Protes Verifikasi Faktual Partai Buruh Geruduk KPU

Bila tidak ada aral melintang, Partai Buruh menyambangi markas Komisi Pemillihan Umum (KPU) hari ini, sekitar Pukul 11.00 WIB. Selain bentuk silaturahmi sebagai partai baru, kedatangan kali ini sekaligus melaporkan tentang berbagai potensi keruwetan Pemilu 2024. Terutama, terkait proses verifikasi faktual.

“Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024, kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan,”ujar Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Partai Buruh ini mencatat, ada beberapa potensi keruwetan pada Pemilu 2024. Ada beberapa aturan Pemilu yang dianggapnya tidak adil.

Dia memberi contoh, aturan yang dianggap membatasi masyarakat untuk berpartai. Yaitu, tentang keanggotaan seseorang di suatu partai politik itu harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik anggota parpol. Hal ini, tertuang di dalam Peraturan KPU (PKPU) dan draf KPU yang mengatur pendaftaran dan verifikasi.

Aturan ini, menjadi penting untuk dibahas karena terkait salah satu poin utama sebuah parpol lolos verifikasi faktual. Pasalnya, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Di mana, parpol wajib memiliki anggota sekurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten atau Kota.

“Misalnya Partai Buruh, para buruh di Bekasi kan tidak semua punya KTP setempat,” sebutnya.

Said menafsirkan, seorang penduduk, bisa menjadi anggota parpol asalkan sesuai dengan alamat KTP. Statusnya, sebagai anggota partai tidak diakui bila terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten atau kota yang lain di Indonesia.

 

Menurutnya, aturan tersebut bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara, sebagaimana telah dijamin UUD 1945. Bagaimana mungkin, kelakarnya, untuk sekadar menjadi anggota parpol saja, masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai KTP.

Sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara, seperti untuk menjadi Caleg DPR atau DPD saja, sebutnya, tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

“Saya lihat KPU tampaknya keliru menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KTP. Padahal tidak demikian,” katanya.

Asumsinya, definisi penduduk itu tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Pengertian itu, dipertegas di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah tempat tinggal, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka,” ungkapnya. ■

]]> Bila tidak ada aral melintang, Partai Buruh menyambangi markas Komisi Pemillihan Umum (KPU) hari ini, sekitar Pukul 11.00 WIB. Selain bentuk silaturahmi sebagai partai baru, kedatangan kali ini sekaligus melaporkan tentang berbagai potensi keruwetan Pemilu 2024. Terutama, terkait proses verifikasi faktual.

“Sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2024, kami memandang penting untuk beraudiensi dengan KPU. Selain berkenalan, tentu ada banyak hal yang kami anggap krusial untuk didiskusikan,”ujar Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Partai Buruh ini mencatat, ada beberapa potensi keruwetan pada Pemilu 2024. Ada beberapa aturan Pemilu yang dianggapnya tidak adil.

Dia memberi contoh, aturan yang dianggap membatasi masyarakat untuk berpartai. Yaitu, tentang keanggotaan seseorang di suatu partai politik itu harus didasari pada alamat yang tertera pada KTP elektronik anggota parpol. Hal ini, tertuang di dalam Peraturan KPU (PKPU) dan draf KPU yang mengatur pendaftaran dan verifikasi.

Aturan ini, menjadi penting untuk dibahas karena terkait salah satu poin utama sebuah parpol lolos verifikasi faktual. Pasalnya, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Di mana, parpol wajib memiliki anggota sekurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten atau Kota.

“Misalnya Partai Buruh, para buruh di Bekasi kan tidak semua punya KTP setempat,” sebutnya.

Said menafsirkan, seorang penduduk, bisa menjadi anggota parpol asalkan sesuai dengan alamat KTP. Statusnya, sebagai anggota partai tidak diakui bila terdaftar pada kepengurusan partai di kabupaten atau kota yang lain di Indonesia.

 

Menurutnya, aturan tersebut bertentangan dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak politik warga negara, sebagaimana telah dijamin UUD 1945. Bagaimana mungkin, kelakarnya, untuk sekadar menjadi anggota parpol saja, masyarakat dibebani syarat harus beralamat sesuai KTP.

Sedangkan untuk menjadi calon pejabat negara, seperti untuk menjadi Caleg DPR atau DPD saja, sebutnya, tidak ada kewajiban calon untuk bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di daerah pemilihannya.

“Saya lihat KPU tampaknya keliru menafsirkan makna “penduduk” yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam bayangan KPU, satu-satunya parameter penduduk adalah KTP. Padahal tidak demikian,” katanya.

Asumsinya, definisi penduduk itu tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Pengertian itu, dipertegas di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi, merujuk pada pengertian konstitusi tersebut, tolok ukur penduduk yang sesungguhnya adalah tempat tinggal, bukan KTP. Adapun tempat tinggal penduduk tidak selalu sama dengan yang tertera di KTP mereka,” ungkapnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories