Ramadan Belum Ada Pejabat Di-OTT Koruptor Insyaf?

Terkait penindakan korupsi, Ramadan tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai hari ke-28, tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, selalu saja ada kasus OTT. Apa ini menandakan para koruptor sudah insyaf? Atau KPK sedang “puasa” nangkepin koruptor?

Terakhir kali, KPK melakukan OTT saat menciduk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, 27 Februari 2021. Artinya, sudah lebih dari dua bulan. Setelah itu, KPK landai-landai saja. 

Di Ramadan ini, KPK memang menetapkan beberapa tersangka terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial pada 22 April 2021 atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1442 Hijriah. Tapi, itu kasus pengembangan, bukan OTT.

Di Ramadan-ramadan sebelumnya, KPK sering “panen”. Contohnya di 2016, KPK tiga kali melakukan OTT di Ramadan. Yaitu, OTT terhadap Panitera PN Jakut Rohadi (15 Juni), OTT Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana (29 Juni), dan OTT Panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso (30 Juni).

Di Ramadan 2017, tangkapan KPK bahkan lebih banyak, yaitu lima kali. Yaitu OTT Auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri (26 Mei), OTT enam anggota DPRD dan kepala dinas di Jawa Timur (5 Juni), OTT Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba (9 Juni), OTT anggota DPRD Mojokerto (16 Juni), dan OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari (20 Juni). 

Di Ramadan 2018, ada tiga kali OTT. Yaitu OTT Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (23 Mei), OTT Bupati Purbalingga Tasdi (4 Juni), dan OTT terhadap sejumlah pihak di Blitar dan Tulungagung (6 Juni).

Setelah itu, KPK mulai “sepi” tangkapan. Di Ramadan 2019, KPK cuma sekali melakukan OTT. Yaitu OTT terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 28 Mei.

Di Ramadan 2020, KPK sempat menciduk sejumlah pejabat kampus ternama di Jakarta pada 20 Mei. Tapi, kasus-kasus tersebut kemudian diserahkan ke Polisi dan tidak terbukti.

Bagaimana dengan Ramadan tahun ini? Juru Bicara KPK Ali Fikri menjawab dengan memaparkan mekanisme OTT. Kata dia, OTT dimulai salah satunya dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan verifikasi dan analisis data. “Metode dalam pengungkapan kasus oleh KPK adalah penyelidikan tertutup yang berujung pada kegiatan tangkap tangan,” paparnya, kemarin.

Menurutnya, keberhasilan KPK tidak bisa diukur dari OTT. Masih ada beberapa metode lain, yaitu penyelidikan terbuka. “Utamanya dalam mengungkap perkara yang berhubungan dengan kerugian negara,” sebutnya. 

 

Saat ini, lanjut Ali, KPK fokus pada perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagiannya berjalan dalam proses penyidikan. Antara lain pengadaan tanah di DKI Jakarta, pemeriksaan pajak 2016 dan 2017, gratifikasi dan TPPU mantan Sekretaris MA, gratifikasi mantan Bupati Talaud, bansos Kabupaten Bandung Barat, perkara lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan lain-lain. 

“KPK juga sedang menyelesaikan sisa perkara tahun 2020 dan saat ini setidaknya ada 30 surat perintah penyidikan baru di tahun 2021,” beber jubir berlatar belakang jaksa itu. 

Anggota Komisi III DPR Santoso tidak mempermasalahkan sepinya tangkapan KPK di Ramadan ini. Menurutnya, OTT tidak harus dilakukan di Ramadan. Penegakan hukum dilakukan tanpa menghitung momen tertentu. “Tapi harus ditegakkan setiap saat jika memang memenuhi unsur untuk dilakukan OTT,” ujar politisi Partai Demokrat itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Dia yakin, KPK lebih paham tupoksinya dalam penindakan kasus korupsi. “Saya yakin KPK akan bertindak proporsional sesuai dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya,” tuturnya. 

Sedangkan pengamat hukum Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan untuk meraup banyak pahala. Karenanya, bisa jadi KPK memberikan kesempatan pada mereka yang sedang melakukan tipikor untuk menghentikan perbuatannya dan fokus beribadah. 

“Tapi, jika setelahnya masih juga melakukan tipikor, maka tidak mustahil pada saat Lebaran pun bisa dilakukan OTT,” duganya. [UMM]

]]> Terkait penindakan korupsi, Ramadan tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai hari ke-28, tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, selalu saja ada kasus OTT. Apa ini menandakan para koruptor sudah insyaf? Atau KPK sedang “puasa” nangkepin koruptor?

Terakhir kali, KPK melakukan OTT saat menciduk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, 27 Februari 2021. Artinya, sudah lebih dari dua bulan. Setelah itu, KPK landai-landai saja. 

Di Ramadan ini, KPK memang menetapkan beberapa tersangka terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial pada 22 April 2021 atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1442 Hijriah. Tapi, itu kasus pengembangan, bukan OTT.

Di Ramadan-ramadan sebelumnya, KPK sering “panen”. Contohnya di 2016, KPK tiga kali melakukan OTT di Ramadan. Yaitu, OTT terhadap Panitera PN Jakut Rohadi (15 Juni), OTT Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana (29 Juni), dan OTT Panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso (30 Juni).

Di Ramadan 2017, tangkapan KPK bahkan lebih banyak, yaitu lima kali. Yaitu OTT Auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri (26 Mei), OTT enam anggota DPRD dan kepala dinas di Jawa Timur (5 Juni), OTT Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba (9 Juni), OTT anggota DPRD Mojokerto (16 Juni), dan OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari (20 Juni). 

Di Ramadan 2018, ada tiga kali OTT. Yaitu OTT Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (23 Mei), OTT Bupati Purbalingga Tasdi (4 Juni), dan OTT terhadap sejumlah pihak di Blitar dan Tulungagung (6 Juni).

Setelah itu, KPK mulai “sepi” tangkapan. Di Ramadan 2019, KPK cuma sekali melakukan OTT. Yaitu OTT terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 28 Mei.

Di Ramadan 2020, KPK sempat menciduk sejumlah pejabat kampus ternama di Jakarta pada 20 Mei. Tapi, kasus-kasus tersebut kemudian diserahkan ke Polisi dan tidak terbukti.

Bagaimana dengan Ramadan tahun ini? Juru Bicara KPK Ali Fikri menjawab dengan memaparkan mekanisme OTT. Kata dia, OTT dimulai salah satunya dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan verifikasi dan analisis data. “Metode dalam pengungkapan kasus oleh KPK adalah penyelidikan tertutup yang berujung pada kegiatan tangkap tangan,” paparnya, kemarin.

Menurutnya, keberhasilan KPK tidak bisa diukur dari OTT. Masih ada beberapa metode lain, yaitu penyelidikan terbuka. “Utamanya dalam mengungkap perkara yang berhubungan dengan kerugian negara,” sebutnya. 

 

Saat ini, lanjut Ali, KPK fokus pada perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagiannya berjalan dalam proses penyidikan. Antara lain pengadaan tanah di DKI Jakarta, pemeriksaan pajak 2016 dan 2017, gratifikasi dan TPPU mantan Sekretaris MA, gratifikasi mantan Bupati Talaud, bansos Kabupaten Bandung Barat, perkara lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan lain-lain. 

“KPK juga sedang menyelesaikan sisa perkara tahun 2020 dan saat ini setidaknya ada 30 surat perintah penyidikan baru di tahun 2021,” beber jubir berlatar belakang jaksa itu. 

Anggota Komisi III DPR Santoso tidak mempermasalahkan sepinya tangkapan KPK di Ramadan ini. Menurutnya, OTT tidak harus dilakukan di Ramadan. Penegakan hukum dilakukan tanpa menghitung momen tertentu. “Tapi harus ditegakkan setiap saat jika memang memenuhi unsur untuk dilakukan OTT,” ujar politisi Partai Demokrat itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Dia yakin, KPK lebih paham tupoksinya dalam penindakan kasus korupsi. “Saya yakin KPK akan bertindak proporsional sesuai dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya,” tuturnya. 

Sedangkan pengamat hukum Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan untuk meraup banyak pahala. Karenanya, bisa jadi KPK memberikan kesempatan pada mereka yang sedang melakukan tipikor untuk menghentikan perbuatannya dan fokus beribadah. 

“Tapi, jika setelahnya masih juga melakukan tipikor, maka tidak mustahil pada saat Lebaran pun bisa dilakukan OTT,” duganya. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories