Post Title

Satgas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019, yang berlaku efektif mulai 2 April 2022.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Surat Edaran terbaru ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang membolehkan masyarakat yang sudah booster untuk mudik.

Aturan tersebut adalah bentuk kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat, yang dinilai sudah taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan.

“Masyarakat dapat berperan lebih dalam mencegah penularan Covid-19. Terutama, saat melakukan tradisi mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah. Kami berharap, masyarakat dapat menjaga kepercayaan ini dengan bersikap jujur, mematuhi peraturan yang ada. Karena berani jujur itu sehat,” tutur Suharyanto dalam keterangan pers tertulis, Minggu (3/4).

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, penyesuaian kebijakan dalam Surat Edaran ini dilakukan dengan penuh pertimbangan.

Antara lain, prediksi Kementerian Perhubungan yang menyebut, aktivitas mudik akan meningkatkan tren mobilitas antar daerah.

Survei Kemenhub memperkirakan, 79 juta orang yang akan melakukan mudik lebaran.

“Penyesuaian kebijakannya, dilakukan pada aspek syarat dokumen perjalanan berdasarkan histori vaksinasi, umur, dan kondisi kesehatan,” jelas Wiku.

Pelaku perjalanan yang sudah vaksin booster, bisa mudik tanpa syarat testing. Namun, bagi yang baru menerima vaksin dosis kedua, harus melampirkan tes antigen dengan sampel diambil dalam kurun 1 x 24 jam, atau PCR 3 x 24 jam.

Khusus yang baru menerima dosis pertama, wajib menyertakan hasil negatif PCR dalam kurun 3 x 24 jam.

“Syarat ini untuk memastikan bahwa yang mudik dalam keadaan sehat, sudah divaksin booster. Ini sebagai bentuk mudik aman dan bertanggung jawab,” imbuh Wiku.

Dia menjelaskan, vaksin membutuhkan waktu untuk membentuk imunitas. Para ahli imunologi sepakat, prosesnya memakan waktu 1 – 2 minggu setelah penyuntikan.

“Pada prinsipnya, secara patologis, kemampuan respon tubuh manusia berbeda-beda dalam membentuk kekebalan,” urai Wiku.

 

Dalam pembentukan antibodi, lamanya waktu dapat dipengaruhi faktor usia dan kondisi komorbid, yang juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas penerima.

Fakta ini, semestinya bisa menyemangati masyarakat, untuk memenuhi vaksin dosis penuh dan booster. Agar semakin siap beraktivitas secara sehat dan optimal.

“Sehingga, masyarakat diimbau untuk segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster. Sekurang-kurangnya 2 minggu, khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik,” saran Wiku.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian syarat kepada yang memiliki kondisi kesehatan (penyakit komorbid) khusus dan anak.

Orang dengan komorbid yang tidak dapat divaksin, wajib menyertakan hasil negatif tes PCR 3 x 24 jam, plus surat keterangan dokter dari rumah sakit (RS) pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat divaksin.

Anak berusia di bawah 6 tahun, tidak diberlakukan testing. Namun, wajib didampingi pendamping perjalanan yang sudah memenuhi syarat testing dan vaksinasi.

Sedangkan anak berusia 6 – 17 tahun, wajib mengikuti aturan vaksinasi dan testing PPDN umum.

Selain itu, juga akan dilakukan random checking atau pemeriksaan acak persyaratan perjalanan.

Pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap para pemudik di semua moda transportasi. Terutama, dengan kendaraan pribadi melibatkan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP, Satgas Daerah, TNI dan Polri.

“Untuk itu, masyarakat harus dapat bersikap jujur dan disiplin mematuhi aturan penyedia moda transportasi, saat bepergian. Serta menunjukkan dokumen perjalanan yang benar dan resmi, kepada petugas. Bagi yang merasa kurang sehat, diminta dengan sangat untuk tidak bepergian,” pungkas Wiku. [HES]

]]> Satgas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019, yang berlaku efektif mulai 2 April 2022.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Surat Edaran terbaru ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang membolehkan masyarakat yang sudah booster untuk mudik.

Aturan tersebut adalah bentuk kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat, yang dinilai sudah taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan.

“Masyarakat dapat berperan lebih dalam mencegah penularan Covid-19. Terutama, saat melakukan tradisi mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah. Kami berharap, masyarakat dapat menjaga kepercayaan ini dengan bersikap jujur, mematuhi peraturan yang ada. Karena berani jujur itu sehat,” tutur Suharyanto dalam keterangan pers tertulis, Minggu (3/4).

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, penyesuaian kebijakan dalam Surat Edaran ini dilakukan dengan penuh pertimbangan.

Antara lain, prediksi Kementerian Perhubungan yang menyebut, aktivitas mudik akan meningkatkan tren mobilitas antar daerah.

Survei Kemenhub memperkirakan, 79 juta orang yang akan melakukan mudik lebaran.

“Penyesuaian kebijakannya, dilakukan pada aspek syarat dokumen perjalanan berdasarkan histori vaksinasi, umur, dan kondisi kesehatan,” jelas Wiku.

Pelaku perjalanan yang sudah vaksin booster, bisa mudik tanpa syarat testing. Namun, bagi yang baru menerima vaksin dosis kedua, harus melampirkan tes antigen dengan sampel diambil dalam kurun 1 x 24 jam, atau PCR 3 x 24 jam.

Khusus yang baru menerima dosis pertama, wajib menyertakan hasil negatif PCR dalam kurun 3 x 24 jam.

“Syarat ini untuk memastikan bahwa yang mudik dalam keadaan sehat, sudah divaksin booster. Ini sebagai bentuk mudik aman dan bertanggung jawab,” imbuh Wiku.

Dia menjelaskan, vaksin membutuhkan waktu untuk membentuk imunitas. Para ahli imunologi sepakat, prosesnya memakan waktu 1 – 2 minggu setelah penyuntikan.

“Pada prinsipnya, secara patologis, kemampuan respon tubuh manusia berbeda-beda dalam membentuk kekebalan,” urai Wiku.

 

Dalam pembentukan antibodi, lamanya waktu dapat dipengaruhi faktor usia dan kondisi komorbid, yang juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas penerima.

Fakta ini, semestinya bisa menyemangati masyarakat, untuk memenuhi vaksin dosis penuh dan booster. Agar semakin siap beraktivitas secara sehat dan optimal.

“Sehingga, masyarakat diimbau untuk segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster. Sekurang-kurangnya 2 minggu, khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik,” saran Wiku.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian syarat kepada yang memiliki kondisi kesehatan (penyakit komorbid) khusus dan anak.

Orang dengan komorbid yang tidak dapat divaksin, wajib menyertakan hasil negatif tes PCR 3 x 24 jam, plus surat keterangan dokter dari rumah sakit (RS) pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat divaksin.

Anak berusia di bawah 6 tahun, tidak diberlakukan testing. Namun, wajib didampingi pendamping perjalanan yang sudah memenuhi syarat testing dan vaksinasi.

Sedangkan anak berusia 6 – 17 tahun, wajib mengikuti aturan vaksinasi dan testing PPDN umum.

Selain itu, juga akan dilakukan random checking atau pemeriksaan acak persyaratan perjalanan.

Pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap para pemudik di semua moda transportasi. Terutama, dengan kendaraan pribadi melibatkan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP, Satgas Daerah, TNI dan Polri.

“Untuk itu, masyarakat harus dapat bersikap jujur dan disiplin mematuhi aturan penyedia moda transportasi, saat bepergian. Serta menunjukkan dokumen perjalanan yang benar dan resmi, kepada petugas. Bagi yang merasa kurang sehat, diminta dengan sangat untuk tidak bepergian,” pungkas Wiku. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories