Proyek Gorden DPR Disorot Kader Banteng Curiga Ada Yang Mau Jelekkan Puan

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dede Indra Permana Soediro menilai, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah tengah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR Puan Maharani.

Hal itu diketahui setelah Fahri meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden Rumah Dinas (Rumdin) DPR senilai Rp 43,5 miliar yang lagi ramai diperbincangkan.

Menurutnya, sebagai mantan Wakil Ketua DPR, Fahri mestinya paham mekanisme penganggaran. Sehingga, komentar tendensius Fahri ke Puan semestinya tidak muncul. “Setiap alat kelengkapan dewan bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar (Badan Anggaran),” ujar anggota Komisi I DPR ini dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menjelaskan, lelang tender penggantian gorden Rumdin DPR merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR. Persoalan ini jelas tak ada kaitannya dengan Puan Maharani selaku Ketua DPR. Bahkan, Puan sudah menugaskan Fraksi PDIP di DPR RI untuk melakukan audit proyek tersebut.

Dede heran dengan pihak-pihak yang tak suka dengan Puan Maharani. Saking ngebetnya, mereka ini kerap mem-bully apapun langkah yang dilakukan Ketua DPP PDIP itu.

Padahal, ungkap Dede, Puan sudah melakukan sejumlah langkah nyata dalam membantu masyarakat akar rumput. Seperti membagikan bertonton beras untuk membantu masyarakat.

Selain itu, Puan juga baru saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jateng. Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak. “Jangan asal apa saja dipakai untuk membunuh karakter Mbak Puan,” sesal Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah ini.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar. Fahri meminta Ketua DPR Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini. “Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja dong,” kata Fahri.

Menurutnya, pimpinan DPR seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini.

“Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin undang-undang dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden,” ujarnya.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC juga ikut mengkritik pengadaan gorden Rumdin DPR. Dia bilang, ada kejanggalan atas pengadaan gorden mewah ini. Pertama, harganya begitu fantastis. Jauh lebih tinggi dari harga pasar. Diungkapkan, PSI sudah melakukan survei ke pasar dan bisa mendapat spek lebih bagus dengan harga belasan juta.

Untuk diketahui, akhir bulan Maret lalu, Sekretaris Jenderal DPR-RI Indra Iskandar menjelaskan ke media, ada 505 rumah dinas DPR yang akan diperbarui gordennya dengan anggaran per rumah rata-rata 80 jutaan, dengan pajak sekitar 90 juta rupiah.

Diketahui dari keterangan yang tertera dalam situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR tender ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ dengan kode tender 732087 tersebut dimenangkan PT. Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran 43,5 miliar. [FAQ/BSH]

]]> Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dede Indra Permana Soediro menilai, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah tengah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR Puan Maharani.

Hal itu diketahui setelah Fahri meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden Rumah Dinas (Rumdin) DPR senilai Rp 43,5 miliar yang lagi ramai diperbincangkan.

Menurutnya, sebagai mantan Wakil Ketua DPR, Fahri mestinya paham mekanisme penganggaran. Sehingga, komentar tendensius Fahri ke Puan semestinya tidak muncul. “Setiap alat kelengkapan dewan bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar (Badan Anggaran),” ujar anggota Komisi I DPR ini dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menjelaskan, lelang tender penggantian gorden Rumdin DPR merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR. Persoalan ini jelas tak ada kaitannya dengan Puan Maharani selaku Ketua DPR. Bahkan, Puan sudah menugaskan Fraksi PDIP di DPR RI untuk melakukan audit proyek tersebut.

Dede heran dengan pihak-pihak yang tak suka dengan Puan Maharani. Saking ngebetnya, mereka ini kerap mem-bully apapun langkah yang dilakukan Ketua DPP PDIP itu.

Padahal, ungkap Dede, Puan sudah melakukan sejumlah langkah nyata dalam membantu masyarakat akar rumput. Seperti membagikan bertonton beras untuk membantu masyarakat.

Selain itu, Puan juga baru saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jateng. Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak. “Jangan asal apa saja dipakai untuk membunuh karakter Mbak Puan,” sesal Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah ini.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar. Fahri meminta Ketua DPR Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini. “Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja dong,” kata Fahri.

Menurutnya, pimpinan DPR seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini.

“Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin undang-undang dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden,” ujarnya.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC juga ikut mengkritik pengadaan gorden Rumdin DPR. Dia bilang, ada kejanggalan atas pengadaan gorden mewah ini. Pertama, harganya begitu fantastis. Jauh lebih tinggi dari harga pasar. Diungkapkan, PSI sudah melakukan survei ke pasar dan bisa mendapat spek lebih bagus dengan harga belasan juta.

Untuk diketahui, akhir bulan Maret lalu, Sekretaris Jenderal DPR-RI Indra Iskandar menjelaskan ke media, ada 505 rumah dinas DPR yang akan diperbarui gordennya dengan anggaran per rumah rata-rata 80 jutaan, dengan pajak sekitar 90 juta rupiah.

Diketahui dari keterangan yang tertera dalam situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR tender ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ dengan kode tender 732087 tersebut dimenangkan PT. Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran 43,5 miliar. [FAQ/BSH]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories