Pro Dan Kontra Naikkan Suhu Politik Warga Malaysia Ribut Penggunaan Kata Allah

Ada-ada saja negara tetangga kita, Malaysia.Di negeri itu, kini tengah terjadi pro dan kontra penggu­naan kata Allah oleh umat Kristiani. Kini, polemik itu meruncing, setelah Pengadilan Tinggi memboleh­kan umat Kristiani memakainya.

Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia, itu dibacakan Rabu (10/3). Isi putusannya, mem­bolehkan umat Kristiani meng­gunakan kata Allah dalam pendidikan agama, publikasi dan berdoa menimbulkan pro-kontra. Putusan itu membuat kalangan kontra dengan putusan itu merencanakan aksi protes turun ke jalan.

Sebelum reaksi membesar, Inspektur Jenderal Kepolisian Di Raja Malaysia Abdul Hamid Bador memperingatkan, semua pihak untuk menghormati putu­san pengadilan. Dia mengancam, akan memberikan hukuman bagi yang menentang putusan pengadilan.

Menurut Abdul Hamid, pihak yang nekat turun ke jalan me­nyuarakan protes akan dijatuhi hukuman penistaan agama. “Jika kita tidak menghormati putusan pengadilan, negara ini akan hancur,” tegasnya dikutip media setempat, Malaysia Kini, kemarin.

Dia meminta, masyarakat merespons putusan tersebut dengan mengambil jalur hukum.

“Jika anda tidak puas dengan putusan hakim ajukan banding atau ajukan permohonan ke par­lemen. Jangan bawa ketidakpua­san ke jalanan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin mengimbau, semua pihak tetap tenang dan menghor­mati proses peradilan. Dia juga meminta putusan pengadilan tidak dipolitisir. Ia menegaskan, kementeriannya akan memutus­kan langkah selanjutnya setelah putusan pengadilan diterima pihaknya secara tertulis.

“Sementara itu, saya mengim­bau semua orang untuk tetap tenang,” ujar Hamzah dalam pernyataannya, Kamis (11/3).

Selain memutuskan soal peng­gunaan kata Allah, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur juga memu­tuskan umat Kristen bisa menggu­nakan tiga kata Arab lainnya, yakni Baitullah, Kaabah dan shalat.

Menanggapi putusan itu, koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai UMNO (Organisasi Nasional Malaysia Bersatu) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mendesak agar putusan Pengadilan Tinggi itu dibawa ke Pengadilan Banding. Namun para pemimpin negara bagian Sarawak dan Sabah menyarankanagar politisi tidak campur tangan dalam putusan pengadilan.

 

“Saya berharap kita membiarkan orang-orang beragama dan pengadilan untuk memutuskan masalah keagamaan, bukan poli­tikus,” kata Wakil Kepala Menteri Sarawak Tan Sri James.

James menambahkan, jika UMNO dan PASingin menga­jukan banding atas putusan itu, hal tersebut sama saja dengan meminta peninjauan atas pasal 11 Konstitusi Federal Malaysia yang menjamin kebebasan beragama.

Komentar senada dilontarkan Anggota Parlemen Selangau, Baru Bian, dari Partai Sarawak Bersatu (PSB) yang merupakan oposisi di wilayah itu. Ia menye­but putusan Pengadilan Tinggi menegaskan perlindungan ke­bebasan dan hak beragama di bawah Konstitusi Federal.

“Meskipun kita mengakui hak untuk mengajukan banding, kita menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dipolitisasi,” tegasnya.

Hakim Nor Bee Ariffin mengabulkan uji materi atau judicial review yang diajukan se­orang warga Malaysia keturunan Melanau, kelompok etnis di Negara Bagian Sarawak, penganut Kristen bernama Jill Ireland, terhadap hak konstitu­sional menjalankan agamanya di negara tersebut.

Kasus ini berawal pada 2008, saat petugas bea cukai di Bandara Internasional Kuala Lumpur menyita delapan CD milik Ireland yang berjudul Cara Hidup Dalam Kerajaan Allah, Hidup Benar Dalam Kerajaan Allah Dan Ibadah Yang Benar Dalam Kerajaan Allah.

Penyitaan itu, menurut BBC, didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 yang melarang publikasi Kristen berbahasa Melayu meng­gunakan kata Allah. Banyak umat Kristiani yang berbahasa Melayu mengatakan, kata itu telah digunakan di Malaysia selama berabad-abad, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dalam putusannya me­nyatakan, Konstitusi Malaysia memberi Ireland kesetaraan di hadapan hukum dan dia berhak mengimpor publikasi dalam men­jalankan haknya untuk mendidik dan mempraktikkan agamanya.

“Pengadilan juga menyatakan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 melanggar hukum dan konstitusi,” kata pengacara Jill Ireland, Annou Xavier. [DAY]

]]> Ada-ada saja negara tetangga kita, Malaysia.Di negeri itu, kini tengah terjadi pro dan kontra penggu­naan kata Allah oleh umat Kristiani. Kini, polemik itu meruncing, setelah Pengadilan Tinggi memboleh­kan umat Kristiani memakainya.

Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia, itu dibacakan Rabu (10/3). Isi putusannya, mem­bolehkan umat Kristiani meng­gunakan kata Allah dalam pendidikan agama, publikasi dan berdoa menimbulkan pro-kontra. Putusan itu membuat kalangan kontra dengan putusan itu merencanakan aksi protes turun ke jalan.

Sebelum reaksi membesar, Inspektur Jenderal Kepolisian Di Raja Malaysia Abdul Hamid Bador memperingatkan, semua pihak untuk menghormati putu­san pengadilan. Dia mengancam, akan memberikan hukuman bagi yang menentang putusan pengadilan.

Menurut Abdul Hamid, pihak yang nekat turun ke jalan me­nyuarakan protes akan dijatuhi hukuman penistaan agama. “Jika kita tidak menghormati putusan pengadilan, negara ini akan hancur,” tegasnya dikutip media setempat, Malaysia Kini, kemarin.

Dia meminta, masyarakat merespons putusan tersebut dengan mengambil jalur hukum.

“Jika anda tidak puas dengan putusan hakim ajukan banding atau ajukan permohonan ke par­lemen. Jangan bawa ketidakpua­san ke jalanan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin mengimbau, semua pihak tetap tenang dan menghor­mati proses peradilan. Dia juga meminta putusan pengadilan tidak dipolitisir. Ia menegaskan, kementeriannya akan memutus­kan langkah selanjutnya setelah putusan pengadilan diterima pihaknya secara tertulis.

“Sementara itu, saya mengim­bau semua orang untuk tetap tenang,” ujar Hamzah dalam pernyataannya, Kamis (11/3).

Selain memutuskan soal peng­gunaan kata Allah, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur juga memu­tuskan umat Kristen bisa menggu­nakan tiga kata Arab lainnya, yakni Baitullah, Kaabah dan shalat.

Menanggapi putusan itu, koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai UMNO (Organisasi Nasional Malaysia Bersatu) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mendesak agar putusan Pengadilan Tinggi itu dibawa ke Pengadilan Banding. Namun para pemimpin negara bagian Sarawak dan Sabah menyarankanagar politisi tidak campur tangan dalam putusan pengadilan.

 

“Saya berharap kita membiarkan orang-orang beragama dan pengadilan untuk memutuskan masalah keagamaan, bukan poli­tikus,” kata Wakil Kepala Menteri Sarawak Tan Sri James.

James menambahkan, jika UMNO dan PASingin menga­jukan banding atas putusan itu, hal tersebut sama saja dengan meminta peninjauan atas pasal 11 Konstitusi Federal Malaysia yang menjamin kebebasan beragama.

Komentar senada dilontarkan Anggota Parlemen Selangau, Baru Bian, dari Partai Sarawak Bersatu (PSB) yang merupakan oposisi di wilayah itu. Ia menye­but putusan Pengadilan Tinggi menegaskan perlindungan ke­bebasan dan hak beragama di bawah Konstitusi Federal.

“Meskipun kita mengakui hak untuk mengajukan banding, kita menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dipolitisasi,” tegasnya.

Hakim Nor Bee Ariffin mengabulkan uji materi atau judicial review yang diajukan se­orang warga Malaysia keturunan Melanau, kelompok etnis di Negara Bagian Sarawak, penganut Kristen bernama Jill Ireland, terhadap hak konstitu­sional menjalankan agamanya di negara tersebut.

Kasus ini berawal pada 2008, saat petugas bea cukai di Bandara Internasional Kuala Lumpur menyita delapan CD milik Ireland yang berjudul Cara Hidup Dalam Kerajaan Allah, Hidup Benar Dalam Kerajaan Allah Dan Ibadah Yang Benar Dalam Kerajaan Allah.

Penyitaan itu, menurut BBC, didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 yang melarang publikasi Kristen berbahasa Melayu meng­gunakan kata Allah. Banyak umat Kristiani yang berbahasa Melayu mengatakan, kata itu telah digunakan di Malaysia selama berabad-abad, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan.

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dalam putusannya me­nyatakan, Konstitusi Malaysia memberi Ireland kesetaraan di hadapan hukum dan dia berhak mengimpor publikasi dalam men­jalankan haknya untuk mendidik dan mempraktikkan agamanya.

“Pengadilan juga menyatakan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 melanggar hukum dan konstitusi,” kata pengacara Jill Ireland, Annou Xavier. [DAY]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories