PP Hima Persis Keluarkan 7 Sikap, Dari Masalah BBM Sampai Isu Presiden 3 Periode

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Ilham Nurhidayatullah mengeluarkan tujuh pernyataan sikap atas kondisi bangsa saat ini. Tujuh pernyataan sikap itu menyangkut masalah bahan bakar minyak (BBM) sampai isu presiden tiga periode.

Ilham menerangkan, per 1 April 2022, Pemerintah menetapkan kenaikan BBM jenis Pertamax, dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500. Adapun untuk harga BBM jenis Pertalite tidak ada perubahan.

“Karena adanya disparitas harga Pertamax dan Pertalite yang jauh, menyebabkan warga yang sering menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Oleh karena itu, terjadi lonjakan volume penjualan Pertalite sehingga di beberapa daerah ketersediaan Pertalite ini semakin berkurang,” paparnya, Senin (11/4).

Kekurangan ini, lanjutnya, membuat warga gaduh serta mengeluh. Pihak Pertamina sebenarnya sudah akan terus memasok dan menjaga ketersediaan stok Pertalite, tapi di beberapa daerah antrean.

Selain itu, muncul wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG. Hal ini membuat kondisi di masyarakat semakin gaduh. “Kenaikan harga pertalite dan LPG akan menambah beban rakyat di tengah harga komoditas pangan yang naik dan pencabutan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng,” imbuhnya.

Masalah BBM dan LPG ini, lanjutnya, muncul karena ketergantungan Indonesia terhadap impor. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah secepatnya merumuskan langkah strategis untuk melepaskan dari ketergantungan impor, dan mulai meningkatkan produksi dalam negeri.

Dia melalui menyoroti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Menurutnya, hal ini sangat berpengaruh di masyarakat, sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.

 

Selanjutnya, mengenai sikap Presiden Jokowi yang telah meminta jajarannya menyiapkan pelaksaan Pemilu 2024 demi menghentikan isu perpanjangan masa jabatan dan pressiden 3 periode. Dia merasa, hal ini belum cukup merekan isu di masyarakat.

“Untuk itu, kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk bertindak tegas jajaran yang pernah mewacanakan perpanjangan masa jabatan agar kembali kepada konstitusi yang berlaku dan kembali menjalankan tugas kenegaraannya,” ucapnya.

Ilham lalu merinci tujuh pernyataan sikap Hima Persis. Pertama, menolak kenaikan harga LPG dan bahan pokok. Kedua, meminta Pemerintah segera menstabilkan harga BBM. Ketiga, meminta Pemerintah segera menetapkan HET minyak goreng di Indonesia.

Keempat, menolak kenaikan PPN 11 persen. Kelima, mendesak Pemerintah segera menghadirkan langkah dan rencana strategis dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar mampu melepaskan dari ketergantungan impor dari asing.

Keenam, mendesak Presiden Jokowi agar menyatakan sikap terbuka untuk menolak wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Ketujuh, mendesak Jokowi bertindak tegas kepada jajarannya untuk berhenti menyuarakan wancana penundaan Pemilu 2024, juga wancana amandemen konstitusi UUD 1945 mengenai presiden 3 periode.

“Dengan itu kami memohon kepada para kader yang turut menyampaikan gagasannya, agar menyampaikan dengan tertib dan damai, juga didasarkan nalar kritis kader Hima Persis. Juga kepada para aparat penegak hukum untuk mengawal aksi damai yang berlangsung di Indonesia tanpa kekerasan dan pelanggaran HAM,” tutupnya. [USU]

]]> Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Ilham Nurhidayatullah mengeluarkan tujuh pernyataan sikap atas kondisi bangsa saat ini. Tujuh pernyataan sikap itu menyangkut masalah bahan bakar minyak (BBM) sampai isu presiden tiga periode.

Ilham menerangkan, per 1 April 2022, Pemerintah menetapkan kenaikan BBM jenis Pertamax, dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500. Adapun untuk harga BBM jenis Pertalite tidak ada perubahan.

“Karena adanya disparitas harga Pertamax dan Pertalite yang jauh, menyebabkan warga yang sering menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Oleh karena itu, terjadi lonjakan volume penjualan Pertalite sehingga di beberapa daerah ketersediaan Pertalite ini semakin berkurang,” paparnya, Senin (11/4).

Kekurangan ini, lanjutnya, membuat warga gaduh serta mengeluh. Pihak Pertamina sebenarnya sudah akan terus memasok dan menjaga ketersediaan stok Pertalite, tapi di beberapa daerah antrean.

Selain itu, muncul wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG. Hal ini membuat kondisi di masyarakat semakin gaduh. “Kenaikan harga pertalite dan LPG akan menambah beban rakyat di tengah harga komoditas pangan yang naik dan pencabutan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng,” imbuhnya.

Masalah BBM dan LPG ini, lanjutnya, muncul karena ketergantungan Indonesia terhadap impor. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah secepatnya merumuskan langkah strategis untuk melepaskan dari ketergantungan impor, dan mulai meningkatkan produksi dalam negeri.

Dia melalui menyoroti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Menurutnya, hal ini sangat berpengaruh di masyarakat, sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.

 

Selanjutnya, mengenai sikap Presiden Jokowi yang telah meminta jajarannya menyiapkan pelaksaan Pemilu 2024 demi menghentikan isu perpanjangan masa jabatan dan pressiden 3 periode. Dia merasa, hal ini belum cukup merekan isu di masyarakat.

“Untuk itu, kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk bertindak tegas jajaran yang pernah mewacanakan perpanjangan masa jabatan agar kembali kepada konstitusi yang berlaku dan kembali menjalankan tugas kenegaraannya,” ucapnya.

Ilham lalu merinci tujuh pernyataan sikap Hima Persis. Pertama, menolak kenaikan harga LPG dan bahan pokok. Kedua, meminta Pemerintah segera menstabilkan harga BBM. Ketiga, meminta Pemerintah segera menetapkan HET minyak goreng di Indonesia.

Keempat, menolak kenaikan PPN 11 persen. Kelima, mendesak Pemerintah segera menghadirkan langkah dan rencana strategis dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar mampu melepaskan dari ketergantungan impor dari asing.

Keenam, mendesak Presiden Jokowi agar menyatakan sikap terbuka untuk menolak wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Ketujuh, mendesak Jokowi bertindak tegas kepada jajarannya untuk berhenti menyuarakan wancana penundaan Pemilu 2024, juga wancana amandemen konstitusi UUD 1945 mengenai presiden 3 periode.

“Dengan itu kami memohon kepada para kader yang turut menyampaikan gagasannya, agar menyampaikan dengan tertib dan damai, juga didasarkan nalar kritis kader Hima Persis. Juga kepada para aparat penegak hukum untuk mengawal aksi damai yang berlangsung di Indonesia tanpa kekerasan dan pelanggaran HAM,” tutupnya. [USU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories