PPKM Jawa Bali Turun Level Wakil Ketua MPR: Testing Dan Tracing Jangan Menurun

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai 30 Agustus 2021.

Dalam pernyataan resmi Presiden Jokowi dijelaskan, PPKM di Jawa Bali turun level dari 4 menjadi 3. Ini merupakan kebijakan penyesuaian perkembangan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah.

Syarief menilai, kebijakan perpanjangan PPKM Jawa Bali tepat diambil untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19.

“Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Namun, lemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis,” imbau Syarief dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani melakukan karantina pada wilayah zona merah yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia.

Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penularan antar wilayah. Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah untuk memperbanyak testing. Bukan sebaliknya menurunkannya.

“Pemerintah harus semakin memperbanyak orang atau spesimen yang dites sehingga kasus positif dapat dideteksi, ditracing, dan dilokalisir serta tidak semakin menyebar kemana-mana,” pinta Syarief.

Ia juga berharap, program vaksinasi dapat segera dilanjutkan sehingga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi adalah salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentu herd immunity. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target minimal 80 persen masyarakat tervaksin dan terbentuk kekebalan kolektif di Indonesia.

Dia pun mendorong agar pemerintah memperhatikan positivity rate di Indonesia. Positivity rate Covid-19 di Indonesia masih berada di atas 20 persen, jauh di atas standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar maksimal 5 persen.

“Pemerintah harus melakukan testing secara optimal, sembari pengetatan protokol kesehatan, dan masih tetap lakukan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia sehingga tidak terjadi potensi penyebaran varian baru Covid-19,” pungkas Syarief. [TIF]

]]> Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai 30 Agustus 2021.

Dalam pernyataan resmi Presiden Jokowi dijelaskan, PPKM di Jawa Bali turun level dari 4 menjadi 3. Ini merupakan kebijakan penyesuaian perkembangan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah.

Syarief menilai, kebijakan perpanjangan PPKM Jawa Bali tepat diambil untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19.

“Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Namun, lemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis,” imbau Syarief dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani melakukan karantina pada wilayah zona merah yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia.

Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penularan antar wilayah. Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah untuk memperbanyak testing. Bukan sebaliknya menurunkannya.

“Pemerintah harus semakin memperbanyak orang atau spesimen yang dites sehingga kasus positif dapat dideteksi, ditracing, dan dilokalisir serta tidak semakin menyebar kemana-mana,” pinta Syarief.

Ia juga berharap, program vaksinasi dapat segera dilanjutkan sehingga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi adalah salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentu herd immunity. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target minimal 80 persen masyarakat tervaksin dan terbentuk kekebalan kolektif di Indonesia.

Dia pun mendorong agar pemerintah memperhatikan positivity rate di Indonesia. Positivity rate Covid-19 di Indonesia masih berada di atas 20 persen, jauh di atas standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar maksimal 5 persen.

“Pemerintah harus melakukan testing secara optimal, sembari pengetatan protokol kesehatan, dan masih tetap lakukan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia sehingga tidak terjadi potensi penyebaran varian baru Covid-19,” pungkas Syarief. [TIF]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories