PSI Mau Interpelasi Anies, PDIP Masih Mikir-mikir .

Gara-gara banjir, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta bermaksud menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melihat hal ini, PDIP tak langsung bersikap. PDIP masih mikir-mikir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut, hak interpelasi pada dasarnya merupakan sikap politik dari sebuah fraksi terhadap kinerja eksekutif dalam menangani sebuah masalah. Untuk menentukan sikap politik ini, sebuah partai biasanya lebih dahulu melakukan kajian mendalam. Keputusan itu juga harus diambil dengan kesepakatan bersama di internal sebuah fraksi partai. 

Untuk saat ini, PDIP belum memutuskan sikap akan mengajukan hak interpelasi atau tidak. Sebab, kajian-kajian mendalam atas persoalan banjir belum dilakukan.

“Kami belum sampai pada itu (mengajukan hak interpelasi). Karena sebelum memutuskan atau mengajukan interpelasi harus dilakukan kajian mendalam,” ujarnya kepada RM.id, Kamis (25/2).

Meskipun belum memutuskan, Gembong memastikan, fraksinya secara umum melihat, selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan upaya maksimal dalam pengendalian banjir. Gembong merasa, selama Anies memimpin Jakarta, tak ada program pengendalian banjir yang terealisasi.

“Yang pasti, tidak ada upaya maksimal dalam pengendalian banjir. Tidak ada program pengentasan banjir yang tereksekusi dalam 3 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta,” katanya. [SSL]

]]> .
Gara-gara banjir, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta bermaksud menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melihat hal ini, PDIP tak langsung bersikap. PDIP masih mikir-mikir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut, hak interpelasi pada dasarnya merupakan sikap politik dari sebuah fraksi terhadap kinerja eksekutif dalam menangani sebuah masalah. Untuk menentukan sikap politik ini, sebuah partai biasanya lebih dahulu melakukan kajian mendalam. Keputusan itu juga harus diambil dengan kesepakatan bersama di internal sebuah fraksi partai. 

Untuk saat ini, PDIP belum memutuskan sikap akan mengajukan hak interpelasi atau tidak. Sebab, kajian-kajian mendalam atas persoalan banjir belum dilakukan.

“Kami belum sampai pada itu (mengajukan hak interpelasi). Karena sebelum memutuskan atau mengajukan interpelasi harus dilakukan kajian mendalam,” ujarnya kepada RM.id, Kamis (25/2).

Meskipun belum memutuskan, Gembong memastikan, fraksinya secara umum melihat, selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan upaya maksimal dalam pengendalian banjir. Gembong merasa, selama Anies memimpin Jakarta, tak ada program pengendalian banjir yang terealisasi.

“Yang pasti, tidak ada upaya maksimal dalam pengendalian banjir. Tidak ada program pengentasan banjir yang tereksekusi dalam 3 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta,” katanya. [SSL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories