PPKM Darurat DPR : Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lisda Hendrajoni berharap, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa diiringi dengan bantuan sosial tunai dari pemerintah dan diberikan dengan tepat sasaran.

“Ini ibarat makan buah simalakama.  Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” katanya dalam keterangan tertulis kepada RM.id, Minggu (18/7/2021).

Anggota DPR dari Sumatera Barat ini juga berharap kepada masyarakat, jangan sampai muncul rasa cemburu saat bantuan sosial diberikan pemerintah kepada warga terdampak pandemi Covid-19. 

Pihaknya khawatir, jika muncul rasa cemburu yang berlebihan, bisa menimbulkan permasalahan baru, yakni perpecahan antar masyarakat.

 

Soal rencana perpanjangan masa PPKM, Lisda menilai butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.

“Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya,” pungkasnya. 

Menurutnya, dampak dari PPKM sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.

Lisda menilai, masyarakat seperti inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah, agar mereka tetap bertahan hidup di tengah pandemi.

“Sekarang banyak yang mengadu karena di PHK tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan aja mereka sulit,” ujar Lisda.

Namun dibalik itu, Lisda mengaku PPKM Darurat juga perlu dijalankan mengingat ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. [FAZ]

]]> Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lisda Hendrajoni berharap, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa diiringi dengan bantuan sosial tunai dari pemerintah dan diberikan dengan tepat sasaran.

“Ini ibarat makan buah simalakama.  Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” katanya dalam keterangan tertulis kepada RM.id, Minggu (18/7/2021).

Anggota DPR dari Sumatera Barat ini juga berharap kepada masyarakat, jangan sampai muncul rasa cemburu saat bantuan sosial diberikan pemerintah kepada warga terdampak pandemi Covid-19. 

Pihaknya khawatir, jika muncul rasa cemburu yang berlebihan, bisa menimbulkan permasalahan baru, yakni perpecahan antar masyarakat.

 

Soal rencana perpanjangan masa PPKM, Lisda menilai butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.

“Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya,” pungkasnya. 

Menurutnya, dampak dari PPKM sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.

Lisda menilai, masyarakat seperti inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah, agar mereka tetap bertahan hidup di tengah pandemi.

“Sekarang banyak yang mengadu karena di PHK tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan aja mereka sulit,” ujar Lisda.

Namun dibalik itu, Lisda mengaku PPKM Darurat juga perlu dijalankan mengingat ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. [FAZ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories