Pushtanah Dukung Langkah Menko Polhukam Berantas Mafia Tanah

Direktur Pusat Studi Hukum dan Advokasi Pertanahan (Pushtanah) Duke Arie Widagdo mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberantas mafia tanah yang dinilai banyak melahirkan persoalan di tengah masyakarat.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh Menko Polhukam terkait akan segera terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), untuk melakukan asessment termasuk membentuk tim lintas kementrian dalam rangka melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah, karena pada dasarnya kasus pertanahan ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Duke dalam keterangannya, Kamis (2/6).

Duke menilai, kasus pertanahan menjadi salah satu permasalahan yang rumit di Indonesia. Menurutnya, Mafia tanah merupakan sebuah jaringan yang bekerja secara sistematis dan terstruktur serta tidak berdiri sendiri.

“Dalam praktiknya mafia tanah bukan hanya seorang notaris PPAT saja. Hal ini terbukti dari beberapa kali pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam setiap penangkapannya terdapat pejabat ATR BPN setempat yang ikut terjaring dalam penegakan hukumnya,” papar Duke yang juga Bendahara Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ini.

Duke juga sepakat, mafia tanah merupakan hasil dari patologi birokrasi yang kotor dan panjang. Untuk itu, menurut Duke, mempermudah persyaratan dan prosedur dinilai dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar gelar rapat dengan lintas kementerian dan lembaga, yaitu dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri Keuangan, Jamdatun, serta pejabat utama dari BPKP, dan Kemendagri. Mahfud menjelaskan, pembentukan PP tersebut sebagai tindak lanjut pemerintah, termasuk juga masalah mafia tanah yang masih berkeliaran.

Menurut Mahfud, tim yang memberantas mafia tanah yang sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kantor Staf Presiden, akan juga didorong  agar mengungkap dan menyelesaikan secara hukum.

“Pemerintah berkomitmen, Mafia tanah ini akan kita selesaikan secara bertahap,” tegas Mahfud. ■

]]> Direktur Pusat Studi Hukum dan Advokasi Pertanahan (Pushtanah) Duke Arie Widagdo mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberantas mafia tanah yang dinilai banyak melahirkan persoalan di tengah masyakarat.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh Menko Polhukam terkait akan segera terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), untuk melakukan asessment termasuk membentuk tim lintas kementrian dalam rangka melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah, karena pada dasarnya kasus pertanahan ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Duke dalam keterangannya, Kamis (2/6).

Duke menilai, kasus pertanahan menjadi salah satu permasalahan yang rumit di Indonesia. Menurutnya, Mafia tanah merupakan sebuah jaringan yang bekerja secara sistematis dan terstruktur serta tidak berdiri sendiri.

“Dalam praktiknya mafia tanah bukan hanya seorang notaris PPAT saja. Hal ini terbukti dari beberapa kali pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam setiap penangkapannya terdapat pejabat ATR BPN setempat yang ikut terjaring dalam penegakan hukumnya,” papar Duke yang juga Bendahara Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ini.

Duke juga sepakat, mafia tanah merupakan hasil dari patologi birokrasi yang kotor dan panjang. Untuk itu, menurut Duke, mempermudah persyaratan dan prosedur dinilai dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar gelar rapat dengan lintas kementerian dan lembaga, yaitu dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri Keuangan, Jamdatun, serta pejabat utama dari BPKP, dan Kemendagri. Mahfud menjelaskan, pembentukan PP tersebut sebagai tindak lanjut pemerintah, termasuk juga masalah mafia tanah yang masih berkeliaran.

Menurut Mahfud, tim yang memberantas mafia tanah yang sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kantor Staf Presiden, akan juga didorong  agar mengungkap dan menyelesaikan secara hukum.

“Pemerintah berkomitmen, Mafia tanah ini akan kita selesaikan secara bertahap,” tegas Mahfud. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories