya, yang meninggal masih bisa milih,” jelas politisi PDIP ini.

Komisi II DPR juga merekomendasikan agar dibentuk tim khusus untuk memonitor keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI dan Polri ketika Pilkada 2024. Ini penting untuk menghindari abuse of power.

Terkait anggaran, jelas Junimart, Komisi II DPR meminta anggaran Pilkada harus signifikan dan transparan. Sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik karena Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar bersamaan.

Terakhir, Junimar menyatakan, tim Panja meminta KPU meninjau ulang jadwal setiap tahapan Pilkada 2024. Pasalnya, bila penghitungan suara dilakukan November 2024, maka proses pelantikan berpotensi baru terjadi pada 2025. Bahkan, sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa selesai 2025.

 

Menurutnya, proses ini akan mengganggu periodisasi. Karena itu, dia meminta KPU untuk meninjau kembali tahapan itu meski dalam Undang-undang (UU) Pilkada disebutkan bulan November 2024.

“Ya, solusinya, penyelenggara Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri bisa dengar pendapat dengan Presiden agar diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyampaikan, fraksinya meminta KPU membuat banyak simulasi terkait jadwal Pilkada 2024.

Bukan hanya satu. Dengan simulasi banyak, lanjut Guspardi, maka DPR bersama pemerintah bisa ikut menganalisa dan menentukan hari tepat untuk pencoblosan Pilkada 2024.

“Terpenting bagi kami adalah gelaran Pilkada dan Pemilu benar-benar berjalan baik, minim pelanggaran dan tidak ada korban jiwa seperti Pemilu 2019,” jelasnya.

Terkait perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024, Guspardi mengatakan, hal itu bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sehingga, tidak masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas tidak jadi batu ganjalan.

“Terpenting, semua pemangku kepentingan, (yakni) KPU, DPR dan pemerintah sepakat lebih dahulu soal jadwal,” tandasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memastikan pihaknya akan terus membantu penyelenggara untuk pemutakhiran data penduduk.

Zudan mengatakan, pihaknya akan memberi gambaran data kependudukan yang update mengenai jumlah para pemilih di 2024 termasuk pemilih pemula.

“Dukcapil akan terus berbenah dan menuntaskan perekaman agar pemilih pemula dan penduduk yang belum merekam bisa tumbuh budaya sadar,” tandasnya. [SSL]

]]> .
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta solid dan bersinergi saat menghadapi Pilkada 2024. Penyelenggara Pemilu jangan main kucing-kucingan dan mencari kesalahan. Demikian salah satu rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dari DPR yang disampaikan Ketua Panja Evaluasi Pilkada 2020 Junimart Girsang, kemarin.

Menurut Junimart, bercermin dari pelaksanaan Pilkada 2020, maka Panja Evaluasi Pilkada memberi sejumlah rekomendasibagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pilkada 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, rekomendasi pertama adalah penyelenggara harus lebih bersinergi dalam menggelar Pilkada 2024.

Penyelenggara Pemilu harus bisa menjalin komunikasi sebelum memproses sebuah kasus. “Harus bersinergi antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Jangan main kucing-kucingan. Misalnya, Bawaslu mencari kesalahan, DKPP tiap kali terima laporan langsung main proses. Kan nggak boleh gitu,” jelasnya.

Rekomendasi kedua, sambung Junimart, Komisi II DPR meminta KPU menggunakan data kependudukan akurat dan detail sebagai data rujukan daftar pemilih. Pasalnya, persoalan di daftar pemilih bisa berujung pada tindakan saling gugat.

“Jangan sampai kejadian seperti sebelumnya, yang meninggal masih bisa milih,” jelas politisi PDIP ini.

Komisi II DPR juga merekomendasikan agar dibentuk tim khusus untuk memonitor keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI dan Polri ketika Pilkada 2024. Ini penting untuk menghindari abuse of power.

Terkait anggaran, jelas Junimart, Komisi II DPR meminta anggaran Pilkada harus signifikan dan transparan. Sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik karena Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar bersamaan.

Terakhir, Junimar menyatakan, tim Panja meminta KPU meninjau ulang jadwal setiap tahapan Pilkada 2024. Pasalnya, bila penghitungan suara dilakukan November 2024, maka proses pelantikan berpotensi baru terjadi pada 2025. Bahkan, sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa selesai 2025.

 

Menurutnya, proses ini akan mengganggu periodisasi. Karena itu, dia meminta KPU untuk meninjau kembali tahapan itu meski dalam Undang-undang (UU) Pilkada disebutkan bulan November 2024.

“Ya, solusinya, penyelenggara Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri bisa dengar pendapat dengan Presiden agar diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyampaikan, fraksinya meminta KPU membuat banyak simulasi terkait jadwal Pilkada 2024.

Bukan hanya satu. Dengan simulasi banyak, lanjut Guspardi, maka DPR bersama pemerintah bisa ikut menganalisa dan menentukan hari tepat untuk pencoblosan Pilkada 2024.

“Terpenting bagi kami adalah gelaran Pilkada dan Pemilu benar-benar berjalan baik, minim pelanggaran dan tidak ada korban jiwa seperti Pemilu 2019,” jelasnya.

Terkait perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024, Guspardi mengatakan, hal itu bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sehingga, tidak masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas tidak jadi batu ganjalan.

“Terpenting, semua pemangku kepentingan, (yakni) KPU, DPR dan pemerintah sepakat lebih dahulu soal jadwal,” tandasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memastikan pihaknya akan terus membantu penyelenggara untuk pemutakhiran data penduduk.

Zudan mengatakan, pihaknya akan memberi gambaran data kependudukan yang update mengenai jumlah para pemilih di 2024 termasuk pemilih pemula.

“Dukcapil akan terus berbenah dan menuntaskan perekaman agar pemilih pemula dan penduduk yang belum merekam bisa tumbuh budaya sadar,” tandasnya. [SSL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories