Potensi Kredit UMKM Makin Besar, Peluang Bagus Bagi Perbankan

Meski terkena dampak yang cukup besar akibat pandemi Covid-19, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap menjadi potensi yang besar dari sisi pembiayaan. Tahun ini, UMKM dinilai mulai memasuk era kebangkitan, perbankan pun diminta menangkap peluang tersebut.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto mengatakan, dari jumlah UMKM yang mencapai 64,2 Juta, sebanyak 67 persen UMKM belum menerima pembiayaan.

Menurutnya, besarnya UMKM yang belum tersentuh oleh sektor perbankan ini merupakan potensi yang bisa digarap bank. “Para UMKM sangat bisa berkolaborasi dengan kami sebagai lembaga keuangan yang mempunyai visi kinerja unggul dan layanan terbaik dan berkelanjutan,” ujar Sis Apik dalam Media Discussion InfobankTalkNews bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Tahan UMKM: Mampukah Melewati Krisis?’, Jumat (26/2).

Diamini Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, pihkanya juga mendorong perbankan untuk terus mendukung sektor UMKM melalui penyaluran kreditnya. Menurut dia, salah satu kunci pemulihan ekonomi dapat disumbang dari segmen UMKM.

Ia mengajak industri perbankan untuk bisa meningkatkan porsi kredit ke UMKM menjadi 30 persen. “Bahwa perkreditan usaha kecil sesuai aturan masih 20 persen dan mentoknya disitu saja. Kita ke depan juga mendorong perbakan untuk bisa menyalurkan kredit UMKM lebih besar hingga 30 persen,” imbuhnya.

Dari data Kemenkop UKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen di 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen bila dibandingkan 2019 sebesar 52 persen. Di mana porsi penyaluran KUR 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan 42,8 persen kemudian sektor pertanian sebesar 29,6 persen dan jasa 14,9 persen.

 

Sementara itu dari sisi moneter dan makro, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan empat langkah untuk mempercepat penyelamatan UMKM pasca Covid-19.

Empat langkah percepatan itu di antaranya, komunikasi kebijakan darurat Covid-19 kepada UMKM, program virtual peningkatan kapasitas UMKM, sinergi aksi memperepat akses pembiayaan/permodalan dan pemanfaatan digital payment dan penjualan.

“Realisasi ini akan menghasilkan peningkatan penjualan dan omzet sehingga terjadi perbaikan cashflow. Lalu, terdapat restrukturisasi dan realisasi kredit yang mendukung perbaikan cashflow,” jelas Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Yunita Resmi Sari.

Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat menyelesaikan tiga permasalahan UMKM akibat Covid-19, seperti permasalahan cashflow yakni hambatan distribusi dan penjualan menurun, berdampak negatif pada cashflow, lalu modal karena penurunan laba dan meningkatnya pengeluaran rutin yang menggerus modal UMKM, serta bahan baku sebab kenaikan harga dan terbatasnya supply bahan baku mempersulit proses produksi.

“Apakah UMKM bisa melewati krisis? Bisa! Dengan meningkatkan kapasitas dan tidak hanya bertahan tapi bisa naik kelas,” imbuh Yunita.

Dalam menopang sektor UMKM di masa pandemi saat ini, peran perusahaan penjamin sangatlah penting. Salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di penjaminan kredit, PT Askrindo (persero) mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendorong roda bisnis UMKM dengan memberikan penjaminan kredit melalui program KUR dan program kredit modal kerja (KMK) dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Direktur Utama Askrindo Desi Suhardi mengatakan, sampai dengan Januari 2021 Askrindo telah menjamin kredit modal kerja dalam program PEN yang mencapai Rp 10,7 triliun yang diberikan kepada 444,3 ribu UMKM. Pemberian kredit ini berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

“Hari ini kita melakukan kordinasi dengan beberaoa himbara dan difasilitasi oleh Kemenkop untuk melakukan aklerasi pertumbuhan PEN ini,” ucap Dedi, Jumat (26/2).

Dedi mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dijamin oleh Askrindo mencapai Rp 455 triliun yang diberikan kepada 22,8 juta UMKM dan berhasil menyerap 43,2 juta tenaga kerja.

“Sepanjang 2020, KUR yang dijamin Askrindo didominasi oleh sektor perdagangan. Sebanyak Rp 54,68 triliun atau 49,3 persen dari total penyaluran penjaminan mengalir ke sektor ini,” ujar Dedi. [DWI]

]]> Meski terkena dampak yang cukup besar akibat pandemi Covid-19, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap menjadi potensi yang besar dari sisi pembiayaan. Tahun ini, UMKM dinilai mulai memasuk era kebangkitan, perbankan pun diminta menangkap peluang tersebut.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto mengatakan, dari jumlah UMKM yang mencapai 64,2 Juta, sebanyak 67 persen UMKM belum menerima pembiayaan.

Menurutnya, besarnya UMKM yang belum tersentuh oleh sektor perbankan ini merupakan potensi yang bisa digarap bank. “Para UMKM sangat bisa berkolaborasi dengan kami sebagai lembaga keuangan yang mempunyai visi kinerja unggul dan layanan terbaik dan berkelanjutan,” ujar Sis Apik dalam Media Discussion InfobankTalkNews bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Tahan UMKM: Mampukah Melewati Krisis?’, Jumat (26/2).

Diamini Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, pihkanya juga mendorong perbankan untuk terus mendukung sektor UMKM melalui penyaluran kreditnya. Menurut dia, salah satu kunci pemulihan ekonomi dapat disumbang dari segmen UMKM.

Ia mengajak industri perbankan untuk bisa meningkatkan porsi kredit ke UMKM menjadi 30 persen. “Bahwa perkreditan usaha kecil sesuai aturan masih 20 persen dan mentoknya disitu saja. Kita ke depan juga mendorong perbakan untuk bisa menyalurkan kredit UMKM lebih besar hingga 30 persen,” imbuhnya.

Dari data Kemenkop UKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen di 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen bila dibandingkan 2019 sebesar 52 persen. Di mana porsi penyaluran KUR 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan 42,8 persen kemudian sektor pertanian sebesar 29,6 persen dan jasa 14,9 persen.

 

Sementara itu dari sisi moneter dan makro, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan empat langkah untuk mempercepat penyelamatan UMKM pasca Covid-19.

Empat langkah percepatan itu di antaranya, komunikasi kebijakan darurat Covid-19 kepada UMKM, program virtual peningkatan kapasitas UMKM, sinergi aksi memperepat akses pembiayaan/permodalan dan pemanfaatan digital payment dan penjualan.

“Realisasi ini akan menghasilkan peningkatan penjualan dan omzet sehingga terjadi perbaikan cashflow. Lalu, terdapat restrukturisasi dan realisasi kredit yang mendukung perbaikan cashflow,” jelas Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Yunita Resmi Sari.

Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat menyelesaikan tiga permasalahan UMKM akibat Covid-19, seperti permasalahan cashflow yakni hambatan distribusi dan penjualan menurun, berdampak negatif pada cashflow, lalu modal karena penurunan laba dan meningkatnya pengeluaran rutin yang menggerus modal UMKM, serta bahan baku sebab kenaikan harga dan terbatasnya supply bahan baku mempersulit proses produksi.

“Apakah UMKM bisa melewati krisis? Bisa! Dengan meningkatkan kapasitas dan tidak hanya bertahan tapi bisa naik kelas,” imbuh Yunita.

Dalam menopang sektor UMKM di masa pandemi saat ini, peran perusahaan penjamin sangatlah penting. Salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di penjaminan kredit, PT Askrindo (persero) mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendorong roda bisnis UMKM dengan memberikan penjaminan kredit melalui program KUR dan program kredit modal kerja (KMK) dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Direktur Utama Askrindo Desi Suhardi mengatakan, sampai dengan Januari 2021 Askrindo telah menjamin kredit modal kerja dalam program PEN yang mencapai Rp 10,7 triliun yang diberikan kepada 444,3 ribu UMKM. Pemberian kredit ini berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

“Hari ini kita melakukan kordinasi dengan beberaoa himbara dan difasilitasi oleh Kemenkop untuk melakukan aklerasi pertumbuhan PEN ini,” ucap Dedi, Jumat (26/2).

Dedi mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dijamin oleh Askrindo mencapai Rp 455 triliun yang diberikan kepada 22,8 juta UMKM dan berhasil menyerap 43,2 juta tenaga kerja.

“Sepanjang 2020, KUR yang dijamin Askrindo didominasi oleh sektor perdagangan. Sebanyak Rp 54,68 triliun atau 49,3 persen dari total penyaluran penjaminan mengalir ke sektor ini,” ujar Dedi. [DWI]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories