Putusan MK Untuk Sengketa Pilkada Sabu Raijua Orient Didiskualifikasi, KPU Siap Gelar PSU

Polemik status Warga Negara Asing (WNA) yang disandang Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, mendiskualifikasi Orient dan wakilnya, Thobias Uly. Selanjutnya, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan putusan itu.

Diketahui, Hakim MK resmi mendusikualifikasi Pasangan Calon (Paslon) Orient Patriot Riwu Kore-Thobias Uly sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya didiskualifikasi karena MK menilai, Orient masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS) saat mendaftar sebagai bakal calon (balon) Bupati Sabu Raijua.

Gugatan ini diajukan Paslon nomor urut 3, Takem Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba.

Sementara PSU, tidak diikuti Paslon Orient-Thobias Uly. PSU hanya diikuti Paslon Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale serta Paslon Takem-Herman. Keputusan gugatan ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman, pada Kamis (15/4). Menanggapi hal itu, KPU memastikan, akan menjalankan seluruh putusan MK terkait Pilkada Sabu Raijua.

Segala keperluan untuk PSU Pilkada Sabu Raijuan kini tengah disiapkan. Komisioner KPU pusat I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, untuk bisa menggelar PSU di seluruh Kabupaten Sabu Raijua, institusinya mulai merancang tahapan, anggaran hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuannya, agar pelaksanaa PSU bisa berjalan dengan baik sesuai perintah MK.

“Jadi PSU digelar di seluruh Kabupaten Sabu Raijua,” kata Raka, kemarin.

Menurutnya, KPU pusat juga sudah mulai melakukan supervisi pada KPU Sabu Raijua dan KPU NTT, untuk menindaklanjuti putusan MK. Ini penting, agar proses PSU tidak terhambat karena masalah komunikasi atau pun jarak.

“Saat ini sedang dipersiapkan. Baik tahapan, anggaran, SDM, maupun koordinasi dengan segenap stakeholder,” ujarnya.

Namun Raka mengaku belum bisa membeberkan kapan pasti PSU Pilkada Sabu Raijua digelar. Dia berjanji akan memberi informasi lanjutan, bila jadwal PSU sudah ditentukan.

Sementara Ketua KPU NTT, Thomas Dohu membenarkan, telah ada supervisi dari KPU pusat untuk menindaklanjuti putusan MK untuk Pilkada Sabu Raijua.

Saat ini, pihaknya bersama KPU Sabu Raijua sedang menyusun tahapan PSU. Termasuk di dalamnya anggaran apa saja yang dibutuhkan. “Jadi, kami rancang PSU lebih awal dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

Thomas menyebut, dalam waktu dekat, KPU Sabu Raijua segera menetapkan keputusan jumlah peserta Pilkada dan jumlah pemilih. “Pemilih berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih Pilkada 9 Desember 2020,” tandasnya.

Perlu diketahui, kasus Orient meledak setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penundaan pelantikan Orient sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih. Pasalnya, Orient tercatat sebagai warga AS, sebagaimana keterangan Kedutaan Besar AS.

Bahkan, pada sidang lanjutan sengketa Pilkada Sabu Raijua sebelumnya, staf teknisi Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles Sigit Setyawan menyebut, Orient telah berbuat tidak jujur saat mengajukan paspor Indonesia pada 2019.

Pasalnya, Orient ternyata memiliki kewarganegaraan AS. “Sebetulnya beliau (Orient) sudah memiliki US Citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Los Angeles saat itu. Kami yakin beliau tidak jujur dalam memberikan keterangan saat permohonan paspor,” jelasnya. [SSL]

]]> Polemik status Warga Negara Asing (WNA) yang disandang Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, mendiskualifikasi Orient dan wakilnya, Thobias Uly. Selanjutnya, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan putusan itu.

Diketahui, Hakim MK resmi mendusikualifikasi Pasangan Calon (Paslon) Orient Patriot Riwu Kore-Thobias Uly sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya didiskualifikasi karena MK menilai, Orient masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS) saat mendaftar sebagai bakal calon (balon) Bupati Sabu Raijua.

Gugatan ini diajukan Paslon nomor urut 3, Takem Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba.

Sementara PSU, tidak diikuti Paslon Orient-Thobias Uly. PSU hanya diikuti Paslon Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale serta Paslon Takem-Herman. Keputusan gugatan ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman, pada Kamis (15/4). Menanggapi hal itu, KPU memastikan, akan menjalankan seluruh putusan MK terkait Pilkada Sabu Raijua.

Segala keperluan untuk PSU Pilkada Sabu Raijuan kini tengah disiapkan. Komisioner KPU pusat I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, untuk bisa menggelar PSU di seluruh Kabupaten Sabu Raijua, institusinya mulai merancang tahapan, anggaran hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuannya, agar pelaksanaa PSU bisa berjalan dengan baik sesuai perintah MK.

“Jadi PSU digelar di seluruh Kabupaten Sabu Raijua,” kata Raka, kemarin.

Menurutnya, KPU pusat juga sudah mulai melakukan supervisi pada KPU Sabu Raijua dan KPU NTT, untuk menindaklanjuti putusan MK. Ini penting, agar proses PSU tidak terhambat karena masalah komunikasi atau pun jarak.

“Saat ini sedang dipersiapkan. Baik tahapan, anggaran, SDM, maupun koordinasi dengan segenap stakeholder,” ujarnya.

Namun Raka mengaku belum bisa membeberkan kapan pasti PSU Pilkada Sabu Raijua digelar. Dia berjanji akan memberi informasi lanjutan, bila jadwal PSU sudah ditentukan.

Sementara Ketua KPU NTT, Thomas Dohu membenarkan, telah ada supervisi dari KPU pusat untuk menindaklanjuti putusan MK untuk Pilkada Sabu Raijua.

Saat ini, pihaknya bersama KPU Sabu Raijua sedang menyusun tahapan PSU. Termasuk di dalamnya anggaran apa saja yang dibutuhkan. “Jadi, kami rancang PSU lebih awal dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

Thomas menyebut, dalam waktu dekat, KPU Sabu Raijua segera menetapkan keputusan jumlah peserta Pilkada dan jumlah pemilih. “Pemilih berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih Pilkada 9 Desember 2020,” tandasnya.

Perlu diketahui, kasus Orient meledak setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penundaan pelantikan Orient sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih. Pasalnya, Orient tercatat sebagai warga AS, sebagaimana keterangan Kedutaan Besar AS.

Bahkan, pada sidang lanjutan sengketa Pilkada Sabu Raijua sebelumnya, staf teknisi Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles Sigit Setyawan menyebut, Orient telah berbuat tidak jujur saat mengajukan paspor Indonesia pada 2019.

Pasalnya, Orient ternyata memiliki kewarganegaraan AS. “Sebetulnya beliau (Orient) sudah memiliki US Citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Los Angeles saat itu. Kami yakin beliau tidak jujur dalam memberikan keterangan saat permohonan paspor,” jelasnya. [SSL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories