Rakorda Perpustakaan Se-Kaltim Kepala Perpusnas Tekankan, Peningkatan Literasi Tanggung Jawab Bersama .

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat, untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satunya, dengan meningkatkan literasi masyarakat.

Syarif menjelaskan, upaya meningkatkan literasi sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia. Saat itu, kondisi melek huruf hanya 2 persen. Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno, turun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi. 

Kondisi saat ini sudah jauh berubah. Tingkat melek huruf penduduk Indonesia sudah mencapai 96 persen dan anggaran pendidikan sudah mendapat 20 persen dari APBN. “Tahun ini Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun literasi di Indonesia melalui perpustakaan,” ujar Syarif, pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Timur Tahun 2021, Selasa (16/3).

Syarif menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Namun, di era sekarang, literasi harus dimaknai secara luas. Literasi versi Perpusnas, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan arahan Presiden Jokowi, meliputi empat hal. Pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, Keempat, kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Pihaknya telah mengidentifikasi kondisi literasi di Indonesia menjadi hulu dan hilir. Fakta mengungkapkan, rendahnya budaya baca masyarakat terdapat pada kondisi hilir. Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi hulu ini. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah. Peran seluruh pihak ini dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.

Syarif juga mendorong perpustakaan menyediakan buku-buku ilmu terapan agar dimanfaatkan masyarakat untuk menambah keterampilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Seluruh stakeholder di daerah harus menghasilkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat daerahnya. Targetnya, setiap orang baca tiga buku. Dengan demikian, dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku di Indonesia,” jelas Syarif.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dalam pembukaan Rakorda, menyatakan memiliki cita-cita agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan. Ilmu pengetahuan tidak hanya didapatkan di sekolah ataupun perguruan tinggi, namun juga di perpustakaan. 

“Saya merasa punya kepentingan dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kalimantan Timur. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus dan luar biasa, di situ akan muncul sebuah kualitas sumber daya manusia yang baik,” terangnya.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sumrahyadi menerangkan mengenai pengelolaan arsip. Menurutnya, saat ini pengelolaan arsip sudah terintegrasi melalui aplikasi Srikandi. “Aplikasi Srikandi pada dasarnya merupakan integrasi antara pengelolaan arsip dinamis secara instansional berbasis digital melalui aplikasi SIKD dan secara nasional pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” jelasnya. 

Rakorda Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Timur juga dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Sumrahyadi. Selain itu, juga diselenggarakan MoU Pengembangan Program Peningkatan Literasi Masyarakat antara Gubernur Kaltim dengan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim dan penandatanganan perjanjian kerja sama implementasi sistem informasi pendataan pendayagunaan perpustakaan kaltim antara Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kaltim dengan Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Kaltim. [USU]

]]> .
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat, untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satunya, dengan meningkatkan literasi masyarakat.

Syarif menjelaskan, upaya meningkatkan literasi sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia. Saat itu, kondisi melek huruf hanya 2 persen. Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno, turun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi. 

Kondisi saat ini sudah jauh berubah. Tingkat melek huruf penduduk Indonesia sudah mencapai 96 persen dan anggaran pendidikan sudah mendapat 20 persen dari APBN. “Tahun ini Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun literasi di Indonesia melalui perpustakaan,” ujar Syarif, pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Timur Tahun 2021, Selasa (16/3).

Syarif menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Namun, di era sekarang, literasi harus dimaknai secara luas. Literasi versi Perpusnas, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan arahan Presiden Jokowi, meliputi empat hal. Pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, Keempat, kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Pihaknya telah mengidentifikasi kondisi literasi di Indonesia menjadi hulu dan hilir. Fakta mengungkapkan, rendahnya budaya baca masyarakat terdapat pada kondisi hilir. Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi hulu ini. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah. Peran seluruh pihak ini dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.

Syarif juga mendorong perpustakaan menyediakan buku-buku ilmu terapan agar dimanfaatkan masyarakat untuk menambah keterampilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Seluruh stakeholder di daerah harus menghasilkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat daerahnya. Targetnya, setiap orang baca tiga buku. Dengan demikian, dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku di Indonesia,” jelas Syarif.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dalam pembukaan Rakorda, menyatakan memiliki cita-cita agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan. Ilmu pengetahuan tidak hanya didapatkan di sekolah ataupun perguruan tinggi, namun juga di perpustakaan. 

“Saya merasa punya kepentingan dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kalimantan Timur. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus dan luar biasa, di situ akan muncul sebuah kualitas sumber daya manusia yang baik,” terangnya.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sumrahyadi menerangkan mengenai pengelolaan arsip. Menurutnya, saat ini pengelolaan arsip sudah terintegrasi melalui aplikasi Srikandi. “Aplikasi Srikandi pada dasarnya merupakan integrasi antara pengelolaan arsip dinamis secara instansional berbasis digital melalui aplikasi SIKD dan secara nasional pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” jelasnya. 

Rakorda Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Timur juga dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Sumrahyadi. Selain itu, juga diselenggarakan MoU Pengembangan Program Peningkatan Literasi Masyarakat antara Gubernur Kaltim dengan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim dan penandatanganan perjanjian kerja sama implementasi sistem informasi pendataan pendayagunaan perpustakaan kaltim antara Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kaltim dengan Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Kaltim. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .