Presidensi G20 dan Tantangan Kebangsaan Kita!

Recover together-recover stronger. Demikian semboyan yang diangkat Presiden Jokowi dalam Presidensi G20. Semboyang yang mengajak semua orang untuk bangkit dari keterpurukan pandemi Covid-19.

Presidensi G20 merupakan kegiatan mengelola forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Berbeda dari forum multilateral pada umumnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi diampu negara anggota secara berganti setiap tahun. Indonesia mengampu Presidensi di tahun 2022, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai akhir November 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut, Presidensi G20 sebagai “momentum branding Indonesia di dunia internasional”. Keterlibatan Indonesia di G20 telah berlangsung sejak 1999, ketika Indonesia tengah menghadapi krisis moneter. G20 berhasil menjadi ladang pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Tercatat dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Namun demikian, pencapaian Indonesia di ajang G20 sampai saat ini masih dipertanyakan. Jumlah pengangguran yang pada semester kedua tahun 2021 menaik sekitar 1 persen dari semester sebelumnya, kemiskinan yang angkanya lebih tinggi dari sebelum pandemi, korupsi yang masih terus terjadi, yang terbaru adalah operasi tangkap tangan (OTT) pada empat pejabat negara, serta pengelolaan kebijakan pandemi yang masih ambigu, memicu refleksi kritis: “apakah Indonesia layak mengampu presidensi 2022?”

Kerentanan yang bertubi-tubi, membuat citra (image) ajang perayaan Presidensi G20 sebagai ajang yang ambisius dan tidak empatik. Perlu disadari secara lebih luas, Presidensi G20 bukan sekadar momentum branding, tetapi juga momentum perubahan.

Melalui partisipasi luas negara industri dan pasar negara berkembang utama, G20 merupakan model tepat untuk kerjasama dunia global. G20 mampu membuka peluang investasi, memicu paket stimulus fiskal di seluruh dunia dan menyelamatkan jutaan lapangan kerja yang terancam hancur.

Bukan Indonesia jika menyerah dan mundur dari kritik atas artikulasi G20. Sudah sejak masa Soekarno, Indonesia mengambil keberanian out of the box. Di tengah pertarungan politik luar negeri yang terbelah menjadi blok Barat da Timur, Indonesia berani menginisiasi prinsip politik luar negeri “Bebas-Aktif”.

Indonesia bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, mempersatukan kekuatan ekonomi negara-negara non-blok. Jika sekarang Indonesia mengambil langkah berani memegang tampuk presidensi, ini artinya Indonesia siap mengambil peran dalam kebijakan perekonomian dunia.

Presidensi G20 bukan hanya momentum branding, tetapi juga momentum perubahan. Melalui presidensi G20, Indonesia punya kesempatan untuk berbenah. Di jalur Sherpa (isu ekonomi non keuangan), Indonesia punya kesempatan membangun strategi pemulihan kesehatan nasional dan strategi transformasi pendidikan digital era normal baru.

Sedangkan pada jalur keuangan, Indonesia memiliki peluang untuk mengedepankan pariwisata dan keterbukaan informasi sebagai exit policy pemulihan ekonomi global pasca pandemi.

 

Presidensi G20 harus menjadi ajang penguatan komunikasi dan koordinasi antar unit dan sub unit pada Kementerian Lembaga, pada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai tingkatannya. Arahan Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi masif dalam dan luar negeri untuk membangun terus kepada Indonesia, perlu dimanifestasikan secara nyata. Tata kelola pemerintahan wajib mengorkestrasi narasi inklusif, transparan dan akuntabel.

Pemerintah di momen Presidensi sudah sepatutnya membuka lingkungan keterlibatan dari kekuatan yang beragam; etnis, agama, budaya, gender, masyarakat minoritas dan marjinal. Tata kelola pemerintah harus didesain untuk mendukung partisipasi, toleransi dan keterbukaan publik, menciptakan rasa hormat serta koneksi dari berbagai kelompok.

Penganggaran program dan kegiatan berada pada ranah yang berkelanjutan, bukan pada pemenuhan administratif kinerja yang ujungnya berakhir pada penghabisan jumlah pembiayaan.

Ada banyak pekerjaan rumah yang bisa diakselerasi dalam momentum presidensi G20. Infrastruktur dan hak asasi manusia di antaranya.

Infrastruktur mempersyaratkan pemodal, tata ruang dan juga lingkungan, jika dalam menyelenggarakan infrastruktur, mengabaikan hak-hak asasi manusia, maka pekerjaan rumah ini dapat menjadi bumerang konflik. Artikulasi ambisius G20 wajib sejalan dengan artikulasi Sustainable Development Goals 2030 yang mempersyaratkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada kesetaraan dengan prinsip universal, terintegrasi, tanpa seorang pun terlewatkan (no-one left behind).

Presidensi G20 hanya akan menjadi momentum branding jika seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, baik pemerintah, masyarakat, swasta serta media, secara bersama-sama memiliki kesadaran me-recovery keadaan. Melihat pandemi sebagai landasan perbaikan kesehatan nasional, memandang investasi sebagai aset bersama, menempatkan gotong royong sebagai hubungan interaksi setara antara pemerintah (yudikatif, eksekutif, legislatif) dengan masyarakat.

Semua kembali kepada intensi bangsa Indonesia, apakah Presidensi G20 akan menjadi titik tolak kebangsaan atau sekadar koordinat siklus sejarah yang hanya terekam di buku PKN. Sebab refleksi kritis yang muncul pada perayaan Presidensi G20 bukan refleksi yang tabu. Pengangguran dan kemiskinan adalah hal nyata, korupsi dan kolusi politik menjadi tontonan sehari-hari, radikalisme-ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan yang berjalan di tempat.

Tanpa perubahan nyata, pencapaian seperti Presidensi G20 akibatnya tidak bisa dihargai. Bangsa ini tidak merasa bangga dengan apa yang telah dicapai. Mereka akan menganggap pencapaian sebagai formalitas semata.

Sudah waktunya kita untuk Recover Together-Recover Stronger! (*)

]]> Recover together-recover stronger. Demikian semboyan yang diangkat Presiden Jokowi dalam Presidensi G20. Semboyang yang mengajak semua orang untuk bangkit dari keterpurukan pandemi Covid-19.

Presidensi G20 merupakan kegiatan mengelola forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Berbeda dari forum multilateral pada umumnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi diampu negara anggota secara berganti setiap tahun. Indonesia mengampu Presidensi di tahun 2022, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai akhir November 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut, Presidensi G20 sebagai “momentum branding Indonesia di dunia internasional”. Keterlibatan Indonesia di G20 telah berlangsung sejak 1999, ketika Indonesia tengah menghadapi krisis moneter. G20 berhasil menjadi ladang pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Tercatat dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Namun demikian, pencapaian Indonesia di ajang G20 sampai saat ini masih dipertanyakan. Jumlah pengangguran yang pada semester kedua tahun 2021 menaik sekitar 1 persen dari semester sebelumnya, kemiskinan yang angkanya lebih tinggi dari sebelum pandemi, korupsi yang masih terus terjadi, yang terbaru adalah operasi tangkap tangan (OTT) pada empat pejabat negara, serta pengelolaan kebijakan pandemi yang masih ambigu, memicu refleksi kritis: “apakah Indonesia layak mengampu presidensi 2022?”

Kerentanan yang bertubi-tubi, membuat citra (image) ajang perayaan Presidensi G20 sebagai ajang yang ambisius dan tidak empatik. Perlu disadari secara lebih luas, Presidensi G20 bukan sekadar momentum branding, tetapi juga momentum perubahan.

Melalui partisipasi luas negara industri dan pasar negara berkembang utama, G20 merupakan model tepat untuk kerjasama dunia global. G20 mampu membuka peluang investasi, memicu paket stimulus fiskal di seluruh dunia dan menyelamatkan jutaan lapangan kerja yang terancam hancur.

Bukan Indonesia jika menyerah dan mundur dari kritik atas artikulasi G20. Sudah sejak masa Soekarno, Indonesia mengambil keberanian out of the box. Di tengah pertarungan politik luar negeri yang terbelah menjadi blok Barat da Timur, Indonesia berani menginisiasi prinsip politik luar negeri “Bebas-Aktif”.

Indonesia bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, mempersatukan kekuatan ekonomi negara-negara non-blok. Jika sekarang Indonesia mengambil langkah berani memegang tampuk presidensi, ini artinya Indonesia siap mengambil peran dalam kebijakan perekonomian dunia.

Presidensi G20 bukan hanya momentum branding, tetapi juga momentum perubahan. Melalui presidensi G20, Indonesia punya kesempatan untuk berbenah. Di jalur Sherpa (isu ekonomi non keuangan), Indonesia punya kesempatan membangun strategi pemulihan kesehatan nasional dan strategi transformasi pendidikan digital era normal baru.

Sedangkan pada jalur keuangan, Indonesia memiliki peluang untuk mengedepankan pariwisata dan keterbukaan informasi sebagai exit policy pemulihan ekonomi global pasca pandemi.

 

Presidensi G20 harus menjadi ajang penguatan komunikasi dan koordinasi antar unit dan sub unit pada Kementerian Lembaga, pada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai tingkatannya. Arahan Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi masif dalam dan luar negeri untuk membangun terus kepada Indonesia, perlu dimanifestasikan secara nyata. Tata kelola pemerintahan wajib mengorkestrasi narasi inklusif, transparan dan akuntabel.

Pemerintah di momen Presidensi sudah sepatutnya membuka lingkungan keterlibatan dari kekuatan yang beragam; etnis, agama, budaya, gender, masyarakat minoritas dan marjinal. Tata kelola pemerintah harus didesain untuk mendukung partisipasi, toleransi dan keterbukaan publik, menciptakan rasa hormat serta koneksi dari berbagai kelompok.

Penganggaran program dan kegiatan berada pada ranah yang berkelanjutan, bukan pada pemenuhan administratif kinerja yang ujungnya berakhir pada penghabisan jumlah pembiayaan.

Ada banyak pekerjaan rumah yang bisa diakselerasi dalam momentum presidensi G20. Infrastruktur dan hak asasi manusia di antaranya.

Infrastruktur mempersyaratkan pemodal, tata ruang dan juga lingkungan, jika dalam menyelenggarakan infrastruktur, mengabaikan hak-hak asasi manusia, maka pekerjaan rumah ini dapat menjadi bumerang konflik. Artikulasi ambisius G20 wajib sejalan dengan artikulasi Sustainable Development Goals 2030 yang mempersyaratkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada kesetaraan dengan prinsip universal, terintegrasi, tanpa seorang pun terlewatkan (no-one left behind).

Presidensi G20 hanya akan menjadi momentum branding jika seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, baik pemerintah, masyarakat, swasta serta media, secara bersama-sama memiliki kesadaran me-recovery keadaan. Melihat pandemi sebagai landasan perbaikan kesehatan nasional, memandang investasi sebagai aset bersama, menempatkan gotong royong sebagai hubungan interaksi setara antara pemerintah (yudikatif, eksekutif, legislatif) dengan masyarakat.

Semua kembali kepada intensi bangsa Indonesia, apakah Presidensi G20 akan menjadi titik tolak kebangsaan atau sekadar koordinat siklus sejarah yang hanya terekam di buku PKN. Sebab refleksi kritis yang muncul pada perayaan Presidensi G20 bukan refleksi yang tabu. Pengangguran dan kemiskinan adalah hal nyata, korupsi dan kolusi politik menjadi tontonan sehari-hari, radikalisme-ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan yang berjalan di tempat.

Tanpa perubahan nyata, pencapaian seperti Presidensi G20 akibatnya tidak bisa dihargai. Bangsa ini tidak merasa bangga dengan apa yang telah dicapai. Mereka akan menganggap pencapaian sebagai formalitas semata.

Sudah waktunya kita untuk Recover Together-Recover Stronger! (*)
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories