Qodari: Dualisme Partai Demokrat Bakal Berlangsung Lama

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari memprediksi dualisme Partai Demokrat akan bermuara ke pengadilan. Hal itu disampaikannya menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Sumatera Utara yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Dia mengatakan, dualisme kepengurusan bukan hanya terjadi di tubuh partai berlambang Mercy. Jauh sebelumnya juga pernah terjadi terhadap PPP dan PKB. 

“Kalau belajar dari pengalaman partai-partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan akan berproses di pengadilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA),” kata Qodari kepada RM.id, Jumat (5/3).

Meski demikian, kasus sengketa partai politik di pengadilan akan memakan waktu lama. Dia memperkirakan hingga tahunan. “Setelah ada putusan dari MA, baru disahkan oleh Kemenkum HAM. Selanjutnya berproses di KPU,” tuturnya. 

Dia berharap, sengketa PD tidak berujung hingga 2024. Pasalnya di tahun tersebut akan dilaksanakan pesta demokrasi. “Dengan melihat jadwal Pemilu 2024 maka harusnya semua itu selesai 2024. Kalau tidak, maka akan terjadi perdebatan yang merepotkan KPU,” tukas Qodari. 

Diketahui, KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut, menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. [UMM]

]]> Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari memprediksi dualisme Partai Demokrat akan bermuara ke pengadilan. Hal itu disampaikannya menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Sumatera Utara yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Dia mengatakan, dualisme kepengurusan bukan hanya terjadi di tubuh partai berlambang Mercy. Jauh sebelumnya juga pernah terjadi terhadap PPP dan PKB. 

“Kalau belajar dari pengalaman partai-partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan akan berproses di pengadilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA),” kata Qodari kepada RM.id, Jumat (5/3).

Meski demikian, kasus sengketa partai politik di pengadilan akan memakan waktu lama. Dia memperkirakan hingga tahunan. “Setelah ada putusan dari MA, baru disahkan oleh Kemenkum HAM. Selanjutnya berproses di KPU,” tuturnya. 

Dia berharap, sengketa PD tidak berujung hingga 2024. Pasalnya di tahun tersebut akan dilaksanakan pesta demokrasi. “Dengan melihat jadwal Pemilu 2024 maka harusnya semua itu selesai 2024. Kalau tidak, maka akan terjadi perdebatan yang merepotkan KPU,” tukas Qodari. 

Diketahui, KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut, menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories